KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG TENTANG PERINTJLAN AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN TANGGAL 28 AGUSTUS 1959

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SIDANG III TANGGAL 25, 26, 27, DJULI 1961.

Memperhatikan :

a. Isi keseluruhan AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN (jang diutjapkan dan jang tertulis) tanggal 28 Agustus 1959 ;
b. Ketetapan M.P.R.S. ke I dan ke II/1960 ;
c. Pendapat- pendapat dan saran -saran anggota - anggota Dewan Pertimbangan Agung;

Menimbang :

Bahwa perlu adanja perintjian dari pada AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN tersebut ;

Berpendapat :

Bahwa perlu disusun perintjian jang merupakan kesatuan tafsiran daripada AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN ;

Memutuskan :

Perintjian "AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN ” sebagai berikut :

I. PRE AMBULE.

II. DASAR DAN TUDJUAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA :

a. Arti sesuatu perentjanaan overall.
b. Hubungan Pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.
c. Faktor-faktor penghambat Pembangunan sedjak tahun 1950.
d. Faktor-faktor pelantjar pembangunan.

III. PEMBENTUKAN POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA:

a. Pola Projek Pembangunan.
b. Pola Pendjelasan Pembangunan.
c. Pola Pembiajaan.

IV. PENEGASAN TERHADAP BEBERAPA POKOK PERSOALAN .

V. PEN U T U P.

Perintjian tentang I , II , III, IV dan V dilampirkan bersama ini.

DJAKARTA, 27 DJULI 1961

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG TENTANG PERINTJIAN AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN TANGGAL 28 AGUSTUS 1959

( jang diutjapkan dan jang tertulis)

I. PREAMBULE

Kita Rakjat Bangsa Indonesia sama - sama mengetahui, bahwa kita sedjak berpuluh -puluh tahun ini hidup didalam suasana jang gegap gempita, kita sebagai satu bangsa jang tadinja beratus- ratus tahun tidak merdeka, beratus- ratus tahun didjadjah orang lain, masjarakat beratus- ratus tahun dikotjar-katjirkan, beratus- ratus tahun didjadikan suatu bangsa jang papa- sengsara, kita jang kemudian dari pada itu mengadakan satu gerakan nasional jang telah meminta kor ban seberat-beratnja dari pada masjarakat Bangsa Indonesia dan achirnja sjukur alhamdullillah pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mentjapai kemerdekaan.

Kemerdekaan dari pada Bangsa Indonesia itu adalah suatu djembatan untuk menud ju kepada dan achirnja mentjapai tjita- tjita Bangsa Indonesia jang pokok, jaitu satu masjarakat jang adil dan makmur, suatu masjarakat jang tiap- tiap warga- negara dapat hidup sedjahtera didalamnja, satu masjarakat tanpa penindasan , satu masjarakat tanpa exploitation de l'homme par l'homme, satu masjarakat jang memberi kebahagiaan kepada seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, satu masjarakat jang berulang-ulang mendjadi inspirasi penegak semangat dari pada segenap perdjuangan Bangsa Indonesia dan telah memberi korbanannja diatas persada perdjuangan Bangsa Indonesia itu .

Tugas kita antara 17 Agustus 1945 sampai kepada kini berupa pada hakekatnja tak lain dan tak bukan menjempurnakan djembatan itu, melalui beberapa tingkatan jang kita semuanja telah kenal : tingkatan heroic, tingkatan jang penuh kepahlawanan, tingkatan jang kita bertindak dan bersikap sebagai satu Bangsa jang kompak ; tapi ada tingkatan jang menundjukkan gedjala- gedjala dan keadaan -ke adaan jang tidak selaras dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Dan kita sama-sama mengetahui pula Dekrit Presiden tertanggal 5 Djuli 1959 jang masjhur itu, jakni berlakunja kembali U.U.D. 1945, sehingga dengan demikian tegaklah kembali Djembatan Emas diatas tiang- tiang U.U.D. 1945 jang menudju ke masjarakat adil dan makmur, masjarakat sosialis Indonesia.

Sebagai kelandjutan dari pada Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 itu maka disempurnakanlah perlengkapan Negara sesuai dengan ketentuan -ketentuan dalam U.U.D. 1945 seperti: Kabinet Kerdja, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat jang ada dan bekerdja terus dalam rangka U.U.D. 1945 .

Dan achirnja ditetapkan Dewan Perantjang Nasional jang diserahi tugas untuk membuat pola dari pada masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, jang selekas mungkin dalam batas-batas kemungkinan harus diselenggarakan bersama oleh seluruh Bangsa Indonesia agar tjita - tjita jang sudah diperdjuangkan dengan korban berpuluh -puluh tahun itu , lekas dapat diketjap, dirasakan oleh selu ruh Bangsa Indonesia.

Pola jang telah diterima dan ditetapkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara. Badan jang tertinggi di Negara kita ini , harus mendjadi milik Nasional, jang harus diselenggarakan oleh segenap Rakjat Indonesia agar pola itu mendjadi satu realiteit. 

Isi pola harus dapat menggambarkan dengan tegas dan djelas apa jang mendjadi tjita - tjita Rakjat Indonesia, jang pada mudanja sekedar tampak remeng- remeng. 

Tepat sebagai jang digambarkan oleh Presiden Sukarno :
„Didalam masjarakat jang demikian itu aku akan tjukup san dang dan tjukup pangan ; didalam masjarakat jang demikian itu anakku tidak lagi menderita ; didalam masjarakat jang demikian itu aku tidak lagi basah djikalau hudjan turun dan tidak lagi kepanasan djikalau matahari terik ; didalam masjarakat jang demikian itu aku mudah sekali bergerak dari satu tempat kelain tempat ; didalam masjarakat jang demikian itu aku mudah sekali menghirup segala udara segar dari pada kebudajaan jang tinggi ; didalam masjarakat jang demikian itu aku akan hidup bahagia menurut tjita-tjita orang tua didjaman dahulu „ tata tentrem kerta rahardja ”. 

Karena itulah maka kita harus meninggalkan alam fikiran dan tindakan- tindakan dari pada liberalisme : melenjapkan sisa-sisa eko nemi kolonial, bahaja -bahaja kapitalisme dan free- fight liberalism serta segala anak -anak kandung dari pada ibu imperialisme. 

Berat pertanggungan djawab jang kita pikul sebagai pemimpin pemimpin, terutama memikul tugas kewadjiban untuk merealisasi kan tjita - tjita Bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun itu , jang harus kita kerdjakan dengan berusaha mengatasi segala kesulitan . 

Lebih - lebih didalam abad ke- 20 ini , abad jang penuh dengan turbulensi, jang menimpa kepada seluruh ummat manusia setjara simultan . Abad ke- 20 jang telah mendorong kita kedalam satu revolusi jang simultan djuga, sehingga revolusi kita adalah " A sum ming up of many revolutions in one generation ", jang revolusi politik, ja revolusi ekonomi, ja revolusi sosial, ja revolusi kulturil, bahkan revolusi mengenai idee manusia, djadi revolusi jang multi kompleks. 

Agar tiap - tiap revolusi berdjalan dengan sebaik- baiknja, maka harus diadakan pimpinan dan planning. Tanpa pimpinan dan plan ning maka revolusi kita jang multi-kompleks ini mendjadi satu kom. pleksiteit dari pada kekatjauan. 

Kita harus mengadakan politik berentjana (planned policy ) dan inilah pokok dari pada Demokrasi Terpimpin. Kita harus mengada kan ekonomi berentjana untuk memberi pimpinan kepada revolusi ekonomi; planned economy adalah Ekonomi Terpimpin . 

Tegasnja kita harus mengadakan kegiatan politik berentjana ( planned political activity ), kegiatan ekonomi berentjana ( planned economic activity ) , kegiatan sosial berentjana ( planned social activi ty ) , kegiatan kebudajaan berentjana (planned culturan activity ) , kegiatan mental berentjana ( planned mental activity ) , sekali lagi tegasnja semuanja berentjana. Perentjanaan- perentjanaan tersebut harus mendjadi milik dari/dan harus dilaksanakan oleh seluruh Rakjat Indonesia . 

Moga-moga Tuhan Jang Maha Esa memberkahi pekerdjaan kita ! Semoga kita dengan pimpinan Nja dapat mewudjudkan pola pemba ngunan dengan sebaik-baiknja menudju masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila!

II. DASAR DAN TUDJUAN PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA 

Dalam pergolakan Revolusi Kemerdekaan sedjak hari Prokla masi 1945, Rakjat Indonesia telah berhasil membentuk negara-kesatu an Republik Indonesia jang bebas dan berkedaulatan Rakjat dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan itu ialah Negara Ke bangsaan. 

Setelah 14 tahun berdjuang dalam kantjah Revolusi Indonesia, maka datanglah kini waktunja, karena keamanan dalam negeri telah membuka kemungkinan untuk itu , untuk meland jutkan pembangun an semesta dan berentjana dengan bertekad bulat hendak menudju masjarakat jang adil dan makmur. Pembangunan Berentjana dengan pengerahan Rakjat Indonesia ialah djalan - utama untuk mentjapai tud juan membentuk masjarakat sosialis Indonesia, sera ja menghabis kan dan membinasakan segala penghalang sebagai sisa -sisa imperial isme, kolonialisme dan feodalisme jang masih bertjokol didalam mas jarakat kita. 

Rentjana pembangunan semesta atau overall planning tahapan pertama adalah Pembangunan dizaman peralihan. Zaman transisi ini bermula sed jak waktu sekarang sampai kewaktu sudah terbentuk nja negara -kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila dengan meliputi masjarakat Indonesia jang adil dan makmur jang 8 djuga berdasarkan adjaran Pantjasila . Berapa lamanja zaman-per alihan itu , adalah tergantung kepada djajanja dan lekas putar roda nja Revolusi Kemerdekaan Indonesia dihari depan dan lekas terben tuknja masjarakat adil dan makmur itu . 

Banjak jang harus berlaku dalam perdjuangan kemerdekaan : menghilangkan tjatjat- tjatjat badan Rakjat dan Negara karena per djuangan dalam Revolusi, atau karena bertempur dan berdjuang; menghilangkan pengaruh Hollandsdenken dalam tjara kita berpikir dan dalam dunia perundang-undangan serta dalam tingkah -laku orang Indonesia, jang dipikulkan oleh pendjadjahan Belanda selama 350 tahun kepada pundak kita. 

Likwidasi masjarakat kolonial adalah sjarat-mutlak untuk merin tis d jalan menud ju pembentukan ekonomi nasional. 

Sukar sekali kita dapat meramalkan berapa lamanja zaman peralihan itu . Mudah- mudahan setelah beberapa kali pembangunan semesta berentjana berdjalan, misalnja sesudah lima atau enam kali, maka hendaknja kita telah memasuki atau minimal telah mendekati masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila jang diidam idamkan perdjuangan Rakjat Indonesia. 

Djadi tudjuan dan maksud Pembangunan semesta ialah mem bangun masjarakat jang adil dan makmur; adil dan makmur jaitu menurut tindjauan adjaran Pantjasila . 

Terutama sekali harus direnungkan sedalam- dalamnja hubung an Pembangunan Semesta berentjana dengan Proklamasi Kemerde kaan Indonesia 17 Agustus 1945, dengan U.U.D. 1945, dengan program Pemerintah Kabinet Kerdja dan pidato pada hari Prokla masi 17 Agustus 1959 jang mendjadi pokok- azasi landjutan Revolusi Kemerdekaan kita. Hubungannja itu terletak pada tenaga Rakjat dalam kesanggupan memberi isi dan tudjuan kepada Proklamasi jang luhur dan megah. Atau lebih tegas lagi dapat diulangi dengan memakai perkataan lain : 

Kemerdekaan jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mengandung pesanan luhur supaja diisi dengan pembangun an. Membangun mempunjai arti jang sangat luas, jaitu membangun dalam segala bidang kehidupan Negara dan mas jarakat, membangun membangun dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang pendidikan dan kebuda jaan dan jang tidak kurang penting nja dalam bidang spirituil, guna mentjapai penghidupan jang ber bahagia bagi seluruh Rakjat Indonesia . Oleh karenanja mendjadilah kewadjiban bagi setiap warga-negara tanpa perketjualian, karena Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu adalah manifestasi daripada perdjuangan seluruh Bangsa Indonesia jang penuh dengan pengorbanan. 

Dalam Revolusi Kemerdekaan jang belum selesai itu, Rakjat Indonesia telah berhasil memberi isi- politik kepada Proklamasi dengan membentuk negara-kesatuan Republik Indonesia sebagai pendjelmaan adjaran Pantjasila. Organisasi negara kita telah diaba dikan resmi dalam tiga Undang-undang Dasar jang berturut- turut berlaku sedjak tahun 1945 sampai kini, Konstituante Bandung tidak berhasil menjusun Konstitusi jang keempat, jang akan menuliskan dalam buku- kodipikasi dengan djari para wakil pilihan Rakjat ber sama- sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. 

Kini sesudah 14 tahun berdjuang maka U.U.D. 1945 telah ber laku kembali. 

A. Arti sesuatu perentjanaan overall 

Oleh karena soal pembangunan adalah soal jang tidak berdiri sendiri, jang tidak lepas dari hubungannja dengan bidang -bidang lain jaitu kehidupan Negara dan masjarakat, maka dalam melaksana kan pembangunan semesta, perlu adanja suatu perentjanaan overall, suatu perentjanaan semesta, jang didasarkan kepada kebutuhan dan kepribadian Rakjat Indonesia , tanpa mengabaikan tjontoh pengalam an -pengalaman dalam pembangunan diluar negeri dengan perpaduan pengalaman dan keadaan jang konkrit didalam negeri. 

Perlu kiranja kita mengambil perbandingan dari pada penga laman pembangunan jang dilaksanakan oleh beberapa negara-ne gara jang kita ambil sebagai bahan-bahan perbandingan, kesemu anja menud ju kepembangunan sosialisme. Tidaklah sadja kemad juan pembangunan diluar negeri kita harus perhatikan, tetapi djuga bidang-bidang pembangunan jang menemui kegagalan diluar negeri karena bersifat individualisme harus diperhatikan. Dengan berpokok 10 pada kebutuhan dan kepribadian Bangsa Indonesia, maka tjontoh pembangunan diluar negeri jang sesuai atau sedjadjar dengan kebu tuhan dan kepribadian nasional itu dapat dipertimbangkan untuk diteladani. 

Berlainan dengan beberapa negara dibenua Asia, maka Repu blik Rakjat Tiongkok, mendasarkan pembangunannja kepada kolektivisme dan pengalaman- pengalaman pembangunan diluar negeri jang disesuaikan dengan keadaan serta pengalaman jang konkrit di Tiongkok sendiri . 

Pembangunan R.R.T., India dan Yugoslavia ternjata telah ber hasil dengan memuaskan dengan rentjana- rentjana lima tahunnja . Hal itu ternjata dalam masa proces pembangunan selama 8 tahun belakangan ini . Dan suatu kenjataan jang tidak dipungkiri ialah bahwa pembangunan di R.R.T. tersebut adalah pembangunan de ngan rentjana keseluruhannja dibawah pimpinan kebidjaksanaan dari pada Demokrasi Baru atau Demokrasi Rakjat, jaitu suatu bentuk ketata- negaraan jang sesuai dengan kepribadian bangsa Tionghoa, seperti Demokrasi Terpimpin ditanah Indonesia jang sedang kita laksanakan dewasa ini untuk menggantikan Demokrasi liberal jang telah usang dan tidak memenuhi tuntutan zaman. Teru tama hasrat Rakjat jang dikerahkan tenaganja untuk ikut memba ngun dengan melihatkan tendens untuk berhemat pembiajaan, waktu dan tenaga , hendaknja diperhatikan benar-benar, supa ja ditimbulkan pula pada Rakjat dalam membangun : berhemat bia ja , waktu dan bahan. 

Untuk ini perlu adanja blue -print, adanja rentjana overall jang konkrit berdasarkan kepribadian Bangsa Indonesia jang pada hake. katnja bukanlah barang baru bagi kita, jang telah dirumuskan dengan kata- kata jang bersahadja, jaitu gotong -rojong dan dilengkapi dengan pengalaman -pengalaman pembangunan jang baik diluar negeri.

B. Hubungan Pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin 

Oleh karena tidak ada suatu persoalan dalam kehidupan Negara dan Bangsa jang berdiri sendiri terpisah antara satu sama lain, maka 11 hal inipun perlu mendapat perhatian apabila kita tidak mau gagal dalam pekerdjaan kita. 

Ekonomi sebagai sendi daripada kehidupan dan kesed jahteraan Nasional, haruslah dapat dilaksanakan sebagai dasar daripada pem bangunan keseluruhannja. Sistim ekonomi itu ialah Ekonomi Ter pimpin dan untuk melaksanakan ini diperlukan suatu kebidjaksana an dalam sistim pemerintahan, jang memungkinkan stabilisasi politik. 

Bentuk ketata-negaraan kita pada waktu sekarang memungkin kan dan membuka pintu seluas- luasnja bagi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Dasar Demokrasi Terpimpin telah didjamin dan ter susun pada garis- garis besarnja dalam U.U.D. '45. 

Atas alasan- alasan diatas, maka dalam merentjanakan Pemba ngunan, hendaklah diperhatikan benar -benar : 

Pedom a n da s ar Ekonomi Terpimpin : 

1. Sesuai dengan tjita - tjita Proklamasi 17 Agustus 1945 ditegaskan, bahwa tudjuan daripada segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan ialah mewud judkan keadilan , melen japkan pen djad jahan dalam bentuk apapun, memberantas penindasan dan perbudakan jang memandang manusia hanja sebagai alat untuk kepentingan sendiri atau golongan sendiri. 

2. Mengarahkan segala usaha dalam lapangan ekonomi dan ke uangan kesuatu masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, dan jang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia . Kepribadian bangsa Indonesia mengenai sifat gotong- rojong dan azas kekeluargaan harus diperkembang dan diatur dalam lapa ngan ekonomi dan keuangan. 

3. Pembangunan harus mewudjudkan dengan tegas apa jang diten tukan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar. 

4. Pembangunan harus menjempurnakan ekonomi terpimpin sedja. lan dengan tjita - tjita demokrasi terpimpin, untuk melenjapkan sisa - sisa ekonomi kolonial, bahaja-bahaja paham kapitalisme dan 12 free fight liberalism, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. 

5. Dalam menjusun pola pembangunan harus dipikirkan konsentra. si produksi, distribusi dan pembangunan untuk memenuhi hadjat hidup rakjat terbanjak oleh Negara. 

6. Dalam lapangan ekonomi dan keuangan harus dipegang teguh politik bebas dan actief terhadap luar negeri, terutama dalam mendjalankan export, import dan kredit. 

Dalam melaksanakan rantjangan Dasar Undang -undang Pem bangunan Semesta, hendaklah dipegang teguh pedoman pelaksanaan pembangunan seperti berikut : 

( a ) Produksi 

1 . Untuk mentjapai kedudukan selfsufficiency dilapangan sandang. pangan , bahan makanan dan pakaian dan obat-obatan, dilaku kan intensifikasi pertanian untuk menaikkan produksi dalam negeri, berupa hasil-hasil bahan makanan dan bahan pakaian, supaja dalam waktu jang pendek tertjapai selfsupporting. 

2. Untuk memperkokoh alat-alat pembajaran luar negeri, harus di intensifkan kenaikan produksi bahan-bahan export . 

3. a ) Inventarisasi dan penggunaan industri- industri jang sudah ada setjara efficient. 

b ) Mendahulukan pendirian industri- industri pengolahan ba han-bahan mentah hasil Indonesia mendjadi barang- barang jang siap untuk dipakai . 

c) Memperluas/mengusahakan industri- industri besar/ketjil dan sedang jang menghasilkan barang- barang kebutuhan konsum si Rakjat sehari-hari. 

d ) Mengusahakan industri- industri, jang menghasilkan bahan untuk keperluan pertanian dan perkebunan . 

e ) Mempergiat dan memperluas pertambangan bahan-bahan galian dan bahan- bahan tenaga nuklir. 

f ) Memulai research jang berentjana dan usaha -usaha kearah pendirian industri- industri berat, 

4. Harus diadakan pembangunan jang akan berakibat adanja per ubahan jang radikal dalam peraturan hak agraria, sebagai sjarat untuk meninggikan taraf hidup dan daja -beli rakjat, sehingga memberikan kemungkinan peninggian pendapatan nasional, dan menghidupkan pasar industri dalam negeri. Peraturan Agraria tersebut terutama harus berisi djaminan pemilikan dan peng. gunaan tanah setjara lajak dan adil untuk petani, perdjandjian kerdja jang pantas antara pemilik dan penjewa atau pemaro serta penguasaan negara atas tanah untuk memudahkan penje baran penduduk dan herverkaveling, sesuai dengan semangat • Pasal 33. U.U.D. 

5. Dalam rangka industrialisasi dan mekanisasi Pembangunan Se mesta mengatur masalah penduduk, transmigrasi besar-besaran teristimewa jang akan berakibat perentjanaan dan pelaksanaan penjebarannja dari daerah jang padat kedaerah jang masih tipis penghuninja setjara integral, massal, rasionil dan tegas, sehingga faktor tanah dan ruang sekitarnja mendjadi sumber- sumber posi tip dari keperluan hidup sehari-hari chususnja, perekonomian dan kesedjahteraan umumnja. 

( b) Distribusi dalam Pembangunan Semesta 

a. Konsentrasi import dan export ditangan Pemerintah .
b. Distribusi Pemerintah disalurkan melalui alat- alat perdagangan jang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia .
c.Menjempurnakan koperasi untuk mendjalankan distribusi.
d. Menguasai alat- alat komunikasi jang vital dan mengawasi komu nikasi partikelir. 

( c) Keuangan dalam Pembangunan Semesta 

1 . Pembagian Anggaran Belandja mendjadi dua :
a ) Anggaran Belandja untuk routine,
b) Anggaran Belandja untuk pembangunan . 

2. Melakukan ”deficit spending” untuk pembangunan produktif, 

3. Padjak. 
a ) Padjak langsung diutamakan ;
b ) Penjempurnaan pelaksanaan padjak progresip ;
c ) Penjempurnaan apparat dan sistim penarikan padjak. 

4. a ) Mendirikan Bank Pembangunan ;
b) Konsentrasi dari Bank- bank ditangan Pemerintah. 

5. Pindjaman dari dalam dan luar negeri dengan memperhitung kan plafond pindjaman dan kesanggupan pembajaran kembali. 

( d ) Apparatur dalam Pembangunan Semesta 

1. Kerdja, Organisasi dan Pimpinan :
a ) Mengeffektifkan pekerdjaan-pekerdjaan menurut ketentuan djam kerdja 40 djam seminggu dengan maximum 7 djam sehari, disertai perbaikan nasib buruh.
b) Memperluas kesempatan kerdja dengan mendjalankan ploeg system .
c ) Memperhebat pendidikan dalam lapangan tehnik dan pim pinan ( technical and managerial skill ) , dengan djalan antara lain mengadakan applikasi-cursus.
d ) Menghargai serta menggunakan ketjakapan berdasarkan prestasi kerdja .
e ) Mempertjepat Indonesianisasi, industrialisasi dan mekanisasi. 

2. Mengenai Koperasi :
Menjempurnakan bimbingan dan mengawasi perkoperasian Rakjat dibidang produksi, distribusi dan industri. 

C. Faktor- faktor penghambat Pembangunan sedjak tahun 1950 Pembangunan Semesta dan Berentjana baru dapat berdjalan setelah kembali ke U.U.D. 1945 jang memungkinkan demokrasi ter pimpin dan ekonomi terpimpin . 

Sebelum tahun 1959 pembangunan terbentur pada berbagai ma tjam faktor jang mendjadi penghambat bagi terlaksananja Pemba ngunan tersebut. Sebab - sebab pokok sudah sama kita fahami, sehingga pada achir -achir ini setelah pikiran liberalisme, sabotage, pertjobaan intervensi dan gerakan subversif dan pemberontakan ber 15 hasil ditindas, timbul kebulatan fikiran untuk mengadakan retooling dalam susunan ekonomi, ketata -negaraan dan susunan masjarakat, jang tentu akan berakibat besar bagi kebidjaksanaan politik dalam struktura ketata-negaraan Indonesia, jaitu suatu susunan jang pada hakekatnja bukan merupakan barang baru bagi masjarakat Indone sia jang disebut pelaksanaan Demokrasi Terpimpin atau jang disebut dengan kata-kata jang sederhana oleh Rakjat kita, ialah masjarakat Gotong-Rojong, sebagai satu - satunja djalan keluar menudju kepada Pembangunan Semesta atau Pembangunan Sosial Indonesia. 

Faktor- faktor jang telah merupakan kebulatan fikiran itu kira nja tidak perlu kita kupas lagi, akan tetapi karena persoalan itu merupakan suatu persoalan jang sangat luas, karena tidak berdiri sendiri, maka perlulah kiranja meminta perhatian kepada aspek aspek jang ditimbulkan oleh sebab - sebab pokok itu , agar kita mendapat hasil jang tepat guna tertjapainja pembangunan semesta . 

( a ) F a ktor politis
Pelaksanaan pembangunan berlangsung atas stabilisasi dibidang politik, sehingga pelaksanaannja tidak terbentur pada seringkali diadakannja pergantian program Pemerintah jang mungkin sekali berlainan dengan program jang semula, bahkan mungkin berten tangan dengan jang telah dilaksanakan. Akan tetapi praktek membuktikan sebaliknja. 

Dalam kehidupan politik Negara kita sedjak Proklamasi Kemer dekaan, belum pernah ditjapai stabilisasi jang kuat dan kokoh sehingga hampir setiap tahun, bahkan kadang- kadang kurang dari setahun kabinet sudah harus berganti . Perpetjahan timbul dika langan masjarakat luas. 

Opposisi didjalankan sebagai suatu hobby ; opposisi didjalankan hanja untuk mendjatuhkan lawan politik dan menggantikannja . Lebih djauh faktor itu mengakibatkan lemahnja kedudukan kita diforum politik Internasional . Pada waktu ini sedjak 5 Djuli 1959, ketika Bangsa Indonesia dengan tegas kembali ke U.U.D. 1945, stabilisasi dan keamanan dalam negeri sudah sampai ketaraf jang 16 memungkinkan pelaksanaan pembangunan semesta berentjana. Situ asi politik 1959 membuka pintu kearah itu . 

( b ) Faktor p sychologis 

Tekanan ekonomi, kegontjangan politik, pertentangan ideologi dan akibat-akibat revolusi bersendjata masih sangat berkesan pada kaum Buruh , Tani dan Pemuda serta potensi nasional lainnja ditam bah pula dengan politik adu -domba imperialisme jang dengan sadar atau tidak, telah dilaksanakan djustru oleh gembong- gembong politik , mengakibatkan Rakjat diam dalam seribu bahasa dalam perdjuangan menjelesaikan Revolusi. Mereka bersikap menanti, atau apatis dalam menghadapi pekerdjaan pembangunan. Faktor psychologis ini akan dapat dihidupkan kembali dengan melaksa nakan pembangunan semesta , 

( c ) Faktor Pendidikan 

Sistim pendidikan jang sebagian besar menurut dasarnja masih mempergunakan sistim lama, jaitu sistem pendidikan -kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan nasional. Pendidikan jang diberi. kan setjara umum itu memang memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang berbagai matjam ilmu, akan tetapi sangat terbatas, sehingga sukar untuk menudju kepada differensiasi, dimana tiap-tiap bidang ilmu-pengetahuan ada ahli-ahlinja. Tidak adanja literatur jang bernilai tinggi bagi para pemuda kita pun telah menjebabkan unsur- unsur jang baik dan tenaga kreatif dalam kebudajaan kita itu mendjadi samar -samar. 

Semua ini telah menambahkan kekurangan keahlian dikalangan bangsa kita jang seharusnja didalam masa Pembangunan ini meme gang peranan penting. Padahal pembangunan semesta dan berentjana sangat memerlukan tenaga ahli-pembangunan jang kini sangat ter batas djumlahnja. 

Tetapi pembangunan tak boleh ditangguhkan karena djumlah ahli-pembangunan jang terbatas itu . Melainkan kita harus bersema ngat : Sambil membangun akan memperkaja keahlian dengan penga laman jang dibutuhkan untuk meland jutkan pembangunan. Sekolah tehnik hendaklah ditindjau kembali dan diarahkan kepada pena nam tenaga pembangunan jang ahli dan berdjiwa 1945 . ( 

d) Faktor Administrasi Negara 

Dalam Pembangunan raksasa, maka organisasi dan administrasi pun menentukan berhasil atau tidaknja pelaksanaan dari sesuatu planning. Walaupun planning itu telah disusun dengan sebaik -baik nja, semuluk -muluknja, akan tetapi dengan organisasi dan adminis trasi jang tidak teratur dan tepat, maka rentjana itu akan merupakan suatu impian belaka. Karenanja faktor itu harus dilaksanakan dengan baik disemua instansi dan/atau lembaga jang mengatur kebidjaksanaan politik, ekonomi dan sosial bagi masjarakat. Biro krasi jang berlebih-lebihan . jang meradjalela di- instansi Pemerintah mengakibatkan pekerdjaan jang seharusnja dapat diselesaikan dalam waktu sehari, mendjadi berbulan-bulan . 

Mismanagement dan korupsi pun merupakan suatu kebobrokan atau faktor penghalang dalam suatu masjarakat jang disebabkan ku rangnja ahli-ahli terutama dalam bidang administrasi kenegaraan . Penempatan tenaga- ahli untuk pelaksanaan rentjana pembangunan harus disesuaikan dengan sudut bakat, ketjakapan dan keahlian, jang dibutuhkan . 

( e) Menghidupkan potensi R a k ja t 

Pembangunan semesta dan berentjana baru terdjamin akan ber hasil baik, apabila pembangunan itu tidak sadja mempunjai tudjuan untuk membentuk masjarakat jangadil dan makmur, tetapi djuga didukung oleh Rakjat sendiri jang diikut-sertakan dalam menjusun, mengesahkan , menilai, mengawasi dan melaksanakan pembangunan itu. 

Sangatlah penting faktor potensi Rakjat, jang harus dihidupkan untuk mendjamin terlaksananja overall planning dengan berhasil baik. Dalam hal pengerahan tenaga- benda, baik berupa uang ataupun bahan pembangunan, harus lebih dahulu dikerahkan jang ada dita nah air kita, dan sesudah itu apabila tak tjukup baru difikirkan pen tjarian tenaga-benda dari luar negeri. 

( f) Faktor tjampur tangan asing 

Kalau faktor-faktor jang dikemukakan diatas tadi merupakan faktor - faktor jang tumbuh didalam negeri, maka faktor-faktor lain dari luar negeri pun banjak mempengaruhi djalannja pembangunan dinegara kita jang masih muda ini . Satu diantara faktor- faktor jang datangnja dari luar negeri, ialah faktor tjampur- tangan asing ter hadap persoalan dalam negeri kita. 

Setelah perang dunia kedua, maka timbullah dua „ matjam sta bilisasi " didunia ini, jaitu stabilisasi kapitalisme dan stabilisasi sosialisme. Ketenangan jang ditimbulkan oleh stabilisasi ini hanja untuk sementara sadja , karena kedua belah pihak selalu bertentang an antara satu sama lain . Kalau stabilisasi kapitalisme jang ditudju kan untuk kepentingan finans-kapitalis mengandung pertentangan diantara sesama negara-negara imperialisme dan diantara negara negara imperialisme dengan rakjat d'jadjahan, maka stabilisasi sosialisme mengandung konsolidasi kedalam dan keluar. Untuk mengimbangi stabilisasi sosialisme ini, maka negara -negara impe rialis dengan berbagai matjam djalan telah berusaha mempengaruhi negara-negara setengah djadjahan dan jang baru mendapatkan kemerdekaannja, terutama dengan menanamkan modal monopolinja dan mengikatnja dengan pakta -pakta militer jang tidak boleh tidak mengandung kerugian besar dipihak negara setengah djadjahan atau jang baru mendapatkan kemerdekaannja. Timbullah kekatjau an -kekatjauan dibidang ekonomi, politik dan sosial dan hal ini membawakan kesempatan bagi negara -negara imperialis untuk mengadakan tjampur-tangan jang langsung terhadap persoalan dalam negeri dari negara -negara tersebut. 

Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin akan memim pin pembentukan masjarakat adil dan makmur, jang lepas dari pada tindasan imperialisme dan kolonialisme berupa apapun. 

D. Faktor- faktor pelantjar pembangunan 

(1 ) Stabili sa si Harga 

Untuk pembangunan perlu adanja stabilisasi harga dengan kon 19 sentrasi perdagangan ( jang menguasai hadjat hidup orang banjak di kuasai oleh negara U.U.D. 1945 pasal 33 ) . 

Untuk mentjapai stabilisasi harga harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

Lapangan keuangan dan perusahaan

a. National saving.
Menaikkan national saving dengan djalan:
1. penghematan sektor- sektor Pemerintah maupun partikelir.
2. intensifikasi sumber-sumber jang sudah ada ; menggali sum ber- sumber baru. 

b. Men jehatkan peredaran uang.
1. Deficit spending dilaksanakan untuk usaha-usaha produktip ( agar supaja anggaran belandja dalam waktu tertentu dapat seimbang) .
2. menarik " hot-money ", diantaranja dengan djalan mendjual obligasi ( djuga perusahaan - perusahaan partikelir nasional di dalam masa peralihan dibolehkan untuk mengeluarkan obli gasi tidak bernama ( aan toonder) .

Untuk menjalurkan uang itu kearah produksi, perlu pentjegahan akan adanja spekulasi. Bahan -bahan perdagangan jang penting harus dikuasai oleh negara, sebagai taraf pertama bahan - bahan kebutuhan rakjat sehari -hari ( beras, gula, ikan asin, bahan pakaian ) . 

C. Menind jau kembali sistim pad jak
1. langsung.
2. progressip.
3. penjempurnaan aparat.
4. mentjari objek -objek baru, tjontoh : mobil jang lebih dari satu lebih berat padjaknja; rumah jang melebihi jang nor. mal dikenakan padjak jang berat, dan sebagainja. 

d. Bank
Pada dasarnja perputaran modal harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk membia jai pembangunan menud ju masjarakat sosialis Indonesia ; karena Bank -bank harus dikuasai oleh negara. Politik perkreditan harus membantu untuk mentjapai tjita -tjita itu. 

Mengusahakan terpentjarnja pembagian modal didalam negeri. Modal warga- negara diatur supaja dapat merupakan modal nasional dan dipakai untuk membantu pembangunan negara . 

Pada prinsipnja modal asing (modal import) dapat diterima hanja sebagai pind jaman . 

Bank -bank dan badan -badan kredit jang banjak djumlah nja di Indonesia ini perlu diatur dan dikonsentreer oleh Pemerintah ( sentralisasi keuangan ). 

Bank Indonesia baik dipusat maupun didaerah hanja bekerdja sebagai Bank sentral. Bank -bank milik Negara lainnja diberi fungsi jang tertentu sesuai dengan rentjana pembangunan semesta, diantara mana harus ada jang bekerdja aktip sebagai pelopor pembangunan ( Bank Pembangunan ), dan lainnja mengerdjakan onderhoud dan spesialisasi. 

Bank- bank milik Negara ialah :
Bank Pembangunan
Bank Negara
Bank Koperasi , Tani dan Nelajan
Bank Umum Negara. 

Selainnja daripada itu ada pula bank asing jang baru diambil alih. 

Bank-bank Nasional partikelir hendaknja mengadakan ga bungan -gabungan sehingga merupakan Bank- bank besar jang mudah diawasi oleh Pemerintah . 

Sesuai dengan haluan politik negara pada dewasa ini usaha nasional partikelir masih dibolehkan untuk bekerdja jang lambat laun akan menjesuaikan diri dengan rentjana Pemerintah sesuai dengan berkembangnja masjarakat jang adil dan makmur. Sesuai dengan tudjuan pokok, maka Bank- bank itu harus bekerdja menudju masjarakat adil dan makmur, dan pembiajaan ditudjukan kepada : 

1 . Usaha-usaha masjarakat desa.
2. Usaha Negara ( Industri berat, pertanian, perkebunan , perhu bungan, dan sebagainja ) .
3. Usaha nasional partikelir ( dalam masa peralihan , dus masa sebelum 1 dan 2 bertumbuh )) dibantu oleh negara dalam bidang. bidang jang sifatnja membantu usaha- usaha tersebut pada ajat 1 dan 2 dengan diberi keuntungan tertentu. 

Dalam rentjana pembia jaan perlu didjaga :
1 . Penafsiran modal.
2. Penentuan produksi.
3. Djumlah modal pembangunan djangka pandjang.
4. Faktor tempo.
5. Penggunaan tenaga.
6. Penggunaan transport. 

Inventarisasi dan mobilisasi alat- alat produksi baik kepunjaan Pemerintah ataupun Swasta . 

1. Jang hantjur akibat perang kolonial dipulihkan dan diproduksi. kan kembali.
2, Jang masih ada, dikerahkan untuk meningkatkan produksinja (pabrik -pabrik tenun, pabrik- pabrik beras, gula dan lain- lain ) .
3. Segala peralatan, mesin -mesin dan sebagainja jang dapat diguna kan oleh negara untuk pembangunan. Baru kalau ada keku rangan- kekurangan, dapat di- import dari luar negeri ( penghe. matan dan mengurangi pemakaian devisen ) .
4. Perusahaan -perusahaan Belanda jang dinasionalisasi didjadikan perusahaan -perusahaan Negara jang keuntungannja digunakan untuk pembangunan ( perusahaan- perusahaan, bank- bank, asu ransi, dan lain- lain ) .
5. Perusahaan -perusahaan Negara perlu di-intensifkan dan dipim pin sebaik-baiknja dan keuntungannja dipakai untuk pemba ngunan. Tjontoh : perusahaan-perusahaan, bank- bank, dan lain - lain per usahaan negara.
6. Nutsbedrijven jang hanja bersifat sosial sadja dan merugikan negara perlu ditindjau lebih dalam dan diatur setjara komersiil biasa jang harus menguntungkan bagi negara dengan tidak me ninggalkan sifat -sifat sosialnja. Tjontoh : air , tilpon, listrik. 

( 2 ) Kegiatan Ekonomi berhubungan dengan Luar Negeri. 

1. Pimpinan import dan export keluar negeri.
2. Foreign aid dan lain- lainnja. dikuasai negara.
3. Pampasan.
Mengingat pentingnja pembangunan, tidak dibenarkan pemakai. an pampasan untuk keperluan konsumptief. Dalam masa peralihan, pindjaman luar negeri melalui partikelir. pun dipermudah dengan mengadakan modus; dapat mengguna kan hasilnja untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan ren tjana Pemerintah. Pindjaman luar negeri untuk kepentingan partikelir dibawah pengawasan dan djaminan Republik Indone sia dimungkinkan .
4. Produksi bahan export dipergiat untuk memperlipat.gandakan devisen,
5. Penghematan devisen ( tidak mengimport bahan-bahan jang se benarnja masih dapat diusahakan didalam negeri ) .
Sektor- sektor :
a. import.
b. export. dikuasai negara .
c. distribusi.
Kebutuhan penting rakjat ( beras, gula, ikan asin, bahan pakaian) harus dikuasai oleh negara. 

Sifat- sifat jang monopolistis hendaknja ditiadakan dan dialih kan kenegara, maupun koperasi-koperasi rakjat. Memperbesar pro duksi barang -barang konsumpsi jang dibutuhkan rakjat banjak mengurangi tenaga administrasi dan disalurkan ketenaga produksi. Untuk mentjegah inflasi perlu pembangunan besar-besaran untuk mengimbangi produksi dan peredaran uang. 

( 3 ) Standard Kebutuh a n . 

Standarisasi kebutuhan Rakjat.
Barang-barang diluar kebutuhan pokok rakjat dikenakan pem bajaran mahal.
Hal ini mendjadi inti-sari dari ekonomi terpimpin in a nut shell. 

( 4) Ketje pa ta n 

Rentjana-rentjana harus setjepat-tjepatnja dilaksanakan. 

( 5 ) Tjara Gotong Rojong 

Mengikut- sertakan rakjat. Bekerdja dengan mendapat upah. 

Memupuk kepribadian kita jang ada ( gotong -rojong) terutama didesa-desa dengan melaksanakan Pembangunan jang sesuai dengan kebutuhan Rakjat dan jang dalam djangka pendek kelihatan hasil nja, misalnja : pembangunan waduk , saluran air, djalan-djalan dan sebagainja . 

III . PEMBENTUKAN POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA

Tudjuan m perentjanaan adalah membentuk susunan masjarakat baru , jang mendjamin terlaksananja masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila ! 

Masjarakat jang demikian adalah masjarakat sosialis Indonesia . Dalam masjarakat ini, negara memegang peranan jang penting dalam pembangunan dan kemad juan masjarakat. Dalam hal itu U.U.D. R.I. pasal 33 harus dilaksanakan dalam rantjangan pemba ngunan semesta. 

Tahap demi tahap
Negara kita, jang setjara politis sudah merdeka menundjukkan, bahwa dalam bidang ekonomi Rakjat kita masih tergantung daripada suasana pendjadjahan. Banjak sektor ekonomi jang belum sepenuh . nja dikuasai oleh Negara atau oleh pengusaha -pengusaha nasional. Oleh karena itu disamping angan- angan untuk mendirikan industri berat, industri pokok, tidak boleh dilupakan adanja keharusan untuk menguasai sektor-sektor ekonomi jang mendjamin kelantjaran pem bangunan selandjutnja. 

Sebagai akibat daripada politik pendjadjahan dalam bidang ekonomi, maka Indonesia mendjadi sumber bahan-bahan mentah untuk diexport dan telah membuktikan, bahwa kehidupan ekonomi Belanda didasarkan kepada bahan -bahan mentah . Oleh karena itu, maka penting sekali memberikan legalisasi dan pelaksanaan kepada pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik kolonialis Belanda , sebagai salah satu dasar untuk menghimpun modal menudju pem bentukan ekonomi nasional . Dan supaja perusahaan -perusahaan milik kolonialis Belanda jang diambil-alih itu dikuasai oleh Negara. Supaja dalam soal modal ini Negara dan Rakjat kita tidak tergantung dari modal asing semata - mata apalagi jang didapatnja dengan ber bagai matjam sjarat jang mengikat, adalah penting sekali adanja politik untuk memobilisasi potensi dan modal nasional. 

Disini djuga akan diudji kesetiaan dan ketjintaan Rakjat kepada Tanah- air. Dan kalau toch harus mendatangkan modal dari luar, maka jang penting ialah mendapatkan modal itu dengan djalan pin djaman dengan sjarat -sjarat jang mungkin diterima oleh rakjat dan tidak memberatkan beban Rakjat. 

Untuk mendjamin kelantjaran perdagangan jang djuga akan mendatangkan modal dan deviezen, maka penting sekali agar import dan export dari bahan -bahan jang penting dikuasai oleh Negara. Begitu djuga didalam hal distribusi didalam negeri. Dalam hal ini djuga penting sekali dikembangkan koperasi jang dikuasai oleh Negara. 

Dalam masalah pembangunan, faktor manusia mendjadi soal penting, apalagi dalam negara kita , dimana alat-alat modern belum terdapat banjak . Dimana sadja Rakjat djanganlah akan bersikap masa bodoh terhadap pekerdjaan pembangunan, malahan sebaliknja Rakjat dari segala lapisan akan menjambut baik semua rentjana pembangunan dan akan mengambil bagian jang aktip, asal dipenuhi sjarat-sjarat minimum untuk menggerakkan mereka. 

Usaha untuk benar-benar meringankan beban hidup Rakjat dari segala golongan termasuk sesuatu jang harus dilaksanakan ter lebih dahulu, karena itu adalah sjarat utama untuk membangkitkan semangat Rakjat guna meningkatkan Produksi. 

Didalam pelaksanaan peralihan menudju kemasjarakat adil dan makmur ditekankan perlunja tjara kerdja setapak demi setapak . Tjara kerdja setapak demi setapak itu sangat penting untuk diper hatikan, supaja selalu menjesuaikan perentjanaan dengan perkem bangan masjarakat jang makin madju dan agar supaja hasil jang ditjapai itu sesuai dengan harapan jang telah dapat dibangun di kalangan Rakjat dan supaja tidak mengetjewakan Rakjat. 

Amanat jang diutjapkan memperdjelas perlunja tjara kerdja setapak demi setapak sebagai berikut : 

„ Kita harus menggolongkan diri kita kepada golongan jang tidak setud ju dengan golongannja orang-orang jang menjebutkan golongan evolutionist. Golongan jang mengikuti , evolusi, golongan jang mengatakan, bahwa masjarakat sosialis a la Indonesia atau bukan a la Indonesia dengan sendirinja nanti akan datang. Saudara - saudara mengetahui, bahwa dalam evolusi- theori dikatakan, bahwa masjara kat ini bertumbuh dari satu tingkat setjara evolutionair tjepat atau tidaknja evolusi ini tergantung daripada keadaan - kelain tingkat. Dikatakan, bahwa misalnja masjarakat manusia jang dulu nja agraris, setjara evolutionair dengan sendirinja masuk kedalam tingkat fase industri ketjil. Dan bahwa tingkat industri ketjil, ber tjampur dengan tingkat agraris ini , dengan sendirinja masuk dalam tingkatan industrieele kapitalisme. Dan dari tingkatan industrieele kapitalisme itu setjara evolutionair dengan sendirinja masuk didalam alam sosialis” . 

,,Kita hendaknja djangan masuk didalam golongannja orang orang jang bertheorie evolusi ini. Sebab njata bahwa theorie jang demikian itu adalah salah”. 

„ Tetapi djuga djangan masuk didalam golongan orang - orang jang bertheorie fasen -sprong. Tidak ada satu masjarakat jang melom pati fase. Satu fase diikuti lain fase tetapi pertumbuhan, peralihan , perpindahan, transisi daripada satu fase kelain fase itu minta penge rahan daripada segenap tenaga - tenaga dinamik jang ada didalam masjarakat, dan tidak --- sebagai saja tadi katakan -- aliran sebagai alirannja air sungai jang tenang ! ” 

Didjelaskan lebih djauh : „ Maka oleh karena itu, kita dengan tegas, saja ulangi sekali lagi, dengan tegas harus menudju ke masja rakat adil dan makmur atau dengan lain perkataan, masjarakat sosialis Indonesia . Dan kita harus merealisasikan masjarakat adil dan makmur itu, tidak boleh tidak kita harus mengadakan planning, dan kita harus mengadakan pimpinan dan harus kita mengadakan pengerahan tenaga. Tanpa planning, tanpa pimpinan, tanpa penge rahan tenaga tak mungkin masjarakat jang ditjita - tjitakan oleh Rakjat Indonesia itu bisa tertja pai dan ter-realisasi". 

Dalam melaksanakan tjara kerdja tahap demi tahap dengan menjusun planning, perlu diperhatikan, bahwa kita sekarang berada dalam masa peralihan. Masa peralihan itu adalah „ masa sebelum terlaksananja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila" . 

Persoalan Masa Peralihan
Selandjutnja didjelaskan : „ Dalam masa peralihan ini , pengu saha- pengusaha nasional masih perlu dihidupkan . Mereka ini bisa mendorong kegiatan dan kegembiraan bekerdja, mendorong adanja penemuan- penemuan baru dilapangan pengusahaan, mendorong tja ra- tjara bekerdja jang zakelijk . Lain daripada itu, dimasa peralihan, dimana aparatur negara masih belum mentjukupi dalam arti djumlah dan nilainja, maka mungkin akan timbul birokrasi- biro krasi jang tidak sehat, jang dalam hakekatnja menghambat pem bangunan dan menghambat lantjarnja lalu- lintas perusahaan. 

Adanja birokrasi jang tidak sehat itu memudahkan timbulnja korupsi, manipulasi dan sebagainja jang merugikan negara dan ma sjarakat. Maka adanja pengusaha -pengusaha nasional, adalah men djadi satu saluran untuk membantu ekonomi nasional, dengan men tjegah timbulnja birokrasi jang tidak sehat. ,, 

Pengusaha-pengusaha nasional itu djangan berkembang men djadi kapitalis- kapitalis nasional. Usaha- usaha kearah bentuk- bentuk koperasi dalam lapangan- lapangan pengusaha nasional ini harus di utamakan. Lambat-laun mereka akan termasuk kepada usaha besar jang diadakan dan dikuasai oleh Negara . Untuk menghidupkan pengusaha -pengusaha nasional setjara sehat itu . Pemerintah memberi fasiliteit- fasiliteit jang wadjar. Bantuan bantuan kepada mereka mesti bersifat mendidik. Bantuan dengan djangka waktu : jang tertentu, sehingga pada mereka timbul kegiatan untuk berdiri sendiri. Parasit negara harus ditjegah ! 

” Dalam pelaksanaan masa peralihan dihadapi masalah pokok utama, ialah tenaga manusia jang berwatak pembangun, berani mengambil initiatief, tidak lekas putus asa, ulet, gigih untuk men tjapai tudjuannja. 

Pokok dari pembangunan kita ialah pendidikan kader jang dapat dan sanggup melaksanakan projek- projek kita . 

Dalam masa peralihan ini harus diperlengkapkan dan dipersi apkan aparatur negara jang akan memegang peranan penting dalam pembangunan disegala lapangan. Antara lapangan pembagunan, jang sangat urgent harus segera dilaksanakan , ialah lapangan pembangu nan dalam bidang industri, keuangan, perekonomian dan dibidang mental. 

Untuk mendidik kader- kader itu setjara biasa sebagai dinegeri negeri jang telah madju , tidak mungkin . Dalam hal ini sambil melak sanakan pembangunan harus ditempuh djalan - djalan: 

a. Mempergunakan tenaga-tenaga ahli dan kedjuruan dari negara negara jang tidak memusuhi Republik Indonesia untuk mem beri didikan kepada pemuda-pemuda kita dan tjalon- tjalon tenaga ahli pembangunan kita. 

b. Mengadakan sistim pendidikan : „ Bekerdja sambil beladjar” . Peladjar- peladjar kedjuruan dalam tingkat kelas atas, diwadjib kan berpraktek dilapangan- lapangan pekerdjaan bermatjam matjam menurut kedjuruan jang diambilnja. Misalnja di pabrik pabrik, diperkebunan, dilaboratorium dan sebagainja . Sahabis lulus, diharuskan bekerdja pada negara untuk waktu jang di tentukan bekerdja itu dengan menerima upah. 

c. Ditempat- tempat pekerdjaan terutama jang vitaal , bagi buruh buruh diberi kesempatan untuk menambah pengetahuannja, di tempat itu . 

Semesta dan Demokratis
Bagi kita, walaupun kelihatan tjara -tjara jang beraneka warna dalam masa peralihan, namun tiada adalah kesulitan jang maha besar jang kita hadapi, sebab pada Rakjat Indonesia sudah ada satu tudjuan jang dengan bulat telah disetudjui, ialah tudjuan masjarakat adil dan makmur sesuai dengan kepribadian Indonesia. 

Blueprint dalam planning mengandung rantjangan semesta. Blueprint itu harus dibuat dengan saksama dan harus pula dibuat hanja demi kepentingan bersama. Salah apabila blueprint itu diper untukkan hanja bagi suatu golongan jang tertentu . Salah karena tidak semesta dan tidak adil. 

Selandjutnja ditentukan sjarat-sjarat sebagai berikut :
1. Dasar Perantjang Nasional seharusnja bersifat ilmiah, jakni bersandar atas hasil penjelidikan jang dilakukan oleh Deper nas sendiri dan berdasarkan kenjataan-kenjataan jang terdapat dimasjarakat Indonesia . 

2. Tjara melaksanakan rentjana seharusnja didahului dengan perundingan dengan atau penilaian oleh Depernas sendiri atau golongan - golongan jang bersangkutan, supaja sebanjak mungkin mereka membantu dengan pengertian dan sukahati. 

3. Seban jak mungkin supaja diberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan chalajak ramai untuk mengikuti djalan nja pelaksanaan rentjana dan kesempatan untuk memberikan kritik dan koreksi. 

Kenjataan -kenjataan
Kenjataan-kenjataan jang mesti dihadapi ialah : 

1 . Kehidupan dan penghidupan Rakjat dan negara dibidang per ekonomian dan keuangan umumnja sedjak Proklamasi Kemer dekaan tanggal 17 Agustus 1945, dan chususnja setelah penga kuan kedaulatan Republik Indonesia sampai sekarang belum mendapat kemadjuan jang meringankan penderitaan Rakjat dan Negara. 

2. Ketiadaan kestabilan politik akibat sistim free fight liberalism jang berlandaskan kepartaian tanpa kendali sangat menjukarkan pembangunan. 

3. Keadaan perekonomian dan keuangan jang buruk, serta ketidak stabilan politik telah disalah -gunakan oleh reaksi dalam dan 29 luar negeri untuk mengadakan pengatjauan -pengatjauan , pergo lakan-pergolakan, bahkan pemberontakan -pemberontakan jang mengantjam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menambah kesengsaraan Rakjat. 

4. Undang -undang kolonial dalam sektor ekonomi dan keuangan masih berlaku sehingga tidak memberikan kemungkinan setjara luas untuk kemadjuan Rakjat dan Negara. 

5. Dasar tudjuan hidup bangsa Indonesia dengan Proklamasi Ke merdekaan tahun 1945 ialah menudju kebahagiaan hidup, beru pa tertjapainja kemakmuran jang adil berdasarkan tindjauan hidup Pantjasila. 

6. Keadaan ekonomi dan keuangan kita sampai kini belum me muaskan , karena sisa-sisa kolonial, bahaja -bahaja dari paham kapitalisme, baik asing maupun nasional, unsur- unsur dari free fight liberalism dilapangan ekonomi dan keuangan masih ber pengaruh. 

7. Perlu diadakan retooling dan herorientasi, bahkan perobahan perobahan radikal dalam segi politik ekonomi dan keuangan dan dalam perundang- undangan dibidang agraria, jang berbentuk suatu rentjana jang semesta dan jang mengandung kemungkinan pelaksanaan suatu ekonomi terpimpin. 

8. Perentjanaan, perbaikan dan herorientasi dilapangan ekonomi dan keuangan sukar terlaksana, djika tidak disertai dengan kemungkinan perobahan- perobahan radikal dalam segi politik dengan mematikan demokrasi liberal dan menghidupkan demo krasi terpimpin. 

9. Untuk melaksanakan perbaikan dalam lapangan ekonomi dan keuangan perlu di- ikutsertakan dan dikoordinasi seluruh tenaga Rakjat dan pedjabat-pedjabat, baik sipil maupun militer.

Pembentukan Pola
Rentjana pembangunan ekonomi nasional jang mendjadi pusat semesta mempunjai arti sedjarah jang menentukan dasar, sifat serta tudjuan daripada pembangunan itu . 

Arti sedjarahnja terletak dalam kenjataan, bahwa Indonesia adalah salah satu dan malahan mendjadi pelopor dari negara -negara nasional jang baru merdeka sesudah perang dunia II, jang dilahir kan ditengah -tengah konfrontasi-konfrontasi sistim sosial dunia : 

a. Disatu fihak kapitalisme modern jang kehilangan tanah djadjah annja sebagai tjadangan dan jang dari krisis ke-krisis sedang memasuki krisis umumnja menudju kebangkrutan sepenuhnja. 

b. Difihak lain, sesialisme jang tumbuh dan sedang berkembang dengan kuat dan sebagai tandingannja memperlihatkan keung gulannja disemua lapangan terhadap kapitalisme modern ( impe . rialisme). 

Karena tidak mau menempuh djalan dunia lama ( kapitalisme ) tetapi belum mempunjai sjarat-sjarat untuk menempuh djalan jang baru ( sosialisme), maka Indonesia bersama negara- negara nasional lainnja menggalang djalannja sendiri, suatu masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila atau sosialisme Indonesia. 

( a ) Watak Pembangunan 

Pembangunan ekonomi Indonesia pertama-tama mempunjai tjiri -tjiri anti -imperialisme, jang bermaksud mengkikis habis sisa- sisa ekonomi kolonial dengan tudjuan membangunkan ekonomi nasional jang kuat dan bebas ( berdiri sendiri dan tidak bergantung) . Disamping mengandung tjiri- tjiri anti- imperialisme revolusi dan pembangunan Indonesia mengandung tjiri- tjiri anti- feodalisme dengan tudjuan menghapuskan sepenuhnja sisa-sisa feodalisme guna membuka djalan industrialisasi negeri dan mekanisasi pertanian. 

( b) Tentang struktur 

Karena bertjorak dan mempunjai titik berat pada sosialisme jang harus sanggup memberi kemakmuran kepada seluruh masjara kat, maka ekonomi Indonesia seharusn ja bersandar kepada ekonomi sektor negara, jang dikuasai oleh Pemerintah. Tjabang- tjabang eko nomi jang vital dan menjangkut kepentingan umum pada prinsipnja dimasukkan dan berada didalam ekonomi sektor negara. Ini adalah merupakan sjarat untuk dapat melaksanakan pimpinan Pemerintah 31 pada perekonomian seluruh negeri ( Ekonomi Terpimpin dan pasal 33 U.U.D. R.I. 1945 ) . 

Pengusaha nasional dalam batas-batas tertentu mempunjai pera nan revolusioner dan oleh karena itu mempunjai tempat jang terhor . mat dalam perdjoangan anti-imperialisme dan untuk menghapuskan sisa -sisa feodalisme. 

Ekonomi sektor partikelir tidak seharusnja menggandol (mem beratkan ) kepada sektor negara, tetapi sebaliknja malahan mestinja membantu pelaksanaan tugasnja. 

( c) Sifat Pembangunan 

Kekuasaan kolonial jang berlangsung lama, tjara berfikir kolo nial dan liberal jang sudah berakar dan berkarat dan sebaliknja kurangnja persiapan mental dan materiil daripada Rakjat, membi kin mudah dan tetap merasuknja semangat dan mentaliteit reaksi oner didalam tubuh dan saluran-saluran birokrasi Pemerintahan jang bekerdja menghambat setiap usaha kemadjuan dan pembangunan. 

Perang dunia ke-II, pendudukan fasisme Djepang, perang ke merdekaan dengan bumihangusnja banjak sekali merusak materiil pembangunan, jang sampai sekarang belum dipulihkan sepenuhnja. Tidak tepatnja politik pembangunan selama ini membikin banjak sekali projek pembangunan masih terbengkalai. 

Keadaan itu menentukan tugas dan sifat pembangunan, bahwa pembangunan haruslah overall, semesta, tidak sadja meliputi seluruh daerah, tetapi djuga mengenai semua djenis dan semua tingkat pem bangunan : industri berat, ringan, pertambangan, pertanian, perke bunan, saluran irigasi dan sungai, perhubungan dan lain- lain. 

Hal- hal jang perlu dilaksanakan ialah rehabilitasi untuk men djamin langkah permulaan sehat dan transmigrasi untuk menjebar kan dan meratakan penduduk. Kegembiraan bekerdja, perasaan bangga kepada pembangunan bidang spirituil dan mental harus pula dipentingkan. . 

( d ) Kombinasi dan penjelar a s a n 

Perlu diambil pertimbangan kemampuan Rakjat, jang didalam 32 perdjoangan untuk kemerdekaan sudah terlalu banjak menderita dan oleh karena itu tidak bisa dibebani terlalu berat. 

Oleh karenanja prinsip prioriteit pada pembangunan dasar ( in dustri berat ) harus dikombinasikan dan diselaraskan dengan pemba ngunan industri ringan, pertanian dan lain -lainnja, jang bisa lang. sung dan lekas dapat dirasakan oleh Rakjat. Hal ini mendjadi sebab selfsupporting dalam bidang sandang-pangan meminta perhatian penting dalam perantjangan undang -undang Pembangunan jang pertama. 

( e ) Modal Pembangunan 

Politik luar negerinja jang bebas dan aktif serta dalam semangat membina perdamaian dan persahabatan antar-bangsa, membikin Indonesia mempunjai kedudukan jang menguntungkan untuk mem bangun dengan bantuan modal kredit luar negeri, jang berdjangka pandjang, berbunga rendah dan jang tidak disertai sjarat -sjarat poli tik dan militer. Kedudukan negara-negara sosialis dan politik nege rinja jang berdasarkan ko-eksistensi memungkinkan sepenuhnja hal itu. 

Pampasan Djepang dan tindakan- tindakan jang konsekwen ter hadap perusahaan -perusahaan Belanda jang dinasionalisasi sebagai djalan menjelesaikan kontradiksi pokok antara imperialisme dan Rakjat Indonesia, akan membantu kita dalam masalah pembiajaan pembangunan. 

Hasil alam Indonesia jang berlimpah - limpah jang terus dibutuh kan dan mengalir kenegeri-negeri industri, merupakan sumber keka jaan nasional penting. Dengan merobah orientasi politik perdagangan luar negeri kepada pasar dunia sosialis, akan diperoleh dana untuk mengatasi kesukaran -kesukaran pembiajaan pembangunan. Pembu kaan kekajaan alam dan bumi Indonesia hendaknja dilaksanakan dengan research berentjana . 

Keradjinan , keuletan dan kesanggupan bekerdja Rakjat Indone sia merupakan modal jang tak ternilai dan pasti mendjamin terlak sananja rentjana pembangunan dengan sebaik -baiknja. 

Setiakawan Asia- Afrika dan kerdjasama jang sehat dalam lapa: ngan ekonomi merupakan faktor- faktor penting jang dapat mem . bantu usaha itu . 

Dengan menggunakan sepenuhnja faktor- faktor tersebut dan di sertai politik keuangan jang tepat jang mengabdi dan bersandar pada kepentingan Rakjat serta pembangunan, masalah modal dan pem biajaan pada dasarnja sudah dapat diatasi.

( f ) Pembangunan Terpimpin

Untuk suksesnja pembangunan perlu dipenuhi suatu sjarat jang penting, bahwa pimpinan dalam pelaksanaannja dilakukan dalam satu garis sentral. 

Garis sentral adalah garis jang teguh dan ulet dalam soal prin sip - prinsip umum pembangunan.

Pimpinan dan garis sentral tidak bisa ada dan tidak djadi dengan sendirinja. Dia harus dibangun dari sjarat - sjarat objektif masjarakat Indonesia jang dibadjakan dalam pengalaman revolusi dan pembangunan. Oleh karena itu , ketjuali penguasaan tehnis dia harus diperlengkapi djuga dengan semangat patriotisme, dengan unsur- unsur demokratis ( dalam komposisi, perantjangan ) jang mudah diterima dan difahamkan oleh massa Rakjat jang luas. Itu turut menentukan disiplin dan kepatuhan masjarakat didalam pelaksanaannja. 

A. Pola Projek Pembangunan 

Dalam menjusun pola projek pembangunan tentu tergambar perkisaran Indonesia dari jang bersifat agraris waktu ini akan men dapat sifat industri pada hari depan. Pembangunan industrialisasi ditanah Indonesia adalah dalam rangka djaminan untuk mentjapai kemakmuran jang nikmatnja dimiliki Rakjat setjara demokratis. 

Dalam pembangunan industrialisasi tersimpul dua sjarat mut lak, jaitu : 

1. Pembangunan itu pada hari depan berakibat memperluas pasar dalam negeri dengan meninggikan daja- beli rakjat, dan
2. Supaja Indonesia tjukup mempunjai bahan-bahan mentah jang digali dalam bumi Indonesia . 

Oleh karenanja perlu diperhatikan 4 unsur penting dalam sektor agraria dan pertanian :
1. meninggikan daja-beli Rakjat.
2. men jediakan bahan mentah hasil pertanian, hasil perairan, hasil pertambangan, dan perternakan.
3. mentjukupkan supply bahan makanan jang primair untuk kota dan industri .
4. meninggikan export pertanian untuk membeli barang- barang modal. 

Tudjuan diatas ini dapat tertjapai dengan :

1. menaikkan produksi .
2. distribusi tenaga dan tanah, peninggian produktiviteit tenaga dan modal.
3. kelantjaran peredaran barang sambil memberantas pengha lang pembangunan, jaitu manipulasi, konkurensi jang tak berguna, sistim tengkulak dan penghisapan woeker.
4. menimbulkan kegembiraan bekerdja.
5. menghemat keuangan dan tenaga untuk membangun. 

Kenaikan produksi 

Dapat ditjapai dengan 2 djalan, jaitu : 

1. perluasan arreal tanaman.
2. intensifikasi penanaman , mempertinggi produktiviteit areal dengan perbaikan tjara mengerdjakan tanah , pemupukan, per baikan bibit, terrasseering, mekanisasi dll..nja . 

Peninggian produktiviteit tenaga dan enthousiasme bekerdja dapat ditjapai dengan djalan , memberikan masa depan jang baik terhadap para pemani: 

1 . Dilaksanakan dengan tertib dan sistimatis U.U. Pokok Agraria dengan ketentuan batas pemilikan tanah.
2. Perlindungan terhadap buruh tani, diantaranja penentuan upah, perdjandjian kollektif, perlindungan terhadap penghisapan bu ruh tani, perobahan sistim deelbouw ke sistim upah, distribusi tenaga ( transmigrasi ) jang effektif dan lain-lainnja.
3. Bantuan berupa kredit dan lain -lainnja. 

Kelantjaran distribusi dan perdagangan dapat ditjapai : 

1 . pengawasan jang effektif oleh negara ( terutama terhadap sistim tengkulak dan woeker serta sebangsanja dan pemberantasannja ) .
2 . pengawasan produksi bahan -bahan penting serta peredarannja oleh negara .
3. disempurnakannja dan diperluasnja gerakan koperasi modal Rakjat, organisasi-organisasi rukun -rukun kampung, rukun te tangga dan pengusaha nasional, 

Keamm a n a n 

Tanpa keamanan tak mungkin pembangunan dapat berdjalan dengan wadjar. Tudjuan Pemerintah dan angkatan bersendjata hen daknja selekas-lekasnja mengatasi keadaan untuk segera dapat menge amankan daerah -daerah . 

Didaerah -daerah jang sudah aman , maka peraturan - peraturan jang diadakan dengan maksud baik , tetapi dapat membikin keruh harus ditiadakan. 

Didaerah jang aman tanpa pelanggaran lalu - lintas dan tanpa infiltratie hendaknja masjarakat dapat merasakan benar-benar ada nja keamanan lahir dan batin . Kewaspadaan nasional selalu diperkuat dan disempurnakan. 

Potensi sendiri 

Seharusnja kita tetap pada kepribadian kita sendiri, tidak perlu menunggu-nunggu bantuan negeri-negeri lain , sedangkan didalam negeri sendiri masih banjak bahan -bahan jang dapat kita pakai seba gai modal pembagunan. 

Kita harus berpendirian: Kita membangun dengan apa sadja jang didapat didalam negeri biar setjara sederhanapun, disamping tjara-tjara modern dengan bantuan luar negeri. Potensi nasional bangunkan untuk membangun. 

Titik berat dan SU 8 un an ut a ma pem b.a. n g u n a n. a. 

Sesuai dengan tudjuan pokok, bahwa pembangunan harus mem berikan kemakmuran kepada 95 % dari Rakjat, maka seharusnja titik berat pembeajaan diarahkan kesitu . 

a. Masjarakat desa 

Didalam taraf pertama perlu kita perhatikan masjarakat desa, karena desa adalah landasan dari masjarakat negara kita. 

Dengan adanja desa jang tetap melarat dengan daja beli jang rendah tidak mungkin pembangunan berdjalan lantjar. Itulah sebabnja maka kemakmuran harus ditudjukan kepada masjarakat desa. Perlu koperasi- koperasi dibangun, misalnja : 

1. koperasi penggarapan tanah ,
2. koperasi pembelian alat- alat pertanian,
3. koperasi pembelian rabuk,
4. koperasi transport,
5. koperasi kebutuhan sehari-hari,
6. koperasi kredit, lumbung. 

Sistim kredit untuk membantu koperasi harus disederhanakan dan dipermudah. 

b. Usaha negara 

Kalau masjarakat desa sebagai landasan masjarakat Indonesia perlu pembangunan setjepat-tjepatnja, maka untuk mengimbangi itu perlu usaha-usaha negara dalam projek- projek besar dan betul-betul untuk kepentingan Rakjat dipergiat guna mempertjepat proses ke makmuran Rakjat jang merata. 

Industri berat perlu mendapat perhatian dalam rentjana djangka pandjang, sebab industri berat merupakan landasan bagi industriali sasi Indonesia dimasa depan. Modal dalam masjarakat harus dimobi. lisasi untuk pembangunan industri sedang dan ketjil jang tak mem butuhkan permodalan besar dengan pertimbangan : 

a . menampung tenaga buruh sebanjak-banjaknja.
b. mengganti kekurangan tenaga kita sementara ( modal, tech nisi dan lain- lain ) sambil menunggu modernisasi jang me makan waktu. 

Intensifikasi/extensifikasi terhadap : 

a . Perusahaan -perusahaan / Pabrik -pabrik jang belum bekerdja dengan full capacity.
b. mendirikan pabrik- pabrik komplementer disamping pabrik pabrik jang sudah ada ( umpamanja pabrik kertas atau karton disamping pabrik tebu/pabrik penggilingan padi, sehingga sampahnja dapat berguna ). 

c. Usaha Swasta 

Pengusaha -pengusaha swasta jang dapat berdiri sendiri, memi liki perusahaan -perusahaan /industri dengan hanja bantuan kredit. usaha, dibolehkan berdiri terus. 

Pengusaha- pengusaha swasta jang tidak tjukup modal, tetapi banjak initiatief dapat disalurkan keperusahaan negara untuk me ngabdi kepada kepentingan umum menurut U.U.D. pasal 28. Peng usaha-pengusaha swasta jang hanja dapat hidup atas perlindungan Pemerintah senantiasa, hanja merugikan Rakjat banjak. 

Sektor partikelir nasional dapat bergerak dalam funksi mem bantu usaha -usaha pembangunan. Demikian pula usaha-usaha partikelir asing harus membantu usaha -usaha pembangunan , tetapi lambat laun harus meninggalkan Indonesia. 

Dengan madjunja masjarakat desa dan usaha -usaha negara, usaha- usaha swasta nasional dengan sendirinja akan menempatkan funksinja dalam masjarakat Indonesia setjara komplementer. Dengan demikian achirnja tiap-tiap anggota masjarakat Indonesia akan me nempatkan dirinja dengan funksi tertentu didalam masjarakat jang adil dan makmur. 

Pimpinan management 

Didalam pelaksanaannja perlu pimpinan jang tegas, karena tanpa pimpinan tegas pembangunan tak akan lantjar. 

Kedjudjuran dan sifat patriotik perlu dimiliki oleh mereka jang diserahi tugas serta tanggung djawab pelaksanaan rentjana. 

Pimpinan dalam segala lapangan harus diadakan setjara terbuka, agar kesempatan menjalah-gunakan djabatan ditjegah. Funksi demi kian selajaknja diatur dengan peraturan jang tegas. 

Dalam management harus ada decentralisasi dan demokratisee ring dalam kontrole. Disamping faktor management untuk efficiency kerdja perlu faktor penggunaan tenaga dan faktor tempo mendapat perhatian. 

Dalam mengambil tenaga- tenaga buruh / pegawai seharusnja kita tidak semata -mata menitik beratkan kepada idjazah, tetapi djuga pada ketjakapan dan bakat. 

Tjara kerdja gotong- rojong perlu dipupuk /dipulihkan kembali dengan menginsjafkan manfaat dan kegunaan pembangunan untuk Rakjat. 

Didalam perusahaan -perusahaan negara tjara- tjara organisasi perusahaan partikelir dapat ditiru dengan memberikan sebagian ke untungan / tantieme kepada pimpinan dari staf serta gratifikasi ke pada pegawai- pegawainja. 

B. Pola Pendjelasan Pembangunan 

Pola kedua berisi pendjelasan daripada pola pertama jang menentukan projek pembangunan dengan alokasinja bagi daerah daerah. Pendjelasan- pendjelasan perlu diberikan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

Unsur pokok 

Perlu diperhatikan adanja 5 unsur pokok, ialah bahwa perkem bangan pertanian dan perobahan agraria jang menguntungkan kaum tani memberikan perspektif sebagai berikut: 

1. Meninggikan taraf hidup dan meninggikan daja- beli Rakjat banjak.
2. Meninggikan daja -tjipta kaum tani, jang merupakan bagian terbesar dari massa Rakjat.
3. Mentjukupi ( menjediakan ) bahan mentah hasil pertanian untuk industri dalam negeri.
4. Supply bahan makanan untuk seluruh Rakjat. Termasuk kota-kota dan daerah - daerah industri (bahan hidup primair ).
5. Bahan export hasil pertanian untuk pembelian barang-barang modal, bahan-bahan baku dan lain- lain. 

Lima unsur pokok ini adalah mutlak dibutuhkan untuk indus trialisasi itu sendiri dan untuk stabilisasi pada umumnja. Kalau perbaikan politik agraris ini berhasil, maka bisa didjamin :

1. Kelangsungan hidup industri.
2. Menghemat deviezen untuk pembelian raw material (umpa ma kapas dan lain- lain ) serta bahan makanan beras.
3. Menambah deviezen untuk pembelian barang- barang modal dan bahan- bahan baku untuk keperluan industri . 

Menaikkan produksi 

Peningkatan produktiviteit kerdja sangat erat hubungannja dengan : 

a. Sektor agraris.
b. Sosial ekonomi.
Dalam sektor agraria diperlukan :
1. Pelaksanaan Undang-undang bagi-hasil setjara konsekwen .
2. Pemberian tanah ( Transmigrasi, lokal, regional atau kelain pulau ) .
3. Penentuan batas luas pemilikan dan pembagian tanah - tanah kelebihan ( tanah- tanah kosong, tjadangan ) kepada buruh tani tak bertanah. 

Dalam sektor sosial ekonomis :
1. Perlindungan terhadap buruh -tani, penaikan upah, menga dakan perdjandjian kerdja ( lebih baik setjara kolektif ) .
2. Penurunan perubahan sistim deelbouw dan upah dengan sewa atau upah uang.
3. Perlindungan terhadap penghisapan woeker, ngidjo dengan bantuan kredit jang mudah dan murah. 

Mas a la h kredit 

Tentang sistimnja jang terutama dititik-beratkan kepada sistim „ kredit dengan djaminan produksi” .
Tetapi perlu didjelaskan adanja 3 pokok terpenting, ialah :
1. Besarnja kredit sesuai dengan hasil jang akan dikeluarkan.
2. Murah, mudah dan djangka pandjang.
3. Pemberian kredit tepat pada waktu dibutuhkan. Umumnja ada 3 kali keperluan dalam waktu-waktu :
a. Waktu mulai garap ( untuk biaja pertanian ).
b. Waktu patjeklik ( untuk biaja hidup) .
c. Waktu panen, untuk menghindari desakan kaum teng kulak . 

Industrialis a s i 

Industrialisasi dilaksanakan dengan memperluas dan memper kuat industri negara sebagai tulang punggung dan pemimpin perkembangan ekonomi negeri. 

Industrialisasi didasarkan atas dua pokok, jaitu :
1. Pasar dalam negeri diperkokoh dengan meningkatkan daja beli Rakjat terbanjak.
2. Bahan mentah diperoleh dari sumber dalam negeri, jaitu hasil pertambangan atau sumber alam lainnja dan pertanian. 

Industrialisasi Indonesia memang tidak mungkin terlaksana dengan tidak ada pemetjahan soal- soal agraris, jang membuka kemungkinan untuk menaikkan daja -beli Rakjat terbanjak. 

Agraria 

Tanah pertanian hanja ada dua:
a. Pertanian Rakjat, sendiri- sendiri maupun bersama- sama.
b. Pertanian negara. 

Tiap -tiap petani ( dalam arti jang mengerdjakan sendiri tanah ) harus memiliki tanah jang sesuai dengan tingkatan hidup dan kema djuan teknik dalam waktu itu . Tiap achir rentjana diadakan penin djauan kembali. 

Tanah jang oleh pemiliknja tidak dikerdjakan sendiri dalam batas waktu tertentu didjadikan :
1. Pertanian Negara.
2. Dikerdjakan sendiri .
3. Didjadikan pertanian Rakjat ( sebagai masa peralihan diada kan kontrak kollektif dengan para penggarap ). 

Pembatasan pemilik tanah pertanian pada tiap achir plan dise suaikan kembali dengan memperhatikan :
a . Taraf hidup dalam waktu itu.
b. Kemadjuan produktivitet .
c. Padat-tidaknja petani dalam sesuatu daerah . 

Pemilikan atas tanah bukan pertanian dengan sendirinja djuga dibatasi sesuai dengan keperluan .

 Pertanian Negara harus selalu lebih baik dari pertanian Rakjat untuk tjontoh dan pimpinan harus berani bertindak dengan tegas serta berani merobah tradisi- tradisi, terutama tjara berpikir dialam kolonial dan dapat pertjaja pada diri-sendiri. 

C. Pola pembiajaan 

Pola ketiga tentang anggaran -belandja untuk membelandjai pembangunan seperti direntjanakan dalam pola pertama dan kedua adalah berisi angka- angka rupiah jang sangat penting. 

Plan pembangunan harus mendjadi plannja massa , bukan me rupakan plan akademis belaka jang tidak dapat difahami oleh seba . gian besar Rakjat Indonesia . Dalam pelaksanaan plan itu harus men djamin koordinasi jang sempurna dari Departemen jang satu dengan Departemen jang lain dan dari Djawatan jang satu dengan Djawatan jang lain . 

Dari angka-angka dalam pola pembiajaan D.P.R. akan dapat melihat rangkaian Anggaran Pembangunan dengan Anggaran Ne gara dan Alokasi Daerah. 

Usaha -usaha jang perlu segera dilaksanakan untuk mendjamin suksesnja pembangunan adalah :
1. Mentjapai selfsupporting beras dan tekstil.
2. Disamping mentjapai selfsupporting beras dan tekstil perlu segera dilaksanakan rehabilitasi irigasi, djalan -djalan raya, djalan -djalan kereta api, memperluas djaring-djaring pela jaran antar-nusa , menjelesaikan projek- projek setengah djadi atau projek baru jang sedang dilaksanakan dan mendirikan industri- industri, terutama industri- industri guna mengolah sendiri bahan-bahan mentah jang dihasilkan Indonesia.
3. Penggunaan Anggaran Belandja setjara effektif dilakukan disatu fihak dengan mengintensifkan penghematan terhadap pengeluaran -pengeluaran tidak perlu, pembasmian korupsi, pemborosan- pemborosan dan penjelundupan, dan dilain fihak mengusahakan, sumber-sumber penghasilan baru serta mengadakan kredit luar negeri jang bebas dari ikatan politik dan militer. 

Plan pembangunan nasional harus mendjadi milik seluruh Rakjat Indonesia. 

Tugas menjusun tripola adalah amanat dan djeritan seluruh bangsa Indonesia jang djutaan itu untuk membina Indonesia jang merdeka penuh, lepas dari kekuasaan politik, ekonomi dan kebuda jaan asing, satu Indonesia jang Rakjatnja bebas dari sistim penghi. sapan kapitalis dan feodal, satu Indonesia jang Rakjatnja 100 % mendjadi tuan atas rumah halamannja sendiri. 

Atas adjaran filsafah Pantja Sila maka dalam pergolakan Revo lusi selama 14 tahun jang lampau Rakjat Indonesia telah berdaja membangun negara kesatuan Republik Indonesia . Dihari depan Rakjat Indonesia bertekad penuh hendak memberi isi kepada Proklamasi jang luhur itu dengan membentuk masjarakat adil dan makmur atas kemerdekaan jang telah tertjapai. 

Agar plan pembangunan bisa mendjadi miliknja Rakjat Indone sia , maka dalam pembikinannja plan itu harus bersandarkan kepada kepentingan massa Rakjat Indonesia dan bukan untuk kepentingan kaum imperialis. 

Perlu sekali ditegaskan, bahwa dalam menjusun dan melaksana kan plan harus selalu diingat, bahwa kita tidak boleh berorientasi! pada kepentingan modal asing, tetapi harus berorientasi pada kepen tingan nasional Rakjat Indonesia jang berdjuta - djuta banjaknja. 

IV. PENEGASAN TERHADAP BEBERAPA POKOK PERSOALAN
( diambil dari Amanat Penegasan Presiden didepan sidang istimewa Depernas 99 Djanuari 1960 ) . 

Masjarakat Sosialis Indonesia mengandung unsur- unsur pokok sebagai berikut: 

Pertama, mendjamin tjukup makanan, pakaian dan perumahan jang lajak bagi warga negaranja, sehingga tidak senantiasa hidup dalam ketjemasan menghadapi hari besok ; 

Kedua, mendjamin pemeliharaan kesehatan dan pendidikan setiap warga negaranja supaja tidak perlu menderita dan supaja dapat mendjadi warga jang tjerdas untuk menunaikan tugas dan haknja terhadap negaranja dengan sebaik- baiknja ; 

Ketiga, mendjamin haritua setiap warganja, sehingga tidak hidup dalam ketakutan kemelaratan djika tidak berdaja lagi untuk mentjari nafkahnja ; 

Keempat, mendjamin agar setiap warga -negaranja dapat menikmati dan memperkembangkan kebudajaannja serta menjempurnakan kehidupan kerochanian , sehingga tidak sadja kehidupan lahir terpelihara tetapi djuga kehidupan batin setiap warganja : 

Kelima, mendjamin agar bangsa Indonesia dapat menjumbang pada penjempurnaan kebahagiaan ummat manusia. 

Unsur- unsur pokok kelima itu memenuhi apa jang diamanatkan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 jang kemudian terkenal dengan nama MANIFESTO POLITIK. Manifesto Politik selandjut nja mengemukakan Tiga Kerangka dari pada tjita-tjita dan usaha bangsa Indonesia : 

Kerangka Politik, jaitu Negara Republik Indonesia Kesatuan berwilajah kekuasaan antara Sabang dan Merauke, 

Kerangka Sosial Ekonomi, memasukkan dalam Negara Republik Indonesia satu masjarakat jang adil dan makmur, 

Kerangka Internasional, menempatkan Negara Republik Indone sia jang berisikan masjarakat adil dan makmur itu dalam susunan internasional jang bersemangat persahabatan dan persaudaraan. 

Macro Ekonomi Indonesia 

Gambaran Macro -Ekonomi Indonesia untuk masa depan adalah sebagai berikut: 

Satu, sesudah kegiatan produksi, pertanian dan perindustrian, baik jang diusahakan Pemerintah, maupun Swasta, harus ditudjukan kepada pengabdian untuk memenuhi kepentingan rakjat banjak, terutama kebutuhan-kebutuhan hidup primer agar setiap warga negara dapat hidup lajak sebagai manusia jang merdeka. 

Politik selfsupporting dilapangan bahan penting untuk hidup sehari -hari harus mendjadi tudjuan dari seluruh kegiatan produksi; 

Dua, seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa, sehingga barang -barang keperluan hidup sehari-hari sampai dengan tjepat merata dan murah ketangan rakjat . Hal ini ditjapai dengan tjampur tangan Pemerintah dan usaha koperasi rakjat; 

Tiga, segala kegiatan pertanian dan industri ditingkatkan, sehingga eksport Indonesia meningkat pada eksport barang-barang djadi, jang berarti menambah kesempatan bekerdja bagi rakjat Indo nesia dan menambah keuntungan bagi Negara ; 

Empat, segala kegiatan import ditudjukan pada barang-barang jang dapat menambah produksi dalam negeri, sehingga kesempatan bekerdja bertambah , import berkurang dan tertjapai penghe matan deviezen ; 

Lima, kegiatan -kegiatan ekonomi seperti tersebut diatas, djika di synchronisasi dengan baik dan bidjaksana akan pasti memper singkat waktu jang dibutuhkan untuk menaikkan tingkatan hidup rakjat ; 

Enam , negara harus segera memulai dengan pembangunan industri, chusus industri berat. Dengan tidak adanja industri berat, maka sebutan " selfsupporting" merupakan sembojan jang tidak mung. kin direalisasi karena tanpa industri berat achirnja persoalan 45 pokok produksi dan pengangkutan akan tergantung pada sumber-sumber diluar negeri. 

Mengikuti garis-naik kebutuhan hidup penduduk jang setiap tahun bertambah dengan 1,5 a 2% hanja mungkin djika bangsa Indonesia pada achirnja me-mechanisasi alat produksinja. 

Sandang-Pangan 

Didalam plan tahapan pertama ditekankan agar soal sandang pangan rakjat diistimewakan , sehingga diharapkan dalam dua à tiga tahun sandang-pangan dapat dibeli dimana -mana oleh rakjat dengan harga jang lajak dan pantas. 

Erat hubungannja dengan persoalan sandang-pangan adalah distribusi dan pengangkutan. Karenanja ketiga persoalan torsebut, sandang-pangan, distribusi dan pengangkutan, dalam penjeleng garaannja.

Industrialisasi 

Pemusatan perhatian terhadap pemenuhan sandang-pangan dan bergandengan dengan itu pemusatan perhatian terhadap distribusi dan pengangkutan dalam pembangunan tahapan pertama, sebenarnja sudah pula meletakkan batu - batu lontjatan untuk tahapan kedua, jakni untuk memusatkan usaha dibidang industrialisasi . 

Dengan adanja industri -industri terutama industri berat, kita akan lebih tjepat dapat meningkatkan taraf hidup rakjat, kita akan lekas mentjapai tudjuan kita jakni masjarakat sosialis Indonesia. 

Beberapa ketentuan pokok 

Satu , untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakjat, jakni san dang-pangan, produksi ' harus ditingkatkan selekas- lekasnja. Guna mentjapai maksud itu harus ditempuh djalan mengada kan kollektivisasi dan mechanisasi dibidang pertanian ; 

Dua, kegiatan produksi ditudjukan terutama kepada memenuhi kebutuhan vital rakjat ; 

Tiga, segala kegiatan pengangkutan dan distribusi diarahkan supa ja barang -barang tiba dengan tjepat, merata dan murah ditangan rakjat ; 

Empat, segala kegiatan eksport dibawa kepada tingkatan eksport barang djadi ; 

Lima, segala kegiataan eksport dibawa kepada tingkatan import barang modal; 

Enam, industri berat dan industri dasar harus dibangun sebagai dasar perkembangan industri menengah dan rumah dan sebagai sjarat mutlak untuk menambah produksi dan memperbaiki tingkat hidup rakjat dengan tjepat; 

Tudjuh, produksi pengangkutan, distribusi dari pada bahan penting diselenggarakan oleh Negara, sekurang-kurangnja dikuasai oleh Negara ; Undang -undang Dasar mengatakan bahwa semua perusahaan perusahaan jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara ; 

Delapan, Pemerintah Daerah diandjurkan bergerak dalam ketiga lapangan tersebut: produksi, pengangkutan dan distribusi; 

Sembilan, Koperasi diandjurkan bergerak dalam ketiga lapangan tersebut . Dalam masa pergolakan ini terutama sekali didalam lapangan distribusi; 

Sepuluh, pihak Swasta diberi kesempatan dalam lapangan produk si terutama sekali lapangan produksi bahan vital dan tidak dalam lapangan distribusi barang vital ; 

Sebelas, djikalau keadaan jang sekarang masih memberi lapangan kepada Swasta untuk ikut tjampur didalam distribusi barang vital untuk menjusun plan tahapan pertama demikian rupa se hingga nanti Swasta itu hanja bergerak dilapangan produksi sadja, dan lapangan distribusi barang vital tidak lagi ditangan Swasta ; 

Duabelas, pengangkutan Nasional diselenggarakan oleh Pemerin tah . Pengangkutan antara Daerah diselenggarakan oleh Peme rintah Daerah, djika perlu bersama-sama dengan pihak Swasta ; 

Tigabelas, pihak Swasta diberi kesempatan bergerak dalam sektor pengangkutan dalam satu Daerah ; 

Empatbelas, import dan eksport diselenggarakan seluruhnja oleh Negara. 

V. PENUTUP 

Setelah Dewan Perantjang Nasional selesai dengan tugasnja, membuat Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama ( 1961 1969 ) , kemudian pola tersebut dibahas oleh M.P.R.S. jang achirnja menghasilkan Ketetapan M.P.R.S. ke-I dan ke- II 1960, maka pola pembangunan itu mendjadi pola milik nasional dari seluruh Rakjat Indonesia . 

Maka itu adalah tugas nasional bagi tiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan pola pembangunan tersebut . 

Berhasil tidaknja mewudjudkan pola pembangunan itu tergan tung pada tjara kerdja dan kesetiaannja terhadap Amanat Pemba ngunan dari pada pelaksana- pelaksana. 

Demi sukses pelaksanaannja dan untuk membangkitkan kegai rahan Rakjat ikut serta dalam pembangunan Pemerintah dan alat alat Negara harus memungkinkan didalam praktek penjaluran kritik , koreksi, fakta - fakta pelaksanaan dari Rakjat didalam dan diluar lembaga kenegaraan . 

DJAKARTA, 27 DJULI 1961