KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG TENTANG PERINTJLAN AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN TANGGAL 28 AGUSTUS 1959
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SIDANG III TANGGAL 25, 26, 27, DJULI 1961.
Memperhatikan :
a. Isi keseluruhan AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN (jang diutjapkan dan jang tertulis) tanggal 28 Agustus 1959 ;
b. Ketetapan M.P.R.S. ke I dan ke II/1960 ;
c. Pendapat- pendapat dan saran -saran anggota - anggota Dewan Pertimbangan Agung;
Menimbang :
Bahwa perlu adanja perintjian dari pada AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN tersebut ;
Berpendapat :
Bahwa perlu disusun perintjian jang merupakan kesatuan tafsiran daripada AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN ;
Memutuskan :
Perintjian "AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN ” sebagai berikut :
I. PRE AMBULE.
II. DASAR DAN TUDJUAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA :
a. Arti sesuatu perentjanaan overall.
b. Hubungan Pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.
c. Faktor-faktor penghambat Pembangunan sedjak tahun 1950.
d. Faktor-faktor pelantjar pembangunan.
III. PEMBENTUKAN POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA:
a. Pola Projek Pembangunan.
b. Pola Pendjelasan Pembangunan.
c. Pola Pembiajaan.
IV. PENEGASAN TERHADAP BEBERAPA POKOK PERSOALAN .
V. PEN U T U P.
Perintjian tentang I , II , III, IV dan V dilampirkan bersama ini.
DJAKARTA, 27 DJULI 1961
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG TENTANG PERINTJIAN AMANAT PEMBANGUNAN PRESIDEN TANGGAL 28 AGUSTUS 1959
( jang diutjapkan dan jang tertulis)
I. PREAMBULE
Kita Rakjat Bangsa Indonesia sama - sama mengetahui, bahwa kita sedjak berpuluh -puluh tahun ini hidup didalam suasana jang gegap gempita, kita sebagai satu bangsa jang tadinja beratus- ratus tahun tidak merdeka, beratus- ratus tahun didjadjah orang lain, masjarakat beratus- ratus tahun dikotjar-katjirkan, beratus- ratus tahun didjadikan suatu bangsa jang papa- sengsara, kita jang kemudian dari pada itu mengadakan satu gerakan nasional jang telah meminta kor ban seberat-beratnja dari pada masjarakat Bangsa Indonesia dan achirnja sjukur alhamdullillah pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mentjapai kemerdekaan.
Kemerdekaan dari pada Bangsa Indonesia itu adalah suatu djembatan untuk menud ju kepada dan achirnja mentjapai tjita- tjita Bangsa Indonesia jang pokok, jaitu satu masjarakat jang adil dan makmur, suatu masjarakat jang tiap- tiap warga- negara dapat hidup sedjahtera didalamnja, satu masjarakat tanpa penindasan , satu masjarakat tanpa exploitation de l'homme par l'homme, satu masjarakat jang memberi kebahagiaan kepada seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, satu masjarakat jang berulang-ulang mendjadi inspirasi penegak semangat dari pada segenap perdjuangan Bangsa Indonesia dan telah memberi korbanannja diatas persada perdjuangan Bangsa Indonesia itu .
Tugas kita antara 17 Agustus 1945 sampai kepada kini berupa pada hakekatnja tak lain dan tak bukan menjempurnakan djembatan itu, melalui beberapa tingkatan jang kita semuanja telah kenal : tingkatan heroic, tingkatan jang penuh kepahlawanan, tingkatan jang kita bertindak dan bersikap sebagai satu Bangsa jang kompak ; tapi ada tingkatan jang menundjukkan gedjala- gedjala dan keadaan -ke adaan jang tidak selaras dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
Dan kita sama-sama mengetahui pula Dekrit Presiden tertanggal 5 Djuli 1959 jang masjhur itu, jakni berlakunja kembali U.U.D. 1945, sehingga dengan demikian tegaklah kembali Djembatan Emas diatas tiang- tiang U.U.D. 1945 jang menudju ke masjarakat adil dan makmur, masjarakat sosialis Indonesia.
Sebagai kelandjutan dari pada Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 itu maka disempurnakanlah perlengkapan Negara sesuai dengan ketentuan -ketentuan dalam U.U.D. 1945 seperti: Kabinet Kerdja, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakjat jang ada dan bekerdja terus dalam rangka U.U.D. 1945 .
Dan achirnja ditetapkan Dewan Perantjang Nasional jang diserahi tugas untuk membuat pola dari pada masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, jang selekas mungkin dalam batas-batas kemungkinan harus diselenggarakan bersama oleh seluruh Bangsa Indonesia agar tjita - tjita jang sudah diperdjuangkan dengan korban berpuluh -puluh tahun itu , lekas dapat diketjap, dirasakan oleh selu ruh Bangsa Indonesia.
Pola jang telah diterima dan ditetapkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara. Badan jang tertinggi di Negara kita ini , harus mendjadi milik Nasional, jang harus diselenggarakan oleh segenap Rakjat Indonesia agar pola itu mendjadi satu realiteit.
Isi pola harus dapat menggambarkan dengan tegas dan djelas apa jang mendjadi tjita - tjita Rakjat Indonesia, jang pada mudanja sekedar tampak remeng- remeng.
Tepat sebagai jang digambarkan oleh Presiden Sukarno :
„Didalam masjarakat jang demikian itu aku akan tjukup san
dang dan tjukup pangan ; didalam masjarakat jang demikian itu
anakku tidak lagi menderita ; didalam masjarakat jang demikian itu aku tidak lagi basah djikalau hudjan turun dan tidak lagi
kepanasan djikalau matahari terik ; didalam masjarakat jang
demikian itu aku mudah sekali bergerak dari satu tempat kelain
tempat ; didalam masjarakat jang demikian itu aku mudah sekali
menghirup segala udara segar dari pada kebudajaan jang tinggi ;
didalam masjarakat jang demikian itu aku akan hidup bahagia
menurut tjita-tjita orang tua didjaman dahulu „ tata tentrem kerta rahardja ”.
Karena itulah maka kita harus meninggalkan alam fikiran dan tindakan- tindakan dari pada liberalisme : melenjapkan sisa-sisa eko nemi kolonial, bahaja -bahaja kapitalisme dan free- fight liberalism serta segala anak -anak kandung dari pada ibu imperialisme.
Berat pertanggungan djawab jang kita pikul sebagai pemimpin pemimpin, terutama memikul tugas kewadjiban untuk merealisasi kan tjita - tjita Bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun itu , jang harus kita kerdjakan dengan berusaha mengatasi segala kesulitan .
Lebih - lebih didalam abad ke- 20 ini , abad jang penuh dengan turbulensi, jang menimpa kepada seluruh ummat manusia setjara simultan . Abad ke- 20 jang telah mendorong kita kedalam satu revolusi jang simultan djuga, sehingga revolusi kita adalah " A sum ming up of many revolutions in one generation ", jang revolusi politik, ja revolusi ekonomi, ja revolusi sosial, ja revolusi kulturil, bahkan revolusi mengenai idee manusia, djadi revolusi jang multi kompleks.
Agar tiap - tiap revolusi berdjalan dengan sebaik- baiknja, maka harus diadakan pimpinan dan planning. Tanpa pimpinan dan plan ning maka revolusi kita jang multi-kompleks ini mendjadi satu kom. pleksiteit dari pada kekatjauan.
Kita harus mengadakan politik berentjana (planned policy ) dan inilah pokok dari pada Demokrasi Terpimpin. Kita harus mengada kan ekonomi berentjana untuk memberi pimpinan kepada revolusi ekonomi; planned economy adalah Ekonomi Terpimpin .
Tegasnja kita harus mengadakan kegiatan politik berentjana ( planned political activity ), kegiatan ekonomi berentjana ( planned economic activity ) , kegiatan sosial berentjana ( planned social activi ty ) , kegiatan kebudajaan berentjana (planned culturan activity ) , kegiatan mental berentjana ( planned mental activity ) , sekali lagi tegasnja semuanja berentjana. Perentjanaan- perentjanaan tersebut harus mendjadi milik dari/dan harus dilaksanakan oleh seluruh Rakjat Indonesia .
Moga-moga Tuhan Jang Maha Esa memberkahi pekerdjaan kita ! Semoga kita dengan pimpinan Nja dapat mewudjudkan pola pemba ngunan dengan sebaik-baiknja menudju masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila!
II. DASAR DAN TUDJUAN PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA
Dalam pergolakan Revolusi Kemerdekaan sedjak hari Prokla masi 1945, Rakjat Indonesia telah berhasil membentuk negara-kesatu an Republik Indonesia jang bebas dan berkedaulatan Rakjat dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan itu ialah Negara Ke bangsaan.
Setelah 14 tahun berdjuang dalam kantjah Revolusi Indonesia, maka datanglah kini waktunja, karena keamanan dalam negeri telah membuka kemungkinan untuk itu , untuk meland jutkan pembangun an semesta dan berentjana dengan bertekad bulat hendak menudju masjarakat jang adil dan makmur. Pembangunan Berentjana dengan pengerahan Rakjat Indonesia ialah djalan - utama untuk mentjapai tud juan membentuk masjarakat sosialis Indonesia, sera ja menghabis kan dan membinasakan segala penghalang sebagai sisa -sisa imperial isme, kolonialisme dan feodalisme jang masih bertjokol didalam mas jarakat kita.
Rentjana pembangunan semesta atau overall planning tahapan pertama adalah Pembangunan dizaman peralihan. Zaman transisi ini bermula sed jak waktu sekarang sampai kewaktu sudah terbentuk nja negara -kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila dengan meliputi masjarakat Indonesia jang adil dan makmur jang 8 djuga berdasarkan adjaran Pantjasila . Berapa lamanja zaman-per alihan itu , adalah tergantung kepada djajanja dan lekas putar roda nja Revolusi Kemerdekaan Indonesia dihari depan dan lekas terben tuknja masjarakat adil dan makmur itu .
Banjak jang harus berlaku dalam perdjuangan kemerdekaan : menghilangkan tjatjat- tjatjat badan Rakjat dan Negara karena per djuangan dalam Revolusi, atau karena bertempur dan berdjuang; menghilangkan pengaruh Hollandsdenken dalam tjara kita berpikir dan dalam dunia perundang-undangan serta dalam tingkah -laku orang Indonesia, jang dipikulkan oleh pendjadjahan Belanda selama 350 tahun kepada pundak kita.
Likwidasi masjarakat kolonial adalah sjarat-mutlak untuk merin tis d jalan menud ju pembentukan ekonomi nasional.
Sukar sekali kita dapat meramalkan berapa lamanja zaman peralihan itu . Mudah- mudahan setelah beberapa kali pembangunan semesta berentjana berdjalan, misalnja sesudah lima atau enam kali, maka hendaknja kita telah memasuki atau minimal telah mendekati masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila jang diidam idamkan perdjuangan Rakjat Indonesia.
Djadi tudjuan dan maksud Pembangunan semesta ialah mem bangun masjarakat jang adil dan makmur; adil dan makmur jaitu menurut tindjauan adjaran Pantjasila .
Terutama sekali harus direnungkan sedalam- dalamnja hubung an Pembangunan Semesta berentjana dengan Proklamasi Kemerde kaan Indonesia 17 Agustus 1945, dengan U.U.D. 1945, dengan program Pemerintah Kabinet Kerdja dan pidato pada hari Prokla masi 17 Agustus 1959 jang mendjadi pokok- azasi landjutan Revolusi Kemerdekaan kita. Hubungannja itu terletak pada tenaga Rakjat dalam kesanggupan memberi isi dan tudjuan kepada Proklamasi jang luhur dan megah. Atau lebih tegas lagi dapat diulangi dengan memakai perkataan lain :
Kemerdekaan jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mengandung pesanan luhur supaja diisi dengan pembangun an. Membangun mempunjai arti jang sangat luas, jaitu membangun dalam segala bidang kehidupan Negara dan mas jarakat, membangun membangun dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang pendidikan dan kebuda jaan dan jang tidak kurang penting nja dalam bidang spirituil, guna mentjapai penghidupan jang ber bahagia bagi seluruh Rakjat Indonesia . Oleh karenanja mendjadilah kewadjiban bagi setiap warga-negara tanpa perketjualian, karena Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu adalah manifestasi daripada perdjuangan seluruh Bangsa Indonesia jang penuh dengan pengorbanan.
Dalam Revolusi Kemerdekaan jang belum selesai itu, Rakjat Indonesia telah berhasil memberi isi- politik kepada Proklamasi dengan membentuk negara-kesatuan Republik Indonesia sebagai pendjelmaan adjaran Pantjasila. Organisasi negara kita telah diaba dikan resmi dalam tiga Undang-undang Dasar jang berturut- turut berlaku sedjak tahun 1945 sampai kini, Konstituante Bandung tidak berhasil menjusun Konstitusi jang keempat, jang akan menuliskan dalam buku- kodipikasi dengan djari para wakil pilihan Rakjat ber sama- sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.
Kini sesudah 14 tahun berdjuang maka U.U.D. 1945 telah ber laku kembali.
A. Arti sesuatu perentjanaan overall
Oleh karena soal pembangunan adalah soal jang tidak berdiri sendiri, jang tidak lepas dari hubungannja dengan bidang -bidang lain jaitu kehidupan Negara dan masjarakat, maka dalam melaksana kan pembangunan semesta, perlu adanja suatu perentjanaan overall, suatu perentjanaan semesta, jang didasarkan kepada kebutuhan dan kepribadian Rakjat Indonesia , tanpa mengabaikan tjontoh pengalam an -pengalaman dalam pembangunan diluar negeri dengan perpaduan pengalaman dan keadaan jang konkrit didalam negeri.
Perlu kiranja kita mengambil perbandingan dari pada penga laman pembangunan jang dilaksanakan oleh beberapa negara-ne gara jang kita ambil sebagai bahan-bahan perbandingan, kesemu anja menud ju kepembangunan sosialisme. Tidaklah sadja kemad juan pembangunan diluar negeri kita harus perhatikan, tetapi djuga bidang-bidang pembangunan jang menemui kegagalan diluar negeri karena bersifat individualisme harus diperhatikan. Dengan berpokok 10 pada kebutuhan dan kepribadian Bangsa Indonesia, maka tjontoh pembangunan diluar negeri jang sesuai atau sedjadjar dengan kebu tuhan dan kepribadian nasional itu dapat dipertimbangkan untuk diteladani.
Berlainan dengan beberapa negara dibenua Asia, maka Repu blik Rakjat Tiongkok, mendasarkan pembangunannja kepada kolektivisme dan pengalaman- pengalaman pembangunan diluar negeri jang disesuaikan dengan keadaan serta pengalaman jang konkrit di Tiongkok sendiri .
Pembangunan R.R.T., India dan Yugoslavia ternjata telah ber hasil dengan memuaskan dengan rentjana- rentjana lima tahunnja . Hal itu ternjata dalam masa proces pembangunan selama 8 tahun belakangan ini . Dan suatu kenjataan jang tidak dipungkiri ialah bahwa pembangunan di R.R.T. tersebut adalah pembangunan de ngan rentjana keseluruhannja dibawah pimpinan kebidjaksanaan dari pada Demokrasi Baru atau Demokrasi Rakjat, jaitu suatu bentuk ketata- negaraan jang sesuai dengan kepribadian bangsa Tionghoa, seperti Demokrasi Terpimpin ditanah Indonesia jang sedang kita laksanakan dewasa ini untuk menggantikan Demokrasi liberal jang telah usang dan tidak memenuhi tuntutan zaman. Teru tama hasrat Rakjat jang dikerahkan tenaganja untuk ikut memba ngun dengan melihatkan tendens untuk berhemat pembiajaan, waktu dan tenaga , hendaknja diperhatikan benar-benar, supa ja ditimbulkan pula pada Rakjat dalam membangun : berhemat bia ja , waktu dan bahan.
Untuk ini perlu adanja blue -print, adanja rentjana overall jang konkrit berdasarkan kepribadian Bangsa Indonesia jang pada hake. katnja bukanlah barang baru bagi kita, jang telah dirumuskan dengan kata- kata jang bersahadja, jaitu gotong -rojong dan dilengkapi dengan pengalaman -pengalaman pembangunan jang baik diluar negeri.
B. Hubungan Pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin
Oleh karena tidak ada suatu persoalan dalam kehidupan Negara dan Bangsa jang berdiri sendiri terpisah antara satu sama lain, maka 11 hal inipun perlu mendapat perhatian apabila kita tidak mau gagal dalam pekerdjaan kita.
Ekonomi sebagai sendi daripada kehidupan dan kesed jahteraan Nasional, haruslah dapat dilaksanakan sebagai dasar daripada pem bangunan keseluruhannja. Sistim ekonomi itu ialah Ekonomi Ter pimpin dan untuk melaksanakan ini diperlukan suatu kebidjaksana an dalam sistim pemerintahan, jang memungkinkan stabilisasi politik.
Bentuk ketata-negaraan kita pada waktu sekarang memungkin kan dan membuka pintu seluas- luasnja bagi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Dasar Demokrasi Terpimpin telah didjamin dan ter susun pada garis- garis besarnja dalam U.U.D. '45.
Atas alasan- alasan diatas, maka dalam merentjanakan Pemba ngunan, hendaklah diperhatikan benar -benar :
Pedom a n da s ar Ekonomi Terpimpin :
1. Sesuai dengan tjita - tjita Proklamasi 17 Agustus 1945 ditegaskan, bahwa tudjuan daripada segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan ialah mewud judkan keadilan , melen japkan pen djad jahan dalam bentuk apapun, memberantas penindasan dan perbudakan jang memandang manusia hanja sebagai alat untuk kepentingan sendiri atau golongan sendiri.
2. Mengarahkan segala usaha dalam lapangan ekonomi dan ke uangan kesuatu masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, dan jang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia . Kepribadian bangsa Indonesia mengenai sifat gotong- rojong dan azas kekeluargaan harus diperkembang dan diatur dalam lapa ngan ekonomi dan keuangan.
3. Pembangunan harus mewudjudkan dengan tegas apa jang diten tukan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar.
4. Pembangunan harus menjempurnakan ekonomi terpimpin sedja. lan dengan tjita - tjita demokrasi terpimpin, untuk melenjapkan sisa - sisa ekonomi kolonial, bahaja-bahaja paham kapitalisme dan 12 free fight liberalism, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
5. Dalam menjusun pola pembangunan harus dipikirkan konsentra. si produksi, distribusi dan pembangunan untuk memenuhi hadjat hidup rakjat terbanjak oleh Negara.
6. Dalam lapangan ekonomi dan keuangan harus dipegang teguh politik bebas dan actief terhadap luar negeri, terutama dalam mendjalankan export, import dan kredit.
Dalam melaksanakan rantjangan Dasar Undang -undang Pem bangunan Semesta, hendaklah dipegang teguh pedoman pelaksanaan pembangunan seperti berikut :
( a ) Produksi
1 . Untuk mentjapai kedudukan selfsufficiency dilapangan sandang. pangan , bahan makanan dan pakaian dan obat-obatan, dilaku kan intensifikasi pertanian untuk menaikkan produksi dalam negeri, berupa hasil-hasil bahan makanan dan bahan pakaian, supaja dalam waktu jang pendek tertjapai selfsupporting.
2. Untuk memperkokoh alat-alat pembajaran luar negeri, harus di intensifkan kenaikan produksi bahan-bahan export .
3. a ) Inventarisasi dan penggunaan industri- industri jang sudah ada setjara efficient.
b ) Mendahulukan pendirian industri- industri pengolahan ba han-bahan mentah hasil Indonesia mendjadi barang- barang jang siap untuk dipakai .
c) Memperluas/mengusahakan industri- industri besar/ketjil dan sedang jang menghasilkan barang- barang kebutuhan konsum si Rakjat sehari-hari.
d ) Mengusahakan industri- industri, jang menghasilkan bahan untuk keperluan pertanian dan perkebunan .
e ) Mempergiat dan memperluas pertambangan bahan-bahan galian dan bahan- bahan tenaga nuklir.
f ) Memulai research jang berentjana dan usaha -usaha kearah pendirian industri- industri berat,
4. Harus diadakan pembangunan jang akan berakibat adanja per ubahan jang radikal dalam peraturan hak agraria, sebagai sjarat untuk meninggikan taraf hidup dan daja -beli rakjat, sehingga memberikan kemungkinan peninggian pendapatan nasional, dan menghidupkan pasar industri dalam negeri. Peraturan Agraria tersebut terutama harus berisi djaminan pemilikan dan peng. gunaan tanah setjara lajak dan adil untuk petani, perdjandjian kerdja jang pantas antara pemilik dan penjewa atau pemaro serta penguasaan negara atas tanah untuk memudahkan penje baran penduduk dan herverkaveling, sesuai dengan semangat • Pasal 33. U.U.D.
5. Dalam rangka industrialisasi dan mekanisasi Pembangunan Se mesta mengatur masalah penduduk, transmigrasi besar-besaran teristimewa jang akan berakibat perentjanaan dan pelaksanaan penjebarannja dari daerah jang padat kedaerah jang masih tipis penghuninja setjara integral, massal, rasionil dan tegas, sehingga faktor tanah dan ruang sekitarnja mendjadi sumber- sumber posi tip dari keperluan hidup sehari-hari chususnja, perekonomian dan kesedjahteraan umumnja.
( b) Distribusi dalam Pembangunan Semesta
a. Konsentrasi import dan export ditangan Pemerintah .
b. Distribusi Pemerintah disalurkan melalui alat- alat perdagangan
jang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia .
c.Menjempurnakan koperasi untuk mendjalankan distribusi.
d. Menguasai alat- alat komunikasi jang vital dan mengawasi komu
nikasi partikelir.
( c) Keuangan dalam Pembangunan Semesta
1 . Pembagian Anggaran Belandja mendjadi dua :
a ) Anggaran Belandja untuk routine,
b) Anggaran Belandja untuk pembangunan .
2. Melakukan ”deficit spending” untuk pembangunan produktif,
3. Padjak.
a ) Padjak langsung diutamakan ;
b ) Penjempurnaan pelaksanaan padjak progresip ;
c ) Penjempurnaan apparat dan sistim penarikan padjak.
4. a ) Mendirikan Bank Pembangunan ;
b) Konsentrasi dari Bank- bank ditangan Pemerintah.
5. Pindjaman dari dalam dan luar negeri dengan memperhitung kan plafond pindjaman dan kesanggupan pembajaran kembali.
( d ) Apparatur dalam Pembangunan Semesta
1. Kerdja, Organisasi dan Pimpinan :
a ) Mengeffektifkan pekerdjaan-pekerdjaan menurut ketentuan djam kerdja 40 djam seminggu dengan maximum 7 djam
sehari, disertai perbaikan nasib buruh.
b) Memperluas kesempatan kerdja dengan mendjalankan ploeg
system .
c ) Memperhebat pendidikan dalam lapangan tehnik dan pim
pinan ( technical and managerial skill ) , dengan djalan antara
lain mengadakan applikasi-cursus.
d ) Menghargai serta menggunakan ketjakapan berdasarkan
prestasi kerdja .
e ) Mempertjepat Indonesianisasi, industrialisasi dan mekanisasi.
2. Mengenai Koperasi :
Menjempurnakan bimbingan dan mengawasi perkoperasian Rakjat dibidang produksi, distribusi dan industri.
C. Faktor- faktor penghambat Pembangunan sedjak tahun 1950 Pembangunan Semesta dan Berentjana baru dapat berdjalan setelah kembali ke U.U.D. 1945 jang memungkinkan demokrasi ter pimpin dan ekonomi terpimpin .
Sebelum tahun 1959 pembangunan terbentur pada berbagai ma tjam faktor jang mendjadi penghambat bagi terlaksananja Pemba ngunan tersebut. Sebab - sebab pokok sudah sama kita fahami, sehingga pada achir -achir ini setelah pikiran liberalisme, sabotage, pertjobaan intervensi dan gerakan subversif dan pemberontakan ber 15 hasil ditindas, timbul kebulatan fikiran untuk mengadakan retooling dalam susunan ekonomi, ketata -negaraan dan susunan masjarakat, jang tentu akan berakibat besar bagi kebidjaksanaan politik dalam struktura ketata-negaraan Indonesia, jaitu suatu susunan jang pada hakekatnja bukan merupakan barang baru bagi masjarakat Indone sia jang disebut pelaksanaan Demokrasi Terpimpin atau jang disebut dengan kata-kata jang sederhana oleh Rakjat kita, ialah masjarakat Gotong-Rojong, sebagai satu - satunja djalan keluar menudju kepada Pembangunan Semesta atau Pembangunan Sosial Indonesia.
Faktor- faktor jang telah merupakan kebulatan fikiran itu kira nja tidak perlu kita kupas lagi, akan tetapi karena persoalan itu merupakan suatu persoalan jang sangat luas, karena tidak berdiri sendiri, maka perlulah kiranja meminta perhatian kepada aspek aspek jang ditimbulkan oleh sebab - sebab pokok itu , agar kita mendapat hasil jang tepat guna tertjapainja pembangunan semesta .
( a ) F a ktor politis
Pelaksanaan pembangunan berlangsung atas stabilisasi dibidang
politik, sehingga pelaksanaannja tidak terbentur pada seringkali diadakannja pergantian program Pemerintah jang mungkin sekali
berlainan dengan program jang semula, bahkan mungkin berten
tangan dengan jang telah dilaksanakan. Akan tetapi praktek membuktikan sebaliknja.
Dalam kehidupan politik Negara kita sedjak Proklamasi Kemer dekaan, belum pernah ditjapai stabilisasi jang kuat dan kokoh sehingga hampir setiap tahun, bahkan kadang- kadang kurang dari setahun kabinet sudah harus berganti . Perpetjahan timbul dika langan masjarakat luas.
Opposisi didjalankan sebagai suatu hobby ; opposisi didjalankan hanja untuk mendjatuhkan lawan politik dan menggantikannja . Lebih djauh faktor itu mengakibatkan lemahnja kedudukan kita diforum politik Internasional . Pada waktu ini sedjak 5 Djuli 1959, ketika Bangsa Indonesia dengan tegas kembali ke U.U.D. 1945, stabilisasi dan keamanan dalam negeri sudah sampai ketaraf jang 16 memungkinkan pelaksanaan pembangunan semesta berentjana. Situ asi politik 1959 membuka pintu kearah itu .
( b ) Faktor p sychologis
Tekanan ekonomi, kegontjangan politik, pertentangan ideologi dan akibat-akibat revolusi bersendjata masih sangat berkesan pada kaum Buruh , Tani dan Pemuda serta potensi nasional lainnja ditam bah pula dengan politik adu -domba imperialisme jang dengan sadar atau tidak, telah dilaksanakan djustru oleh gembong- gembong politik , mengakibatkan Rakjat diam dalam seribu bahasa dalam perdjuangan menjelesaikan Revolusi. Mereka bersikap menanti, atau apatis dalam menghadapi pekerdjaan pembangunan. Faktor psychologis ini akan dapat dihidupkan kembali dengan melaksa nakan pembangunan semesta ,
( c ) Faktor Pendidikan
Sistim pendidikan jang sebagian besar menurut dasarnja masih mempergunakan sistim lama, jaitu sistem pendidikan -kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan nasional. Pendidikan jang diberi. kan setjara umum itu memang memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang berbagai matjam ilmu, akan tetapi sangat terbatas, sehingga sukar untuk menudju kepada differensiasi, dimana tiap-tiap bidang ilmu-pengetahuan ada ahli-ahlinja. Tidak adanja literatur jang bernilai tinggi bagi para pemuda kita pun telah menjebabkan unsur- unsur jang baik dan tenaga kreatif dalam kebudajaan kita itu mendjadi samar -samar.
Semua ini telah menambahkan kekurangan keahlian dikalangan bangsa kita jang seharusnja didalam masa Pembangunan ini meme gang peranan penting. Padahal pembangunan semesta dan berentjana sangat memerlukan tenaga ahli-pembangunan jang kini sangat ter batas djumlahnja.
Tetapi pembangunan tak boleh ditangguhkan karena djumlah ahli-pembangunan jang terbatas itu . Melainkan kita harus bersema ngat : Sambil membangun akan memperkaja keahlian dengan penga laman jang dibutuhkan untuk meland jutkan pembangunan. Sekolah tehnik hendaklah ditindjau kembali dan diarahkan kepada pena nam tenaga pembangunan jang ahli dan berdjiwa 1945 . (
d) Faktor Administrasi Negara
Dalam Pembangunan raksasa, maka organisasi dan administrasi pun menentukan berhasil atau tidaknja pelaksanaan dari sesuatu planning. Walaupun planning itu telah disusun dengan sebaik -baik nja, semuluk -muluknja, akan tetapi dengan organisasi dan adminis trasi jang tidak teratur dan tepat, maka rentjana itu akan merupakan suatu impian belaka. Karenanja faktor itu harus dilaksanakan dengan baik disemua instansi dan/atau lembaga jang mengatur kebidjaksanaan politik, ekonomi dan sosial bagi masjarakat. Biro krasi jang berlebih-lebihan . jang meradjalela di- instansi Pemerintah mengakibatkan pekerdjaan jang seharusnja dapat diselesaikan dalam waktu sehari, mendjadi berbulan-bulan .
Mismanagement dan korupsi pun merupakan suatu kebobrokan atau faktor penghalang dalam suatu masjarakat jang disebabkan ku rangnja ahli-ahli terutama dalam bidang administrasi kenegaraan . Penempatan tenaga- ahli untuk pelaksanaan rentjana pembangunan harus disesuaikan dengan sudut bakat, ketjakapan dan keahlian, jang dibutuhkan .
( e) Menghidupkan potensi R a k ja t
Pembangunan semesta dan berentjana baru terdjamin akan ber hasil baik, apabila pembangunan itu tidak sadja mempunjai tudjuan untuk membentuk masjarakat jangadil dan makmur, tetapi djuga didukung oleh Rakjat sendiri jang diikut-sertakan dalam menjusun, mengesahkan , menilai, mengawasi dan melaksanakan pembangunan itu.
Sangatlah penting faktor potensi Rakjat, jang harus dihidupkan untuk mendjamin terlaksananja overall planning dengan berhasil baik. Dalam hal pengerahan tenaga- benda, baik berupa uang ataupun bahan pembangunan, harus lebih dahulu dikerahkan jang ada dita nah air kita, dan sesudah itu apabila tak tjukup baru difikirkan pen tjarian tenaga-benda dari luar negeri.
( f) Faktor tjampur tangan asing
Kalau faktor-faktor jang dikemukakan diatas tadi merupakan faktor - faktor jang tumbuh didalam negeri, maka faktor-faktor lain dari luar negeri pun banjak mempengaruhi djalannja pembangunan dinegara kita jang masih muda ini . Satu diantara faktor- faktor jang datangnja dari luar negeri, ialah faktor tjampur- tangan asing ter hadap persoalan dalam negeri kita.
Setelah perang dunia kedua, maka timbullah dua „ matjam sta bilisasi " didunia ini, jaitu stabilisasi kapitalisme dan stabilisasi sosialisme. Ketenangan jang ditimbulkan oleh stabilisasi ini hanja untuk sementara sadja , karena kedua belah pihak selalu bertentang an antara satu sama lain . Kalau stabilisasi kapitalisme jang ditudju kan untuk kepentingan finans-kapitalis mengandung pertentangan diantara sesama negara-negara imperialisme dan diantara negara negara imperialisme dengan rakjat d'jadjahan, maka stabilisasi sosialisme mengandung konsolidasi kedalam dan keluar. Untuk mengimbangi stabilisasi sosialisme ini, maka negara -negara impe rialis dengan berbagai matjam djalan telah berusaha mempengaruhi negara-negara setengah djadjahan dan jang baru mendapatkan kemerdekaannja, terutama dengan menanamkan modal monopolinja dan mengikatnja dengan pakta -pakta militer jang tidak boleh tidak mengandung kerugian besar dipihak negara setengah djadjahan atau jang baru mendapatkan kemerdekaannja. Timbullah kekatjau an -kekatjauan dibidang ekonomi, politik dan sosial dan hal ini membawakan kesempatan bagi negara -negara imperialis untuk mengadakan tjampur-tangan jang langsung terhadap persoalan dalam negeri dari negara -negara tersebut.
Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin akan memim pin pembentukan masjarakat adil dan makmur, jang lepas dari pada tindasan imperialisme dan kolonialisme berupa apapun.
D. Faktor- faktor pelantjar pembangunan
(1 ) Stabili sa si Harga
Untuk pembangunan perlu adanja stabilisasi harga dengan kon 19 sentrasi perdagangan ( jang menguasai hadjat hidup orang banjak di kuasai oleh negara U.U.D. 1945 pasal 33 ) .
Untuk mentjapai stabilisasi harga harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Lapangan keuangan dan perusahaan
a. National saving.
Menaikkan national saving dengan djalan:
1. penghematan sektor- sektor Pemerintah maupun partikelir.
2. intensifikasi sumber-sumber jang sudah ada ; menggali sum
ber- sumber baru.
b. Men jehatkan peredaran uang.
1. Deficit spending dilaksanakan untuk usaha-usaha produktip ( agar supaja anggaran belandja dalam waktu tertentu dapat
seimbang) .
2. menarik " hot-money ", diantaranja dengan djalan mendjual obligasi ( djuga perusahaan - perusahaan partikelir nasional di
dalam masa peralihan dibolehkan untuk mengeluarkan obli
gasi tidak bernama ( aan toonder) .
Untuk menjalurkan uang itu kearah produksi, perlu pentjegahan akan adanja spekulasi. Bahan -bahan perdagangan jang penting harus dikuasai oleh negara, sebagai taraf pertama bahan - bahan kebutuhan
rakjat sehari -hari ( beras, gula, ikan asin, bahan pakaian ) .
C. Menind jau kembali sistim pad jak
1. langsung.
2. progressip.
3. penjempurnaan aparat.
4. mentjari objek -objek baru, tjontoh : mobil jang lebih dari
satu lebih berat padjaknja; rumah jang melebihi jang nor. mal dikenakan padjak jang berat, dan sebagainja.
d. Bank
Pada dasarnja perputaran modal harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk membia jai pembangunan menud ju masjarakat
sosialis Indonesia ; karena Bank -bank harus dikuasai oleh negara.
Politik perkreditan harus membantu untuk mentjapai tjita -tjita
itu.
Mengusahakan terpentjarnja pembagian modal didalam negeri. Modal warga- negara diatur supaja dapat merupakan modal nasional dan dipakai untuk membantu pembangunan negara .
Pada prinsipnja modal asing (modal import) dapat diterima hanja sebagai pind jaman .
Bank -bank dan badan -badan kredit jang banjak djumlah nja di Indonesia ini perlu diatur dan dikonsentreer oleh Pemerintah ( sentralisasi keuangan ).
Bank Indonesia baik dipusat maupun didaerah hanja bekerdja sebagai Bank sentral. Bank -bank milik Negara lainnja diberi fungsi jang tertentu sesuai dengan rentjana pembangunan semesta, diantara mana harus ada jang bekerdja aktip sebagai pelopor pembangunan ( Bank Pembangunan ), dan lainnja mengerdjakan onderhoud dan spesialisasi.
Bank- bank milik Negara ialah :
Bank Pembangunan
Bank Negara
Bank Koperasi , Tani dan Nelajan
Bank Umum Negara.
Selainnja daripada itu ada pula bank asing jang baru diambil alih.
Bank-bank Nasional partikelir hendaknja mengadakan ga bungan -gabungan sehingga merupakan Bank- bank besar jang mudah diawasi oleh Pemerintah .
Sesuai dengan haluan politik negara pada dewasa ini usaha nasional partikelir masih dibolehkan untuk bekerdja jang lambat laun akan menjesuaikan diri dengan rentjana Pemerintah sesuai dengan berkembangnja masjarakat jang adil dan makmur. Sesuai dengan tudjuan pokok, maka Bank- bank itu harus bekerdja menudju masjarakat adil dan makmur, dan pembiajaan ditudjukan kepada :
1 . Usaha-usaha masjarakat desa.
2. Usaha Negara ( Industri berat, pertanian, perkebunan , perhu
bungan, dan sebagainja ) .
3. Usaha nasional partikelir ( dalam masa peralihan , dus masa
sebelum 1 dan 2 bertumbuh )) dibantu oleh negara dalam bidang.
bidang jang sifatnja membantu usaha- usaha tersebut pada ajat 1
dan 2 dengan diberi keuntungan tertentu.
Dalam rentjana pembia jaan perlu didjaga :
1 . Penafsiran modal.
2. Penentuan produksi.
3. Djumlah modal pembangunan djangka pandjang.
4. Faktor tempo.
5. Penggunaan tenaga.
6. Penggunaan transport.
Inventarisasi dan mobilisasi alat- alat produksi baik kepunjaan Pemerintah ataupun Swasta .
1. Jang hantjur akibat perang kolonial dipulihkan dan diproduksi.
kan kembali.
2, Jang masih ada, dikerahkan untuk meningkatkan produksinja
(pabrik -pabrik tenun, pabrik- pabrik beras, gula dan lain- lain ) .
3. Segala peralatan, mesin -mesin dan sebagainja jang dapat diguna
kan oleh negara untuk pembangunan. Baru kalau ada keku rangan- kekurangan, dapat di- import dari luar negeri ( penghe.
matan dan mengurangi pemakaian devisen ) .
4. Perusahaan -perusahaan Belanda jang dinasionalisasi didjadikan perusahaan -perusahaan Negara jang keuntungannja digunakan
untuk pembangunan ( perusahaan- perusahaan, bank- bank, asu
ransi, dan lain- lain ) .
5. Perusahaan -perusahaan Negara perlu di-intensifkan dan dipim
pin sebaik-baiknja dan keuntungannja dipakai untuk pemba
ngunan.
Tjontoh : perusahaan-perusahaan, bank- bank, dan lain - lain per usahaan negara.
6. Nutsbedrijven jang hanja bersifat sosial sadja dan merugikan negara perlu ditindjau lebih dalam dan diatur setjara komersiil
biasa jang harus menguntungkan bagi negara dengan tidak me
ninggalkan sifat -sifat sosialnja.
Tjontoh : air , tilpon, listrik.
( 2 ) Kegiatan Ekonomi berhubungan dengan Luar Negeri.
1. Pimpinan import dan export keluar negeri.
2. Foreign aid dan lain- lainnja.
dikuasai negara.
3. Pampasan.
Mengingat pentingnja pembangunan, tidak dibenarkan pemakai.
an pampasan untuk keperluan konsumptief.
Dalam masa peralihan, pindjaman luar negeri melalui partikelir.
pun dipermudah dengan mengadakan modus; dapat mengguna
kan hasilnja untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan ren
tjana Pemerintah. Pindjaman luar negeri untuk kepentingan
partikelir dibawah pengawasan dan djaminan Republik Indone
sia dimungkinkan .
4. Produksi bahan export dipergiat untuk memperlipat.gandakan
devisen,
5. Penghematan devisen ( tidak mengimport bahan-bahan jang se
benarnja masih dapat diusahakan didalam negeri ) .
Sektor- sektor :
a. import.
b. export. dikuasai negara .
c. distribusi.
Kebutuhan penting rakjat ( beras, gula, ikan asin, bahan pakaian)
harus dikuasai oleh negara.
Sifat- sifat jang monopolistis hendaknja ditiadakan dan dialih kan kenegara, maupun koperasi-koperasi rakjat. Memperbesar pro duksi barang -barang konsumpsi jang dibutuhkan rakjat banjak mengurangi tenaga administrasi dan disalurkan ketenaga produksi. Untuk mentjegah inflasi perlu pembangunan besar-besaran untuk mengimbangi produksi dan peredaran uang.
( 3 ) Standard Kebutuh a n .
Standarisasi kebutuhan Rakjat.
Barang-barang diluar kebutuhan pokok rakjat dikenakan pem bajaran mahal.
Hal ini mendjadi inti-sari dari ekonomi terpimpin in a nut shell.
( 4) Ketje pa ta n
Rentjana-rentjana harus setjepat-tjepatnja dilaksanakan.
( 5 ) Tjara Gotong Rojong
Mengikut- sertakan rakjat. Bekerdja dengan mendapat upah.
Memupuk kepribadian kita jang ada ( gotong -rojong) terutama didesa-desa dengan melaksanakan Pembangunan jang sesuai dengan kebutuhan Rakjat dan jang dalam djangka pendek kelihatan hasil nja, misalnja : pembangunan waduk , saluran air, djalan-djalan dan sebagainja .
III . PEMBENTUKAN POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENTJANA
Tudjuan m perentjanaan adalah membentuk susunan masjarakat baru , jang mendjamin terlaksananja masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila !
Masjarakat jang demikian adalah masjarakat sosialis Indonesia . Dalam masjarakat ini, negara memegang peranan jang penting dalam pembangunan dan kemad juan masjarakat. Dalam hal itu U.U.D. R.I. pasal 33 harus dilaksanakan dalam rantjangan pemba ngunan semesta.
Tahap demi tahap
Negara kita, jang setjara politis sudah merdeka menundjukkan,
bahwa dalam bidang ekonomi Rakjat kita masih tergantung daripada suasana pendjadjahan. Banjak sektor ekonomi jang belum sepenuh .
nja dikuasai oleh Negara atau oleh pengusaha -pengusaha nasional.
Oleh karena itu disamping angan- angan untuk mendirikan industri
berat, industri pokok, tidak boleh dilupakan adanja keharusan untuk
menguasai sektor-sektor ekonomi jang mendjamin kelantjaran pem
bangunan selandjutnja.
Sebagai akibat daripada politik pendjadjahan dalam bidang ekonomi, maka Indonesia mendjadi sumber bahan-bahan mentah untuk diexport dan telah membuktikan, bahwa kehidupan ekonomi Belanda didasarkan kepada bahan -bahan mentah . Oleh karena itu, maka penting sekali memberikan legalisasi dan pelaksanaan kepada pengambil alihan perusahaan-perusahaan milik kolonialis Belanda , sebagai salah satu dasar untuk menghimpun modal menudju pem bentukan ekonomi nasional . Dan supaja perusahaan -perusahaan milik kolonialis Belanda jang diambil-alih itu dikuasai oleh Negara. Supaja dalam soal modal ini Negara dan Rakjat kita tidak tergantung dari modal asing semata - mata apalagi jang didapatnja dengan ber bagai matjam sjarat jang mengikat, adalah penting sekali adanja politik untuk memobilisasi potensi dan modal nasional.
Disini djuga akan diudji kesetiaan dan ketjintaan Rakjat kepada Tanah- air. Dan kalau toch harus mendatangkan modal dari luar, maka jang penting ialah mendapatkan modal itu dengan djalan pin djaman dengan sjarat -sjarat jang mungkin diterima oleh rakjat dan tidak memberatkan beban Rakjat.
Untuk mendjamin kelantjaran perdagangan jang djuga akan mendatangkan modal dan deviezen, maka penting sekali agar import dan export dari bahan -bahan jang penting dikuasai oleh Negara. Begitu djuga didalam hal distribusi didalam negeri. Dalam hal ini djuga penting sekali dikembangkan koperasi jang dikuasai oleh Negara.
Dalam masalah pembangunan, faktor manusia mendjadi soal penting, apalagi dalam negara kita , dimana alat-alat modern belum terdapat banjak . Dimana sadja Rakjat djanganlah akan bersikap masa bodoh terhadap pekerdjaan pembangunan, malahan sebaliknja Rakjat dari segala lapisan akan menjambut baik semua rentjana pembangunan dan akan mengambil bagian jang aktip, asal dipenuhi sjarat-sjarat minimum untuk menggerakkan mereka.
Usaha untuk benar-benar meringankan beban hidup Rakjat dari segala golongan termasuk sesuatu jang harus dilaksanakan ter lebih dahulu, karena itu adalah sjarat utama untuk membangkitkan semangat Rakjat guna meningkatkan Produksi.
Didalam pelaksanaan peralihan menudju kemasjarakat adil dan makmur ditekankan perlunja tjara kerdja setapak demi setapak . Tjara kerdja setapak demi setapak itu sangat penting untuk diper hatikan, supaja selalu menjesuaikan perentjanaan dengan perkem bangan masjarakat jang makin madju dan agar supaja hasil jang ditjapai itu sesuai dengan harapan jang telah dapat dibangun di kalangan Rakjat dan supaja tidak mengetjewakan Rakjat.
Amanat jang diutjapkan memperdjelas perlunja tjara kerdja setapak demi setapak sebagai berikut :
„ Kita harus menggolongkan diri kita kepada golongan jang tidak setud ju dengan golongannja orang-orang jang menjebutkan golongan evolutionist. Golongan jang mengikuti , evolusi, golongan jang mengatakan, bahwa masjarakat sosialis a la Indonesia atau bukan a la Indonesia dengan sendirinja nanti akan datang. Saudara - saudara mengetahui, bahwa dalam evolusi- theori dikatakan, bahwa masjara kat ini bertumbuh dari satu tingkat setjara evolutionair tjepat atau tidaknja evolusi ini tergantung daripada keadaan - kelain tingkat. Dikatakan, bahwa misalnja masjarakat manusia jang dulu nja agraris, setjara evolutionair dengan sendirinja masuk kedalam tingkat fase industri ketjil. Dan bahwa tingkat industri ketjil, ber tjampur dengan tingkat agraris ini , dengan sendirinja masuk dalam tingkatan industrieele kapitalisme. Dan dari tingkatan industrieele kapitalisme itu setjara evolutionair dengan sendirinja masuk didalam alam sosialis” .
,,Kita hendaknja djangan masuk didalam golongannja orang orang jang bertheorie evolusi ini. Sebab njata bahwa theorie jang demikian itu adalah salah”.
„ Tetapi djuga djangan masuk didalam golongan orang - orang jang bertheorie fasen -sprong. Tidak ada satu masjarakat jang melom pati fase. Satu fase diikuti lain fase tetapi pertumbuhan, peralihan , perpindahan, transisi daripada satu fase kelain fase itu minta penge rahan daripada segenap tenaga - tenaga dinamik jang ada didalam masjarakat, dan tidak --- sebagai saja tadi katakan -- aliran sebagai alirannja air sungai jang tenang ! ”
Didjelaskan lebih djauh : „ Maka oleh karena itu, kita dengan tegas, saja ulangi sekali lagi, dengan tegas harus menudju ke masja rakat adil dan makmur atau dengan lain perkataan, masjarakat sosialis Indonesia . Dan kita harus merealisasikan masjarakat adil dan makmur itu, tidak boleh tidak kita harus mengadakan planning, dan kita harus mengadakan pimpinan dan harus kita mengadakan pengerahan tenaga. Tanpa planning, tanpa pimpinan, tanpa penge rahan tenaga tak mungkin masjarakat jang ditjita - tjitakan oleh Rakjat Indonesia itu bisa tertja pai dan ter-realisasi".
Dalam melaksanakan tjara kerdja tahap demi tahap dengan menjusun planning, perlu diperhatikan, bahwa kita sekarang berada dalam masa peralihan. Masa peralihan itu adalah „ masa sebelum terlaksananja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila" .
Persoalan Masa Peralihan
Selandjutnja didjelaskan : „ Dalam masa peralihan ini , pengu
saha- pengusaha nasional masih perlu dihidupkan . Mereka ini bisa
mendorong kegiatan dan kegembiraan bekerdja, mendorong adanja
penemuan- penemuan baru dilapangan pengusahaan, mendorong tja
ra- tjara bekerdja jang zakelijk . Lain daripada itu, dimasa peralihan,
dimana aparatur negara masih belum mentjukupi dalam arti
djumlah dan nilainja, maka mungkin akan timbul birokrasi- biro
krasi jang tidak sehat, jang dalam hakekatnja menghambat pem
bangunan dan menghambat lantjarnja lalu- lintas perusahaan.
Adanja birokrasi jang tidak sehat itu memudahkan timbulnja korupsi, manipulasi dan sebagainja jang merugikan negara dan ma sjarakat. Maka adanja pengusaha -pengusaha nasional, adalah men djadi satu saluran untuk membantu ekonomi nasional, dengan men tjegah timbulnja birokrasi jang tidak sehat. ,,
Pengusaha-pengusaha nasional itu djangan berkembang men djadi kapitalis- kapitalis nasional. Usaha- usaha kearah bentuk- bentuk koperasi dalam lapangan- lapangan pengusaha nasional ini harus di utamakan. Lambat-laun mereka akan termasuk kepada usaha besar jang diadakan dan dikuasai oleh Negara . Untuk menghidupkan pengusaha -pengusaha nasional setjara sehat itu . Pemerintah memberi fasiliteit- fasiliteit jang wadjar. Bantuan bantuan kepada mereka mesti bersifat mendidik. Bantuan dengan djangka waktu : jang tertentu, sehingga pada mereka timbul kegiatan untuk berdiri sendiri. Parasit negara harus ditjegah !
” Dalam pelaksanaan masa peralihan dihadapi masalah pokok utama, ialah tenaga manusia jang berwatak pembangun, berani mengambil initiatief, tidak lekas putus asa, ulet, gigih untuk men tjapai tudjuannja.
Pokok dari pembangunan kita ialah pendidikan kader jang dapat dan sanggup melaksanakan projek- projek kita .
Dalam masa peralihan ini harus diperlengkapkan dan dipersi apkan aparatur negara jang akan memegang peranan penting dalam pembangunan disegala lapangan. Antara lapangan pembagunan, jang sangat urgent harus segera dilaksanakan , ialah lapangan pembangu nan dalam bidang industri, keuangan, perekonomian dan dibidang mental.
Untuk mendidik kader- kader itu setjara biasa sebagai dinegeri negeri jang telah madju , tidak mungkin . Dalam hal ini sambil melak sanakan pembangunan harus ditempuh djalan - djalan:
a. Mempergunakan tenaga-tenaga ahli dan kedjuruan dari negara negara jang tidak memusuhi Republik Indonesia untuk mem beri didikan kepada pemuda-pemuda kita dan tjalon- tjalon tenaga ahli pembangunan kita.
b. Mengadakan sistim pendidikan : „ Bekerdja sambil beladjar” . Peladjar- peladjar kedjuruan dalam tingkat kelas atas, diwadjib kan berpraktek dilapangan- lapangan pekerdjaan bermatjam matjam menurut kedjuruan jang diambilnja. Misalnja di pabrik pabrik, diperkebunan, dilaboratorium dan sebagainja . Sahabis lulus, diharuskan bekerdja pada negara untuk waktu jang di tentukan bekerdja itu dengan menerima upah.
c. Ditempat- tempat pekerdjaan terutama jang vitaal , bagi buruh buruh diberi kesempatan untuk menambah pengetahuannja, di tempat itu .
Semesta dan Demokratis
Bagi kita, walaupun kelihatan tjara -tjara jang beraneka warna dalam masa peralihan, namun tiada adalah kesulitan jang maha besar jang kita hadapi, sebab pada Rakjat Indonesia sudah ada satu
tudjuan jang dengan bulat telah disetudjui, ialah tudjuan masjarakat
adil dan makmur sesuai dengan kepribadian Indonesia.
Blueprint dalam planning mengandung rantjangan semesta. Blueprint itu harus dibuat dengan saksama dan harus pula dibuat hanja demi kepentingan bersama. Salah apabila blueprint itu diper untukkan hanja bagi suatu golongan jang tertentu . Salah karena tidak semesta dan tidak adil.
Selandjutnja ditentukan sjarat-sjarat sebagai berikut :
1. Dasar Perantjang Nasional seharusnja bersifat ilmiah, jakni
bersandar atas hasil penjelidikan jang dilakukan oleh Deper nas sendiri dan berdasarkan kenjataan-kenjataan jang terdapat
dimasjarakat Indonesia .
2. Tjara melaksanakan rentjana seharusnja didahului dengan perundingan dengan atau penilaian oleh Depernas sendiri atau golongan - golongan jang bersangkutan, supaja sebanjak mungkin mereka membantu dengan pengertian dan sukahati.
3. Seban jak mungkin supaja diberikan kesempatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan chalajak ramai untuk mengikuti djalan nja pelaksanaan rentjana dan kesempatan untuk memberikan kritik dan koreksi.
Kenjataan -kenjataan
Kenjataan-kenjataan jang mesti dihadapi ialah :
1 . Kehidupan dan penghidupan Rakjat dan negara dibidang per ekonomian dan keuangan umumnja sedjak Proklamasi Kemer dekaan tanggal 17 Agustus 1945, dan chususnja setelah penga kuan kedaulatan Republik Indonesia sampai sekarang belum mendapat kemadjuan jang meringankan penderitaan Rakjat dan Negara.
2. Ketiadaan kestabilan politik akibat sistim free fight liberalism jang berlandaskan kepartaian tanpa kendali sangat menjukarkan pembangunan.
3. Keadaan perekonomian dan keuangan jang buruk, serta ketidak stabilan politik telah disalah -gunakan oleh reaksi dalam dan 29 luar negeri untuk mengadakan pengatjauan -pengatjauan , pergo lakan-pergolakan, bahkan pemberontakan -pemberontakan jang mengantjam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menambah kesengsaraan Rakjat.
4. Undang -undang kolonial dalam sektor ekonomi dan keuangan masih berlaku sehingga tidak memberikan kemungkinan setjara luas untuk kemadjuan Rakjat dan Negara.
5. Dasar tudjuan hidup bangsa Indonesia dengan Proklamasi Ke merdekaan tahun 1945 ialah menudju kebahagiaan hidup, beru pa tertjapainja kemakmuran jang adil berdasarkan tindjauan hidup Pantjasila.
6. Keadaan ekonomi dan keuangan kita sampai kini belum me muaskan , karena sisa-sisa kolonial, bahaja -bahaja dari paham kapitalisme, baik asing maupun nasional, unsur- unsur dari free fight liberalism dilapangan ekonomi dan keuangan masih ber pengaruh.
7. Perlu diadakan retooling dan herorientasi, bahkan perobahan perobahan radikal dalam segi politik ekonomi dan keuangan dan dalam perundang- undangan dibidang agraria, jang berbentuk suatu rentjana jang semesta dan jang mengandung kemungkinan pelaksanaan suatu ekonomi terpimpin.
8. Perentjanaan, perbaikan dan herorientasi dilapangan ekonomi dan keuangan sukar terlaksana, djika tidak disertai dengan kemungkinan perobahan- perobahan radikal dalam segi politik dengan mematikan demokrasi liberal dan menghidupkan demo krasi terpimpin.
9. Untuk melaksanakan perbaikan dalam lapangan ekonomi dan keuangan perlu di- ikutsertakan dan dikoordinasi seluruh tenaga Rakjat dan pedjabat-pedjabat, baik sipil maupun militer.
Pembentukan Pola
Rentjana pembangunan ekonomi nasional jang mendjadi pusat
semesta mempunjai arti sedjarah jang menentukan dasar, sifat serta tudjuan daripada pembangunan itu .
Arti sedjarahnja terletak dalam kenjataan, bahwa Indonesia adalah salah satu dan malahan mendjadi pelopor dari negara -negara nasional jang baru merdeka sesudah perang dunia II, jang dilahir kan ditengah -tengah konfrontasi-konfrontasi sistim sosial dunia :
a. Disatu fihak kapitalisme modern jang kehilangan tanah djadjah annja sebagai tjadangan dan jang dari krisis ke-krisis sedang memasuki krisis umumnja menudju kebangkrutan sepenuhnja.
b. Difihak lain, sesialisme jang tumbuh dan sedang berkembang dengan kuat dan sebagai tandingannja memperlihatkan keung gulannja disemua lapangan terhadap kapitalisme modern ( impe . rialisme).
Karena tidak mau menempuh djalan dunia lama ( kapitalisme ) tetapi belum mempunjai sjarat-sjarat untuk menempuh djalan jang baru ( sosialisme), maka Indonesia bersama negara- negara nasional lainnja menggalang djalannja sendiri, suatu masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila atau sosialisme Indonesia.
( a ) Watak Pembangunan
Pembangunan ekonomi Indonesia pertama-tama mempunjai tjiri -tjiri anti -imperialisme, jang bermaksud mengkikis habis sisa- sisa ekonomi kolonial dengan tudjuan membangunkan ekonomi nasional jang kuat dan bebas ( berdiri sendiri dan tidak bergantung) . Disamping mengandung tjiri- tjiri anti- imperialisme revolusi dan pembangunan Indonesia mengandung tjiri- tjiri anti- feodalisme dengan tudjuan menghapuskan sepenuhnja sisa-sisa feodalisme guna membuka djalan industrialisasi negeri dan mekanisasi pertanian.
( b) Tentang struktur
Karena bertjorak dan mempunjai titik berat pada sosialisme jang harus sanggup memberi kemakmuran kepada seluruh masjara kat, maka ekonomi Indonesia seharusn ja bersandar kepada ekonomi sektor negara, jang dikuasai oleh Pemerintah. Tjabang- tjabang eko nomi jang vital dan menjangkut kepentingan umum pada prinsipnja dimasukkan dan berada didalam ekonomi sektor negara. Ini adalah merupakan sjarat untuk dapat melaksanakan pimpinan Pemerintah 31 pada perekonomian seluruh negeri ( Ekonomi Terpimpin dan pasal 33 U.U.D. R.I. 1945 ) .
Pengusaha nasional dalam batas-batas tertentu mempunjai pera nan revolusioner dan oleh karena itu mempunjai tempat jang terhor . mat dalam perdjoangan anti-imperialisme dan untuk menghapuskan sisa -sisa feodalisme.
Ekonomi sektor partikelir tidak seharusnja menggandol (mem beratkan ) kepada sektor negara, tetapi sebaliknja malahan mestinja membantu pelaksanaan tugasnja.
( c) Sifat Pembangunan
Kekuasaan kolonial jang berlangsung lama, tjara berfikir kolo nial dan liberal jang sudah berakar dan berkarat dan sebaliknja kurangnja persiapan mental dan materiil daripada Rakjat, membi kin mudah dan tetap merasuknja semangat dan mentaliteit reaksi oner didalam tubuh dan saluran-saluran birokrasi Pemerintahan jang bekerdja menghambat setiap usaha kemadjuan dan pembangunan.
Perang dunia ke-II, pendudukan fasisme Djepang, perang ke merdekaan dengan bumihangusnja banjak sekali merusak materiil pembangunan, jang sampai sekarang belum dipulihkan sepenuhnja. Tidak tepatnja politik pembangunan selama ini membikin banjak sekali projek pembangunan masih terbengkalai.
Keadaan itu menentukan tugas dan sifat pembangunan, bahwa pembangunan haruslah overall, semesta, tidak sadja meliputi seluruh daerah, tetapi djuga mengenai semua djenis dan semua tingkat pem bangunan : industri berat, ringan, pertambangan, pertanian, perke bunan, saluran irigasi dan sungai, perhubungan dan lain- lain.
Hal- hal jang perlu dilaksanakan ialah rehabilitasi untuk men djamin langkah permulaan sehat dan transmigrasi untuk menjebar kan dan meratakan penduduk. Kegembiraan bekerdja, perasaan bangga kepada pembangunan bidang spirituil dan mental harus pula dipentingkan. .
( d ) Kombinasi dan penjelar a s a n
Perlu diambil pertimbangan kemampuan Rakjat, jang didalam 32 perdjoangan untuk kemerdekaan sudah terlalu banjak menderita dan oleh karena itu tidak bisa dibebani terlalu berat.
Oleh karenanja prinsip prioriteit pada pembangunan dasar ( in dustri berat ) harus dikombinasikan dan diselaraskan dengan pemba ngunan industri ringan, pertanian dan lain -lainnja, jang bisa lang. sung dan lekas dapat dirasakan oleh Rakjat. Hal ini mendjadi sebab selfsupporting dalam bidang sandang-pangan meminta perhatian penting dalam perantjangan undang -undang Pembangunan jang pertama.
( e ) Modal Pembangunan
Politik luar negerinja jang bebas dan aktif serta dalam semangat membina perdamaian dan persahabatan antar-bangsa, membikin Indonesia mempunjai kedudukan jang menguntungkan untuk mem bangun dengan bantuan modal kredit luar negeri, jang berdjangka pandjang, berbunga rendah dan jang tidak disertai sjarat -sjarat poli tik dan militer. Kedudukan negara-negara sosialis dan politik nege rinja jang berdasarkan ko-eksistensi memungkinkan sepenuhnja hal itu.
Pampasan Djepang dan tindakan- tindakan jang konsekwen ter hadap perusahaan -perusahaan Belanda jang dinasionalisasi sebagai djalan menjelesaikan kontradiksi pokok antara imperialisme dan Rakjat Indonesia, akan membantu kita dalam masalah pembiajaan pembangunan.
Hasil alam Indonesia jang berlimpah - limpah jang terus dibutuh kan dan mengalir kenegeri-negeri industri, merupakan sumber keka jaan nasional penting. Dengan merobah orientasi politik perdagangan luar negeri kepada pasar dunia sosialis, akan diperoleh dana untuk mengatasi kesukaran -kesukaran pembiajaan pembangunan. Pembu kaan kekajaan alam dan bumi Indonesia hendaknja dilaksanakan dengan research berentjana .
Keradjinan , keuletan dan kesanggupan bekerdja Rakjat Indone sia merupakan modal jang tak ternilai dan pasti mendjamin terlak sananja rentjana pembangunan dengan sebaik -baiknja.
Setiakawan Asia- Afrika dan kerdjasama jang sehat dalam lapa: ngan ekonomi merupakan faktor- faktor penting jang dapat mem . bantu usaha itu .
Dengan menggunakan sepenuhnja faktor- faktor tersebut dan di sertai politik keuangan jang tepat jang mengabdi dan bersandar pada kepentingan Rakjat serta pembangunan, masalah modal dan pem biajaan pada dasarnja sudah dapat diatasi.
( f ) Pembangunan Terpimpin
Untuk suksesnja pembangunan perlu dipenuhi suatu sjarat jang penting, bahwa pimpinan dalam pelaksanaannja dilakukan dalam satu garis sentral.
Garis sentral adalah garis jang teguh dan ulet dalam soal prin sip - prinsip umum pembangunan.
Pimpinan dan garis sentral tidak bisa ada dan tidak djadi dengan sendirinja. Dia harus dibangun dari sjarat - sjarat objektif masjarakat Indonesia jang dibadjakan dalam pengalaman revolusi dan pembangunan. Oleh karena itu , ketjuali penguasaan tehnis dia harus diperlengkapi djuga dengan semangat patriotisme, dengan unsur- unsur demokratis ( dalam komposisi, perantjangan ) jang mudah diterima dan difahamkan oleh massa Rakjat jang luas. Itu turut menentukan disiplin dan kepatuhan masjarakat didalam pelaksanaannja.
A. Pola Projek Pembangunan
Dalam menjusun pola projek pembangunan tentu tergambar perkisaran Indonesia dari jang bersifat agraris waktu ini akan men dapat sifat industri pada hari depan. Pembangunan industrialisasi ditanah Indonesia adalah dalam rangka djaminan untuk mentjapai kemakmuran jang nikmatnja dimiliki Rakjat setjara demokratis.
Dalam pembangunan industrialisasi tersimpul dua sjarat mut lak, jaitu :
1. Pembangunan itu pada hari depan berakibat memperluas pasar dalam negeri dengan meninggikan daja- beli rakjat, dan
2. Supaja Indonesia tjukup mempunjai bahan-bahan mentah
jang digali dalam bumi Indonesia .
Oleh karenanja perlu diperhatikan 4 unsur penting dalam sektor
agraria dan pertanian :
1. meninggikan daja-beli Rakjat.
2. men jediakan bahan mentah hasil pertanian, hasil perairan,
hasil pertambangan, dan perternakan.
3. mentjukupkan supply bahan makanan jang primair untuk
kota dan industri .
4. meninggikan export pertanian untuk membeli barang- barang
modal.
Tudjuan diatas ini dapat tertjapai dengan :
1. menaikkan produksi .
2. distribusi tenaga dan tanah, peninggian produktiviteit tenaga
dan modal.
3. kelantjaran peredaran barang sambil memberantas pengha
lang pembangunan, jaitu manipulasi, konkurensi jang tak berguna, sistim tengkulak dan penghisapan woeker.
4. menimbulkan kegembiraan bekerdja.
5. menghemat keuangan dan tenaga untuk membangun.
Kenaikan produksi
Dapat ditjapai dengan 2 djalan, jaitu :
1. perluasan arreal tanaman.
2. intensifikasi penanaman , mempertinggi produktiviteit areal
dengan perbaikan tjara mengerdjakan tanah , pemupukan, per baikan bibit, terrasseering, mekanisasi dll..nja .
Peninggian produktiviteit tenaga dan enthousiasme bekerdja dapat ditjapai dengan djalan , memberikan masa depan jang baik terhadap para pemani:
1 . Dilaksanakan dengan tertib dan sistimatis U.U. Pokok Agraria
dengan ketentuan batas pemilikan tanah.
2. Perlindungan terhadap buruh tani, diantaranja penentuan upah,
perdjandjian kollektif, perlindungan terhadap penghisapan bu
ruh tani, perobahan sistim deelbouw ke sistim upah, distribusi
tenaga ( transmigrasi ) jang effektif dan lain-lainnja.
3. Bantuan berupa kredit dan lain -lainnja.
Kelantjaran distribusi dan perdagangan dapat ditjapai :
1 . pengawasan jang effektif oleh negara ( terutama terhadap sistim
tengkulak dan woeker serta sebangsanja dan pemberantasannja ) .
2 . pengawasan produksi bahan -bahan penting serta peredarannja oleh negara .
3. disempurnakannja dan diperluasnja gerakan koperasi modal
Rakjat, organisasi-organisasi rukun -rukun kampung, rukun te
tangga dan pengusaha nasional,
Keamm a n a n
Tanpa keamanan tak mungkin pembangunan dapat berdjalan dengan wadjar. Tudjuan Pemerintah dan angkatan bersendjata hen daknja selekas-lekasnja mengatasi keadaan untuk segera dapat menge amankan daerah -daerah .
Didaerah -daerah jang sudah aman , maka peraturan - peraturan jang diadakan dengan maksud baik , tetapi dapat membikin keruh harus ditiadakan.
Didaerah jang aman tanpa pelanggaran lalu - lintas dan tanpa infiltratie hendaknja masjarakat dapat merasakan benar-benar ada nja keamanan lahir dan batin . Kewaspadaan nasional selalu diperkuat dan disempurnakan.
Potensi sendiri
Seharusnja kita tetap pada kepribadian kita sendiri, tidak perlu menunggu-nunggu bantuan negeri-negeri lain , sedangkan didalam negeri sendiri masih banjak bahan -bahan jang dapat kita pakai seba gai modal pembagunan.
Kita harus berpendirian: Kita membangun dengan apa sadja jang didapat didalam negeri biar setjara sederhanapun, disamping tjara-tjara modern dengan bantuan luar negeri. Potensi nasional bangunkan untuk membangun.
Titik berat dan SU 8 un an ut a ma pem b.a. n g u n a n. a.
Sesuai dengan tudjuan pokok, bahwa pembangunan harus mem berikan kemakmuran kepada 95 % dari Rakjat, maka seharusnja titik berat pembeajaan diarahkan kesitu .
a. Masjarakat desa
Didalam taraf pertama perlu kita perhatikan masjarakat desa, karena desa adalah landasan dari masjarakat negara kita.
Dengan adanja desa jang tetap melarat dengan daja beli jang rendah tidak mungkin pembangunan berdjalan lantjar. Itulah sebabnja maka kemakmuran harus ditudjukan kepada masjarakat desa. Perlu koperasi- koperasi dibangun, misalnja :
1. koperasi penggarapan tanah ,
2. koperasi pembelian alat- alat pertanian,
3. koperasi pembelian rabuk,
4. koperasi transport,
5. koperasi kebutuhan sehari-hari,
6. koperasi kredit, lumbung.
Sistim kredit untuk membantu koperasi harus disederhanakan dan dipermudah.
b. Usaha negara
Kalau masjarakat desa sebagai landasan masjarakat Indonesia perlu pembangunan setjepat-tjepatnja, maka untuk mengimbangi itu perlu usaha-usaha negara dalam projek- projek besar dan betul-betul untuk kepentingan Rakjat dipergiat guna mempertjepat proses ke makmuran Rakjat jang merata.
Industri berat perlu mendapat perhatian dalam rentjana djangka pandjang, sebab industri berat merupakan landasan bagi industriali sasi Indonesia dimasa depan. Modal dalam masjarakat harus dimobi. lisasi untuk pembangunan industri sedang dan ketjil jang tak mem butuhkan permodalan besar dengan pertimbangan :
a . menampung tenaga buruh sebanjak-banjaknja.
b. mengganti kekurangan tenaga kita sementara ( modal, tech
nisi dan lain- lain ) sambil menunggu modernisasi jang me
makan waktu.
Intensifikasi/extensifikasi terhadap :
a . Perusahaan -perusahaan / Pabrik -pabrik jang belum bekerdja
dengan full capacity.
b. mendirikan pabrik- pabrik komplementer disamping pabrik pabrik jang sudah ada ( umpamanja pabrik kertas atau
karton disamping pabrik tebu/pabrik penggilingan padi,
sehingga sampahnja dapat berguna ).
c. Usaha Swasta
Pengusaha -pengusaha swasta jang dapat berdiri sendiri, memi liki perusahaan -perusahaan /industri dengan hanja bantuan kredit. usaha, dibolehkan berdiri terus.
Pengusaha- pengusaha swasta jang tidak tjukup modal, tetapi banjak initiatief dapat disalurkan keperusahaan negara untuk me ngabdi kepada kepentingan umum menurut U.U.D. pasal 28. Peng usaha-pengusaha swasta jang hanja dapat hidup atas perlindungan Pemerintah senantiasa, hanja merugikan Rakjat banjak.
Sektor partikelir nasional dapat bergerak dalam funksi mem bantu usaha -usaha pembangunan. Demikian pula usaha-usaha partikelir asing harus membantu usaha -usaha pembangunan , tetapi lambat laun harus meninggalkan Indonesia.
Dengan madjunja masjarakat desa dan usaha -usaha negara, usaha- usaha swasta nasional dengan sendirinja akan menempatkan funksinja dalam masjarakat Indonesia setjara komplementer. Dengan demikian achirnja tiap-tiap anggota masjarakat Indonesia akan me nempatkan dirinja dengan funksi tertentu didalam masjarakat jang adil dan makmur.
Pimpinan management
Didalam pelaksanaannja perlu pimpinan jang tegas, karena tanpa pimpinan tegas pembangunan tak akan lantjar.
Kedjudjuran dan sifat patriotik perlu dimiliki oleh mereka jang diserahi tugas serta tanggung djawab pelaksanaan rentjana.
Pimpinan dalam segala lapangan harus diadakan setjara terbuka, agar kesempatan menjalah-gunakan djabatan ditjegah. Funksi demi kian selajaknja diatur dengan peraturan jang tegas.
Dalam management harus ada decentralisasi dan demokratisee ring dalam kontrole. Disamping faktor management untuk efficiency kerdja perlu faktor penggunaan tenaga dan faktor tempo mendapat perhatian.
Dalam mengambil tenaga- tenaga buruh / pegawai seharusnja kita tidak semata -mata menitik beratkan kepada idjazah, tetapi djuga pada ketjakapan dan bakat.
Tjara kerdja gotong- rojong perlu dipupuk /dipulihkan kembali dengan menginsjafkan manfaat dan kegunaan pembangunan untuk Rakjat.
Didalam perusahaan -perusahaan negara tjara- tjara organisasi perusahaan partikelir dapat ditiru dengan memberikan sebagian ke untungan / tantieme kepada pimpinan dari staf serta gratifikasi ke pada pegawai- pegawainja.
B. Pola Pendjelasan Pembangunan
Pola kedua berisi pendjelasan daripada pola pertama jang menentukan projek pembangunan dengan alokasinja bagi daerah daerah. Pendjelasan- pendjelasan perlu diberikan mengenai hal-hal sebagai berikut:
Unsur pokok
Perlu diperhatikan adanja 5 unsur pokok, ialah bahwa perkem bangan pertanian dan perobahan agraria jang menguntungkan kaum tani memberikan perspektif sebagai berikut:
1. Meninggikan taraf hidup dan meninggikan daja- beli Rakjat
banjak.
2. Meninggikan daja -tjipta kaum tani, jang merupakan bagian
terbesar dari massa Rakjat.
3. Mentjukupi ( menjediakan ) bahan mentah hasil pertanian
untuk industri dalam negeri.
4. Supply bahan makanan untuk seluruh Rakjat. Termasuk kota-kota dan daerah - daerah industri (bahan hidup primair ).
5. Bahan export hasil pertanian untuk pembelian barang-barang
modal, bahan-bahan baku dan lain- lain.
Lima unsur pokok ini adalah mutlak dibutuhkan untuk indus trialisasi itu sendiri dan untuk stabilisasi pada umumnja. Kalau perbaikan politik agraris ini berhasil, maka bisa didjamin :
1. Kelangsungan hidup industri.
2. Menghemat deviezen untuk pembelian raw material (umpa
ma kapas dan lain- lain ) serta bahan makanan beras.
3. Menambah deviezen untuk pembelian barang- barang modal
dan bahan- bahan baku untuk keperluan industri .
Menaikkan produksi
Peningkatan produktiviteit kerdja sangat erat hubungannja dengan :
a. Sektor agraris.
b. Sosial ekonomi.
Dalam sektor agraria diperlukan :
1. Pelaksanaan Undang-undang bagi-hasil setjara konsekwen .
2. Pemberian tanah ( Transmigrasi, lokal, regional atau kelain
pulau ) .
3. Penentuan batas luas pemilikan dan pembagian tanah - tanah
kelebihan ( tanah- tanah kosong, tjadangan ) kepada buruh
tani tak bertanah.
Dalam sektor sosial ekonomis :
1. Perlindungan terhadap buruh -tani, penaikan upah, menga dakan perdjandjian kerdja ( lebih baik setjara kolektif ) .
2. Penurunan perubahan sistim deelbouw dan upah dengan
sewa atau upah uang.
3. Perlindungan terhadap penghisapan woeker, ngidjo dengan bantuan kredit jang mudah dan murah.
Mas a la h kredit
Tentang sistimnja jang terutama dititik-beratkan kepada sistim
„ kredit dengan djaminan produksi” .
Tetapi perlu didjelaskan adanja 3 pokok terpenting, ialah :
1. Besarnja kredit sesuai dengan hasil jang akan dikeluarkan.
2. Murah, mudah dan djangka pandjang.
3. Pemberian kredit tepat pada waktu dibutuhkan. Umumnja
ada 3 kali keperluan dalam waktu-waktu :
a. Waktu mulai garap ( untuk biaja pertanian ).
b. Waktu patjeklik ( untuk biaja hidup) .
c. Waktu panen, untuk menghindari desakan kaum teng
kulak .
Industrialis a s i
Industrialisasi dilaksanakan dengan memperluas dan memper kuat industri negara sebagai tulang punggung dan pemimpin perkembangan ekonomi negeri.
Industrialisasi didasarkan atas dua pokok, jaitu :
1. Pasar dalam negeri diperkokoh dengan meningkatkan daja
beli Rakjat terbanjak.
2. Bahan mentah diperoleh dari sumber dalam negeri, jaitu
hasil pertambangan atau sumber alam lainnja dan pertanian.
Industrialisasi Indonesia memang tidak mungkin terlaksana dengan tidak ada pemetjahan soal- soal agraris, jang membuka kemungkinan untuk menaikkan daja -beli Rakjat terbanjak.
Agraria
Tanah pertanian hanja ada dua:
a. Pertanian Rakjat, sendiri- sendiri maupun bersama- sama.
b. Pertanian negara.
Tiap -tiap petani ( dalam arti jang mengerdjakan sendiri tanah ) harus memiliki tanah jang sesuai dengan tingkatan hidup dan kema djuan teknik dalam waktu itu . Tiap achir rentjana diadakan penin djauan kembali.
Tanah jang oleh pemiliknja tidak dikerdjakan sendiri dalam batas waktu tertentu didjadikan :
1. Pertanian Negara.
2. Dikerdjakan sendiri .
3. Didjadikan pertanian Rakjat ( sebagai masa peralihan diada kan kontrak kollektif dengan para penggarap ).
Pembatasan pemilik tanah pertanian pada tiap achir plan dise suaikan kembali dengan memperhatikan :
a . Taraf hidup dalam waktu itu.
b. Kemadjuan produktivitet .
c. Padat-tidaknja petani dalam sesuatu daerah .
Pemilikan atas tanah bukan pertanian dengan sendirinja djuga dibatasi sesuai dengan keperluan .
Pertanian Negara harus selalu lebih baik dari pertanian Rakjat untuk tjontoh dan pimpinan harus berani bertindak dengan tegas serta berani merobah tradisi- tradisi, terutama tjara berpikir dialam kolonial dan dapat pertjaja pada diri-sendiri.
C. Pola pembiajaan
Pola ketiga tentang anggaran -belandja untuk membelandjai pembangunan seperti direntjanakan dalam pola pertama dan kedua adalah berisi angka- angka rupiah jang sangat penting.
Plan pembangunan harus mendjadi plannja massa , bukan me rupakan plan akademis belaka jang tidak dapat difahami oleh seba . gian besar Rakjat Indonesia . Dalam pelaksanaan plan itu harus men djamin koordinasi jang sempurna dari Departemen jang satu dengan Departemen jang lain dan dari Djawatan jang satu dengan Djawatan jang lain .
Dari angka-angka dalam pola pembiajaan D.P.R. akan dapat melihat rangkaian Anggaran Pembangunan dengan Anggaran Ne gara dan Alokasi Daerah.
Usaha -usaha jang perlu segera dilaksanakan untuk mendjamin
suksesnja pembangunan adalah :
1. Mentjapai selfsupporting beras dan tekstil.
2. Disamping mentjapai selfsupporting beras dan tekstil perlu segera dilaksanakan rehabilitasi irigasi, djalan -djalan raya,
djalan -djalan kereta api, memperluas djaring-djaring pela
jaran antar-nusa , menjelesaikan projek- projek setengah djadi
atau projek baru jang sedang dilaksanakan dan mendirikan
industri- industri, terutama industri- industri guna mengolah
sendiri bahan-bahan mentah jang dihasilkan Indonesia.
3. Penggunaan Anggaran Belandja setjara effektif dilakukan
disatu fihak dengan mengintensifkan penghematan terhadap
pengeluaran -pengeluaran tidak perlu, pembasmian korupsi,
pemborosan- pemborosan dan penjelundupan, dan dilain
fihak mengusahakan, sumber-sumber penghasilan baru serta
mengadakan kredit luar negeri jang bebas dari ikatan politik
dan militer.
Plan pembangunan nasional harus mendjadi milik seluruh Rakjat Indonesia.
Tugas menjusun tripola adalah amanat dan djeritan seluruh bangsa Indonesia jang djutaan itu untuk membina Indonesia jang merdeka penuh, lepas dari kekuasaan politik, ekonomi dan kebuda jaan asing, satu Indonesia jang Rakjatnja bebas dari sistim penghi. sapan kapitalis dan feodal, satu Indonesia jang Rakjatnja 100 % mendjadi tuan atas rumah halamannja sendiri.
Atas adjaran filsafah Pantja Sila maka dalam pergolakan Revo lusi selama 14 tahun jang lampau Rakjat Indonesia telah berdaja membangun negara kesatuan Republik Indonesia . Dihari depan Rakjat Indonesia bertekad penuh hendak memberi isi kepada Proklamasi jang luhur itu dengan membentuk masjarakat adil dan makmur atas kemerdekaan jang telah tertjapai.
Agar plan pembangunan bisa mendjadi miliknja Rakjat Indone sia , maka dalam pembikinannja plan itu harus bersandarkan kepada kepentingan massa Rakjat Indonesia dan bukan untuk kepentingan kaum imperialis.
Perlu sekali ditegaskan, bahwa dalam menjusun dan melaksana kan plan harus selalu diingat, bahwa kita tidak boleh berorientasi! pada kepentingan modal asing, tetapi harus berorientasi pada kepen tingan nasional Rakjat Indonesia jang berdjuta - djuta banjaknja.
IV. PENEGASAN TERHADAP BEBERAPA
POKOK PERSOALAN
( diambil dari Amanat Penegasan Presiden didepan sidang istimewa
Depernas 99 Djanuari 1960 ) .
Masjarakat Sosialis Indonesia mengandung unsur- unsur pokok sebagai berikut:
Pertama, mendjamin tjukup makanan, pakaian dan perumahan jang lajak bagi warga negaranja, sehingga tidak senantiasa hidup dalam ketjemasan menghadapi hari besok ;
Kedua, mendjamin pemeliharaan kesehatan dan pendidikan setiap warga negaranja supaja tidak perlu menderita dan supaja dapat mendjadi warga jang tjerdas untuk menunaikan tugas dan haknja terhadap negaranja dengan sebaik- baiknja ;
Ketiga, mendjamin haritua setiap warganja, sehingga tidak hidup dalam ketakutan kemelaratan djika tidak berdaja lagi untuk mentjari nafkahnja ;
Keempat, mendjamin agar setiap warga -negaranja dapat menikmati dan memperkembangkan kebudajaannja serta menjempurnakan kehidupan kerochanian , sehingga tidak sadja kehidupan lahir terpelihara tetapi djuga kehidupan batin setiap warganja :
Kelima, mendjamin agar bangsa Indonesia dapat menjumbang pada penjempurnaan kebahagiaan ummat manusia.
Unsur- unsur pokok kelima itu memenuhi apa jang diamanatkan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 jang kemudian terkenal dengan nama MANIFESTO POLITIK. Manifesto Politik selandjut nja mengemukakan Tiga Kerangka dari pada tjita-tjita dan usaha bangsa Indonesia :
Kerangka Politik, jaitu Negara Republik Indonesia Kesatuan berwilajah kekuasaan antara Sabang dan Merauke,
Kerangka Sosial Ekonomi, memasukkan dalam Negara Republik Indonesia satu masjarakat jang adil dan makmur,
Kerangka Internasional, menempatkan Negara Republik Indone sia jang berisikan masjarakat adil dan makmur itu dalam susunan internasional jang bersemangat persahabatan dan persaudaraan.
Macro Ekonomi Indonesia
Gambaran Macro -Ekonomi Indonesia untuk masa depan adalah sebagai berikut:
Satu, sesudah kegiatan produksi, pertanian dan perindustrian, baik jang diusahakan Pemerintah, maupun Swasta, harus ditudjukan kepada pengabdian untuk memenuhi kepentingan rakjat banjak, terutama kebutuhan-kebutuhan hidup primer agar setiap warga negara dapat hidup lajak sebagai manusia jang merdeka.
Politik selfsupporting dilapangan bahan penting untuk hidup sehari -hari harus mendjadi tudjuan dari seluruh kegiatan produksi;
Dua, seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa, sehingga barang -barang keperluan hidup sehari-hari sampai dengan tjepat merata dan murah ketangan rakjat . Hal ini ditjapai dengan tjampur tangan Pemerintah dan usaha koperasi rakjat;
Tiga, segala kegiatan pertanian dan industri ditingkatkan, sehingga eksport Indonesia meningkat pada eksport barang-barang djadi, jang berarti menambah kesempatan bekerdja bagi rakjat Indo nesia dan menambah keuntungan bagi Negara ;
Empat, segala kegiatan import ditudjukan pada barang-barang jang dapat menambah produksi dalam negeri, sehingga kesempatan bekerdja bertambah , import berkurang dan tertjapai penghe matan deviezen ;
Lima, kegiatan -kegiatan ekonomi seperti tersebut diatas, djika di synchronisasi dengan baik dan bidjaksana akan pasti memper singkat waktu jang dibutuhkan untuk menaikkan tingkatan hidup rakjat ;
Enam , negara harus segera memulai dengan pembangunan industri, chusus industri berat. Dengan tidak adanja industri berat, maka sebutan " selfsupporting" merupakan sembojan jang tidak mung. kin direalisasi karena tanpa industri berat achirnja persoalan 45 pokok produksi dan pengangkutan akan tergantung pada sumber-sumber diluar negeri.
Mengikuti garis-naik kebutuhan hidup penduduk jang setiap tahun bertambah dengan 1,5 a 2% hanja mungkin djika bangsa Indonesia pada achirnja me-mechanisasi alat produksinja.
Sandang-Pangan
Didalam plan tahapan pertama ditekankan agar soal sandang pangan rakjat diistimewakan , sehingga diharapkan dalam dua à tiga tahun sandang-pangan dapat dibeli dimana -mana oleh rakjat dengan harga jang lajak dan pantas.
Erat hubungannja dengan persoalan sandang-pangan adalah distribusi dan pengangkutan. Karenanja ketiga persoalan torsebut, sandang-pangan, distribusi dan pengangkutan, dalam penjeleng garaannja.
Industrialisasi
Pemusatan perhatian terhadap pemenuhan sandang-pangan dan bergandengan dengan itu pemusatan perhatian terhadap distribusi dan pengangkutan dalam pembangunan tahapan pertama, sebenarnja sudah pula meletakkan batu - batu lontjatan untuk tahapan kedua, jakni untuk memusatkan usaha dibidang industrialisasi .
Dengan adanja industri -industri terutama industri berat, kita akan lebih tjepat dapat meningkatkan taraf hidup rakjat, kita akan lekas mentjapai tudjuan kita jakni masjarakat sosialis Indonesia.
Beberapa ketentuan pokok
Satu , untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakjat, jakni san dang-pangan, produksi ' harus ditingkatkan selekas- lekasnja. Guna mentjapai maksud itu harus ditempuh djalan mengada kan kollektivisasi dan mechanisasi dibidang pertanian ;
Dua, kegiatan produksi ditudjukan terutama kepada memenuhi kebutuhan vital rakjat ;
Tiga, segala kegiatan pengangkutan dan distribusi diarahkan supa ja barang -barang tiba dengan tjepat, merata dan murah ditangan rakjat ;
Empat, segala kegiatan eksport dibawa kepada tingkatan eksport barang djadi ;
Lima, segala kegiataan eksport dibawa kepada tingkatan import barang modal;
Enam, industri berat dan industri dasar harus dibangun sebagai dasar perkembangan industri menengah dan rumah dan sebagai sjarat mutlak untuk menambah produksi dan memperbaiki tingkat hidup rakjat dengan tjepat;
Tudjuh, produksi pengangkutan, distribusi dari pada bahan penting diselenggarakan oleh Negara, sekurang-kurangnja dikuasai oleh Negara ; Undang -undang Dasar mengatakan bahwa semua perusahaan perusahaan jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara ;
Delapan, Pemerintah Daerah diandjurkan bergerak dalam ketiga lapangan tersebut: produksi, pengangkutan dan distribusi;
Sembilan, Koperasi diandjurkan bergerak dalam ketiga lapangan tersebut . Dalam masa pergolakan ini terutama sekali didalam lapangan distribusi;
Sepuluh, pihak Swasta diberi kesempatan dalam lapangan produk si terutama sekali lapangan produksi bahan vital dan tidak dalam lapangan distribusi barang vital ;
Sebelas, djikalau keadaan jang sekarang masih memberi lapangan kepada Swasta untuk ikut tjampur didalam distribusi barang vital untuk menjusun plan tahapan pertama demikian rupa se hingga nanti Swasta itu hanja bergerak dilapangan produksi sadja, dan lapangan distribusi barang vital tidak lagi ditangan Swasta ;
Duabelas, pengangkutan Nasional diselenggarakan oleh Pemerin tah . Pengangkutan antara Daerah diselenggarakan oleh Peme rintah Daerah, djika perlu bersama-sama dengan pihak Swasta ;
Tigabelas, pihak Swasta diberi kesempatan bergerak dalam sektor pengangkutan dalam satu Daerah ;
Empatbelas, import dan eksport diselenggarakan seluruhnja oleh Negara.
V. PENUTUP
Setelah Dewan Perantjang Nasional selesai dengan tugasnja, membuat Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama ( 1961 1969 ) , kemudian pola tersebut dibahas oleh M.P.R.S. jang achirnja menghasilkan Ketetapan M.P.R.S. ke-I dan ke- II 1960, maka pola pembangunan itu mendjadi pola milik nasional dari seluruh Rakjat Indonesia .
Maka itu adalah tugas nasional bagi tiap warga negara Indonesia untuk melaksanakan pola pembangunan tersebut .
Berhasil tidaknja mewudjudkan pola pembangunan itu tergan tung pada tjara kerdja dan kesetiaannja terhadap Amanat Pemba ngunan dari pada pelaksana- pelaksana.
Demi sukses pelaksanaannja dan untuk membangkitkan kegai rahan Rakjat ikut serta dalam pembangunan Pemerintah dan alat alat Negara harus memungkinkan didalam praktek penjaluran kritik , koreksi, fakta - fakta pelaksanaan dari Rakjat didalam dan diluar lembaga kenegaraan .
DJAKARTA, 27 DJULI 1961
Saudara-saudara sekalian,
Pada hari ini kita menjaksikan sidang pleno pertama daripada Dewan Perantjang Nasional atau disingkatkan Depernas. Didalam sidang pleno pertama ini saja dipersilahkan oleh Saudara Ketua De pernas, untuk memberi amanat.
Sebenarnja , Saudara- saudara, banjak sekali hal-hal jang hendak saja berikan , pesankan , titipkan kepada Saudara -saudara anggota anggota Depernas sebagai bekal bekerdja. Tetapi Saudara mengerti bahwa tidak semua hal itu bisa saja berikan sekaligus didalam ama nat saja jang sekarang. Terlebih - lebih pula oleh karena sidang pleno pertama ini, mempunjai sifat seremoniil, sehingga amanat sajapun akan bersifat amanat seremoniil.
Saja telah membuat beberapa tjatatan- tjatatan jang harap diper hatikan oleh Depernas dalam menunaikan tugasnja menjusun pola daripada masjarakat adil dan makmur didalam waktu jang sesingkat singkatnja, tetapi berhubung dengan keseremoniilan sidang jang per tama ini , tjatatan -tjatatan ini tidak akan saja batjakan, melainkan naskahnja akan saja serahkan kepada Saudara Ketua. Saudara Ketua nanti akan meneruskan naskah itu kepada sidang, dan dapatlah nas kah itu digunakan sebagai teks bagi Saudara-saudara sekalian dalam menunaikan tugas Saudara-saudara sekalian sebagai anggota Deper. nas.
Presiden lalu menjerahkan Naskah jang tertulis kepada Ketua Depernas
Inilah Saudara Ketua. Itulah naskah itu . Dan marilah sekarang saja berikan beberapa garis- garis bagi pekerdjaan Saudara - saudara sekalian . Saudara-saudara sekalian mengetahui bahwa kita, sedjak berpuluh -puluh tahun ini hidup didalam suasana jang gegap -gem pita, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai satu bangsa jang tadinja beratus- ratus tahun tidak merdeka, beratus- ratus tahun didja 49 djah orang lain, beratus- ratus tahun dikotjar-katjirkan, masjarakat beratus- ratus tahun didjadikan suatu bangsa jang papa -sengsara, kita jang kemudian daripada itu mengadakan satu gerakan nasional jang telah minta korbanan seberat-beratnja dari pada bangsa Indonesia dan jang achirnja sjukur Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mentjapai Kemerdekaan daripada bangsa Indonesia. Dan Saudara-saudara mengetahui bahwa Kemerdekaan daripada bangsa Indonesia itu sekadar hanjalah, sebagai saja katakan berulang- ulang, satu djembatan untuk menudju dan achirnja mentjapai kepada tjita tjita bangsa Indonesia jang pokok, jaitu satu masjarakat jang adil dan makmur, satu masjarakat jang tiap - tiap warganegara dapat hidup sedjahtera didalamnja, satu masjarakat tanpa penindasan, satu masja rakat tanpa exploitation de l'homme par l'homme, satu masjarakat jang memberi kebahagiaan kepada seluruh rakjat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, satu masjarakat jang berulang- ulang men djadi inspirasi penegak semangat daripada segenap pedjoang-pedjo ang bangsa Indonesia dan telah memberikan korbanannja diatas persada perdjoangan bangsa Indonesia itu.
Maka pekerdjaan kita antara 17 Agustus 1945 sampai kepada kini berupa pada hakekatnja tak lain tak bukan menjempurnakan djembatan itu, melalui beberapa tingkatan- tingkatan jang Saudara saudara semuanja telah kenal terutjapkan melalui mulut saja. Ada tingkatan jang herois, tingkatan jang penuh dengan kepahlawanan, tingkatan jang kita bertindak dan bersikap sebagai satu bangsa jang kompak, ada tingkatan jang menundjukkan gedjala- gedjala dan ke adaan -keadaan jang kurang njaman , tingkatan - tingkatan jang semua nja sudah saja sinjalir didalam pidato saja pada tanggal 17 Agustus 1959 jang lalu. Dan achir -achir ini kita pada tanggal 5 Djuli telah memproklamirkan kembali dengan Dekrit Presiden kembalinja djembatan emas itu diatas tiang- tiang Undang-undang Dasar 1945. Segala sesuatu ini , Saudara-saudara mengetahui kupasan-kupasan didalam pidato 17 Agustus 1959 jang lalu, jang sampai sekarang terkenal sebagai „ manifesto politik ”.
Sesudah 5 Djuli itu, maka dengan segera Kabinet Karya menje rahkan mandatnja, dan Tuhan Jang Maha Esa amat bermurah, kita 50 tidak lama kemudian daripada itu dapat membentuk Kabinet baru diatas dasar U.U.D. '45. Kabinet baru jang terkenal dengan nama Ka binet Kerdja. Pada tanggal 12 Djuli jang lalu, Dewan Nasional di bubarkan , sebagai kelandjutan daripada Dekrit 5 Djuli incasu seba gai landjutan kembalinja kita kepada U.U.D. '45. Dan pada tanggal 22 Djuli jang lalu dengan setjara simultan terbitlah 4 penetapan. Per tama, penetapan jang mengenai D.P.R. Dengan penetapan itu dinja takan bahwa D.P.R. sekarang bekerdja terus didalam rangka U.U.D. '45, terbitlah pula pada tanggal 22 Djuli itu penetapan mengenai Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, djuga sebagai akibat dan kelandjutan daripada Dekrit oleh karena didalam U.U.D. '45 dengan mutlak disebutkan adanja Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Sebagai nomor 3 dalam tindakan tanggal 22 Djuli telah terbitnja penetapan mengenai Dewan Pertimbangan Agung Sementara dan nomor 4 penetapan mengenai Depernas, jang Depernas itu pada tanggal 18 Agustus, satu hari sesudah kita memperingati Proklamasi, bersidang di Istana Negara ini untuk membitjarakan beberapa pokok tata- tertib dan urusan tehnis dan sekarang pada tanggal 28 Agustus kita berkumpul kini, Depernas, mengadakan sidang plenonja jang pertama, disaksikan oleh pembesar-pembesar daripada Negara kita, disaksikan oleh para Menteri Inti dan para Menteri Muda dari Kabi-. net Kerdja, disaksikan oleh anggota Dewan Pertimbangan Agung, disaksikan oleh anggota- anggota jang terhormat pada Perwakilan perwakilan Asing di Djakarta, disaksikan oleh Saudara- saudara wakil-wakil D.P.R., disaksikan , boleh dikatakan, oleh seluruh masja rakat Djakarta, dan didengarkan, diperhatikan oleh seluruh masjara kat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan saja jakin pula diperhatikan oleh seluruh umat manusia didunia ini jang berminat kepada segala sesuatu jang terdjadi di Indonesia ini. Sehingga pada tempatnjalah pada ini hari, setjara seremoniil saja sebagai Presiden Republik Indonesia memberi petundjuk, amanat kepada sidang Depernas, agar supaja sidang Depernas itu, berdjalan lantjar dan bisa berdiri tetap diatas rel- relnja jang ditugaskan kepadanja, jaitu membuat pola daripada masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, jang hendaknja dengan selekas mungkin dalam batas batas kemungkinan harus kita selenggarakan bersama agar supaja 51 tjita- tjita daripada Bangsa Indonesia jang sudah diperdjoangkan dengan korban berpuluh- puluh tahun itu, lekas dapat diketjap, di rasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Saja mengharap agar supaja pola itu lekas tersusun dan sebagai saja katakan didalam pidato 17 Agustus jang lalu, saja bermaksud Insja Allah Swt., membawa pola itu, melewati Kabinet ke Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Oleh karena M.P.R. saja anggap sebagai Madjelis jang tertinggi daripada Negara Republik Indonesia dan Rakjat Indonesia. Pola jang akan Saudara susun sebagai sering saja katakan, hendaknja mendjadi satu pola nasional, milik bukan lagi daripada Depernas, milik bukan lagi daripada Pemerintah, tetapi milik daripada segenap rakjat Indone sia. Milik daripada seluruh bangsa Indonesia, milik nasional.
Maka oleh karena itulah saja berpendapat bahwa pola itu sedia nja dibawa kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat oleh karena M.P.R. itu adalah Madjelis kita jang terlengkap dan tertinggi. Dan sebagai saja katakan pada pidato 17 Agustus 1959, djikalau pola ini nanti sudah diterima oleh M.P.R, artinja djikalau pola itu sudah mendjadi satu milik nasional, mendjadi satu national property, men djadi satu nationaal bezit, maka pola itu harus diselenggarakan oleh segenap rakjat Indonesia agar supaja ia mendjadi satu realitet. Dida lam pidato 17 Agustus 1959, maka saja katakan segenap minat, segenap tenaga, segenap keringat dari Bangsa Indonesia harus diho lopiskuntulbariskan, untuk menjelenggarakan, melaksanakan apa jang tergores diatas pola itu Saudara-saudara, dus mengerti, bahwa Depernas menghadapi satu pekerdjaan jang amat besar sekali. Amat berat, tetapi Saudara-saudara mengetahui, amat mulia, djikalau pola ini sudah diterima oleh M.P.R., djikalau pola ini, dus, sudah men djadi satu national property, djikalau pola ini sudah mendjadi natio naal bezit, tidak boleh satu orangpun merobahnja. Tidak boleh Pemerintah merobah pola ini. Tidak boleh seseorang Menteri mero bah pola ini. Tidak boleh Presiden merobah pola ini. Tidak boleh Panglima Tertinggi merobah pola ini, oleh karena sebagai tadi saja katakan, pola ini telah diterima oleh Majelis Tertinggi daripada seluruh bangsa Indonesia, antara Sabang dan Merauke.
Saudara -saudara, sebagai tadi saja katakan, menghadapi satu pekerdjaan jang berat. Berat oleh karena bukan sadja scope daripada pekerdjaan Saudara adalah amat besar, tetapi djuga berat oleh karena Saudara-saudara harus bekerdja dengan setjepat mungkin . Saja minta supaja Saudara-saudara mengambil tjermin, misalnja daripada Konstituante jang lalu. Konstituante jang lalu telah gagal. Konstituante jang lalu telah sampai kepada satu impasse. Konstitu ante jang lalu telah sampai kepada titik bertele - tele. Dan hendaknja Saudara -saudara djangan sampai mengalami keadaan jang demikian itu . Hendaknja djangan sampai Saudara bekerdja sedemikian rupa sehingga Saudara-saudara nanti datang kepada satu impasse bertele tele.
Kita ini , sebagai pemimpin -pemimpin memikul pertanggungan djawab jang besar, terutama sekali kita-kita ini jang memikul tugas kewadjiban untuk merealisasikan apa jang ditjita-tjitakan oleh Bangsa Indonesia berpuluh-puluh tahun. Dan terutama masjarakat adil dan makmurlah jang mendjadi tjita-tjita hidup, tjita -tjita jang dikorbani oleh segenap rakjat Indonesia . Saja, sebagai Saudara-sau dara mengetahui, dahulu didalam hidup saja ini, telah berpuluh puluh tahun duduk dalam matjam -matjam pergerakan nasional, matjam-matjam aliran dalam pergerakan nasional antara bangsa kita . Saja telah duduk sjukur Alhamdulillah dengan karunia Allah Swt. didalam gerakan nasional, 40 tahun saja melihat perdjoangan bangsa Indonesia , 40 tahun saja melihat perdjoangan daripada gerakan , misalnja Sjarikat Islam, jang sekarang mendjadi Partai Sjarikat Işlam Indonesia, 40 tahun saja mengenal gerakan jang sekarang di kenal dengan Partai Komunis Indonesia, 40 tahun saja melihat gerakan nasionalisme, 40 tahun lamanja saja melihat gerakan-gerak an agama, 40 tahun lamanja saja melihat gerakan-gerakan ini masing -masing memberi korbanan jang hebat untuk mentjapai tjita tjita ini , masjarakat adil dan makmur. Saja melihat pemimpin pemimpin berdjumlah ribuan , puluhan ribu , masuk kedalam pendjara, dengan muka tersenjum masuk kedalam pendjara. Ada jang satu tahun, ada jang dua tahun, ada jang dua puluh tahun. Saja melihat ribuan pemimpin- pemimpin dibuang ketempat penga singan jang djauh daripada tempat ibu dan bapaknja. Mereka pergi kesana dengan muka jang berseri- seri, oleh karena mereka menge tahui memberi korbanan kepada tjita -tjita masjarakat adil dan makmur.
Saja melihat wadjahnja orang- orang jang hidup didalam kemiskinan terus, tak lain dan tak bukan ialah agar supaja ia punja anak dan tjutju nantinja hidup didalam satu masjarakat jang adil dan makmur. Saja menerima surat- surat jang berisi utjapan selamat tinggal daripada orang-orang jang besok paginja akan digantung oleh Peme rintah Belanda. Semuanja surat itu berbunji : „ Selamat tinggal, Bung Karno, saja akan menaiki tiang penggantungan dengan rela dan ichlas oleh karena saja berkorban untuk tertjapainja tjita-tjita kita, satu masjarakat jang adil dan makmur”. Sehingga tidak salahlah dji kalau saja katakan , bahwa masjarakat jang demikian itu , masja rakat adil dan makmur dan sebagai saja katakan disuatu tempat, masjarakat sosialis à la Indonesia adalah amanat penderitaan dari pada segenap rakjat Indonesia, jang amanat penderitaan itu sekarang terpikul diatas pundak kita, jang amanat penderitaan itu kita seka rang harus merealisasikan , terutama sekali kita jang hidup didalam tahun - tahun jang sekarang ini, jang hidup sebagai orang- orang daripada angkatan sekarang ini , jang hidup sebagai orang-orang generasi sekarang ini. Generasi jang terdahulu , boleh dikatakan hidup didalam tjita -tjita, didalam alam angan -angan , didalam alam berkorban untuk tjita- tjita . Kita sekarang ini hidup didalam satu alam harus merealisasikan angan-angan itu .
Saudara-saudara, keadaan jang demikian ini, menempatkan kita kepada kesulitan -kesulitan. Tetapi sebagai saja katakan didalam pidato 17 Agustus jang lalupun, kesulitan -kesulitan hendaknja tidak mendjadi penghalang daripada tekad kita, tidak mendjadi pengha lang daripada kesediaan kita untuk terus berdjoang dan terus beker dja, bahkan kesulitan -kesulitan itu hendaknja mendjadi suatu tjambukan bagi kita untuk berdjalan terus, bekerdja terus oleh karena memang diharapkan daripada kita sekarang ini realisasi daripada penjelenggaraan daripada masjarakat jang adil dan makmur jang telah lama ditjita - tjitakan oleh rakjat Indonesia itu . Kesulitan, karena memang keadaan- keadaan objektif membawa kesulitan - kesulitan itu.
Saja tadi memakai perkataan sosialisme, sosialisme à la Indo nesia. Kita harus menggolongkan diri kita kepada golongan jang tidak setudju dengan golongannja orang-orang jang menjebutkan golongan evolutionist. Golongan jang mengikuti teori evolusi, golong. an jang mengatakan bahwa masjarakat sosialis à la Indonesia dengan sendirinja nanti akan datang. Saudara-saudara mengetahui bahwa dalam evolusi- teori, dikatakan bahwa masjarakat ini bertumbuh dari satu tingkat setjara evolutionair — tjepat atau tidaknja evolusi ini tergantung daripada keadaan -- kelain tingkat. Dikatakan bahwa misalnja masjarakat manusia jang dulunja agraris, setjara evolu tioner dengan sendirinja masuk kedalam tingkat fase industri ketjil. Dan · bahwa tingkat industri ketjil, bertjampur dengan tingkat agraris ini , dengan sendirinja nanti automatis evolutionair masuk dalam tingkatan industriele kapitalisme. Dan dari tingkatan indus triele kapitalisme itu setjara evolutionair, dengan sendirinja masuk didalam alam sosialis. Kita hendaknja djangan masuk didalam golongannja orang - orang jang berteori evolusi ini. Sebab njata bahwa teori jang demikian itu , adalah salah .
Saudara-saudara, tidak masjarakat itu dengan sendirinja dari satu tingkat pindah kelain tingkat tetapi pengerahan daripada dynamische krachten didalam masjarakat itulah jang membawa kita kepada tingkat- tingkat jang lebih tinggi. Dibalik daripada teori evolusi ini ada lagi teori lain jang didalam tahun 1928 saja namakan teori pelompatan fase, teori fase-sprong, jang mengatakan : dari masjarakat agraria kita bisa melompat kemasjarakat sosialis. Teori jang demikian itupun tidak benar.
Djadi hendaknja anggota - anggota dari Depernas djangan masuk didalam golongan orang- orang jang ber-evolusi teori, tetapi djuga djangan masuk didalam golongan orang- orang berteori fasen sprong. Tidak ada satu masjarakat jang melompati fase. Satu fase diikuti lain fase, tetapi pertumbuhan, peraliran, perpindahan, tran sisi daripada satu fase kelain fase itu minta pengerahan daripada segenap tenaga - tenaga dinamik jang ada didalam masjarakat, dan tidak – sebagai saja tadi katakan - aliran sebagai alirannja air sungai jang tenang.
Perpindahan itu selalu membawa schokken , gontjangan-gon tjangan didalam masjarakat. Maka oleh karena itu, kita dengan tegas saja ulangi lagi, dengan tegas harus menudju kepada masjarakat adil dan makmur, atau dengan lain perkataan , masjarakat sosialis à la Indonesia. Dan kita harus merealisasikan masjarakat adil dan makmur itu ; tidak boleh tidak kita harus mengadakan planning dan kita harus mengadakan pimpinan dan harus kita mengadakan kerahan tenaga. Tanpa planning, tanpa pimpinan, tanpa pengerahan tenaga tak mungkin masjarakat jang ditjita- tjitakan oleh rakjat Indonesia itu bisa tertjapai dan terrealisasi.
Saudara -saudara mengetahui bahwa kita sedjak beberapa tahun ini telah tidak senang pada apa jang dinamakan liberalisme, dan memang kita sebagai satu bangsa jang hendak merealisasikan tjita tjita bangsa, masjarakat jang adil dan makmur ini, harus meninggal kan alam fikiran dan alam tindakan - tindakan daripada liberalisme itu.
Kita baik melihat kedunia luaran . Apa jang kita lihat didunia luaran , terutama sekali dialam Barat, dimana berdjalan dengan leluasa lebih dari satu abad lamanja liberalisme, baik liberalisme politik dan liberalisme ekonomi. Kita lihat bahwa liberalisme selalu membawa konflik. Konflik disegala bidang. Konflik dilapangan politik , konflik dilapangan ekonomi, konflik dilapangan sosial, konflik jang achirnja semuanja mengudjung kepada exploitation de l'homme par l'homme, baik exploitation ekonomis maupun exploitation politik , maupun exploitation moral. Ini adalah semua nja akibat daripada liberalisme. Konflik antara sikaja dan simiskin , konflik siterpeladjar dan si-bukan terpeladjar, konflik antara satu golongan produsen dengan lain golongan produsen . Semuanja konflik adalah anak -anak kandung daripada ibu imperialisme itu . Dan itu semuanja harus kita hindari. Semuanja harus kita hindari agar supaja kita dengan saja tidak berkata dengan senang – agar supaja kita dengan effisien dapat merealisasikan masjarakat adil dan makmur jang kita tjäta-tjitakan itu .
Lihat didunia Barat, konflik jang achirnja memuntjak didalam alam industriil kapitalisme ; demikian besar konflik ini jang ditim 56 bulkan, sehingga achirnja terdjadilah revolusi sosial. Konflik jang amat besar tabrakannja antara industriil kapitalisme dengan tenaga tenaga revolusioner jang menghendaki satu masjarakat adil dan makmur sehingga mendjadi revolusi pertumpahan darah . Revolusi jang berdjalan berpuluh - puluh tahun jang achirnja baru bisa men datangkan satu masjarakat menurut tjita -tjita ditempat itu, tjita -tji ta daripada bangsa itu.
Hal jang demikian itu harus kita hindari. Maka oleh karena itu dalam pada kita — sebagai tadi saja katakan mengadakan planning, mengadakan pimpinan , mengadakan pengerahan tenaga kita harus bekerdja demikian rupa sehingga konflik -konflik jang besar ini dihindari.
Opgave kita memang sangat sulit. Saja tadi berkata, bahwa kita tidak bisa menganut theori fase-sprong jang kita sekonjong-konjong daripada alam agraris sekarang ini sudah tjampur agraris dengan sedikit industrialisme - masuk kedalam alam masjarakat adil dan makmur sebagai jang kita tjita-tjitakan.
Tetapi didalam pada kita bekerdja jang demikian itu dengan planning, dengan pimpinan, dengan pengerahan tenaga, kita bisa membawa masjarakat Indonesia ini ketudjuan kita jang terachir dengan menghindari konflik sebagai tadi saja katakan .
Tugas kita berat sekali. Pertama, tugas kita apa? Didalam alam pendjadjahan kita punja ekonomi adalah ekonomi kolonial dan eko nomi kolonial ini harus kita robah mendjadi ekonomi nasional jang bersih daripada imperialisme, bersih daripada penghisapan, daripada exploitasi oleh tenaga- tenaga luaran . Ekonomi nasional ini harus kita robah mendjadi ekonomi jang sesuai dengan apa jang ditulis dalam U.U.D. '45 fasal 33 jaitu dengan kata gampangnja, masjarakat adil dan makmur.
Ini bukan opgave jang ketjil. Ekonomi kolonial pindah keeko nomi nasional, pindah keekonomi sebagai jang kita tjita -tjitakan · bukan suatu opgave jang ketjil , malahan salahlah kita djikalau kita mengertikan tiga golongan ini sebagai terpisah satu sama jang lain . Djanganlah kira bahwa kita dengan proklamasi 17 Agustus 1945 telah membuat satu, telah bisa membuat satu dinding daripada besi atau 57 daripada beton jang samasekali meniadakan ekonomi kolonial itu dan kita sekaligus dengan 17 Agustus '45 memasuki fase ekonomi nasional dan bahwa nanti ekonomi nasional inipun dengan sekaligus dengan mudah kita bisa transformir mendjadi satu masjarakat jang adil dan makmur.
Djangan kita berfikir à la kotak-kotak jang demikian itu . Tetapi kita — dan ini kita alami semuanja –– melihat bahwa dengan segenap tenaga kita ekonomi kolonial ini lambat laun telah kita bisa - belum seratus persen tetapi buat sebagian besar — transformir mendjadi satu ekonomi nasional. Didalam pidato 17 Agustus 1959 jang lalu telah saja meng-indikasi hal ini, misalnja bahwa kekuatan ekonomi kita sedjak misalnja pengambilan alih daripada perusahaan -perusaha. an Belanda , sedjak adanja tindakan - tindakan kita jang lain - lain telah buat 70 persen ditangan kita . Tetapi ingat, apa jang harus kita per buat dan telah kita kerdjakan didalam transisi ekonomi kolonial mendjadi ekonomi nasional. Tidak berdjalanlah hal ini dengan litjin, tidak berdjalanlah hal ini dengan mudah? Tetapi dengan banjak sekali keringat dan dengan banjak sekali kepedihan dan banjak sekali penderitaan, achirnja kita bisa, jah, 70 persen trans formeren ekonomi kolonial ini mendjadi ekonomi nasional. Dan nantipun antara ekonomi nasional dan ekonomi masjarakat adil dan makmur inipun kita harus mengadakan banjak pekerdjaan, banjak keringat, banjak penderitaan barangkali. Memang tidak mudah untuk merobah sesuatu bentuk kehidupan ekonomi. Tatkala didjaman pendjadjahan maka ekonomi berbentuk : Indonesia per tama mendjadi pasar pendjualan daripada produk- produk negeri pendjadjah atau negeri-negeri luaran ditanah air kita. Satu. Nomor dua : Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan - bahan pokok bagi industriil kapitalisme dinegeri pendjadjah atau negeri -negeri lain. Tiga : Indonesia mendjadi tempat investasi daripada modal modal pendjadjah dan modal-modal asing jang lain . Tiga pokok ini telah beheersen hidup bangsa kita kalau tidak beratus- ratus tahun, sedikitnja berpuluh- puluh tahun. Indonesia mendjadi pasar pendju alan barang-barang produk dari negara sana. Indonesia mendjadi tempat pengambilan bahan -bahan pokok bagi industriil kapitalisme disana. Indonesia mendjadi investasi-gebied daripada modal asing. Dan tiga tenaga ini bekerdja exploitasi demikian rupa sehingga kita - dan ini sudah saja katakan berpuluh-puluh kali - telah mendjadi satu bangsa jang hidup dari dua setengah sen satu orang satu hari. „ Een natie van koelies en een koelie onder de naties” , ”A nation of coolies and a coolie amongst nations” . Ini utjapan orang Belanda, bukan utjapan kita sendiri. Proses jang berdjalan berpuluh-puluh tahun jang telah membuat kita mendjadi ” A nation of coolies and a coolie amongst nations ” ini . Sedjak 17 Agustus 1945 dengan banjak kesulitan , dengan banjak rintangan , dengan banjak perdjo angan, dengan banjak mengatasi tantangan- tantangan dan konflikten didalam negeri sendiri, achirnja bisa kita transformir mendjadi satu keadaan jang sekarang, jang sebagai tadi saja katakan, lebih dari pada 70 persen daripada hidup perekonomian itu didalam tangan kita. Dan sekarang kita harus merobah ini pula didalam alam sosialis. me à la Indonesia dan Saudara-saudara harus mengadakan planning untuk itu . Tanpa planning tak dapat lagi kita bekerdja.
Kita hidup didalam abad ke-20, abad ke -20 penuh dengan tur bulensi, abad ke-20 jang segala hal menimpa kepada umat manusia ini setjara simultan. Abad ke- 20 jang telah melemparkan kita keda lam satu revolusi jang djuga simultan. Tidakkah berulang-ulang saja katakan bahwa revolusi kita ini satu revolusi jang multi kompleks. Tidakkah didalam pidato 17 Agustus 1959 saja katakan bahwa revo lusi kita adalah " A summing up of many revolutions in one genera tion ? ” Tidakkah saja berkata bahwa seorang sardjana asing mengatakan bahwa kita punja revolusi ini adalah satu " revolution of many generations in one" . Revolusi kita ini adalah satu ,,telesco ped revolution " , revolusi jang ditelescoop -kan , getelescopeerde revolutie ” . Ja revolusi politik kataku - ja revolusi ekonomi, ja revolusi sosial, ja revolusi kulturil -- bahkan saja berkata ja revolusi jang mengenai idee manusia -- ini revolusi jang multi kompleks. Dan agar supaja tiap -tiap revolusi kita, ja jang politik , ja jang ekonomi, ja jang sosial , ja jang mental, ja jang kulturil, ja jang mengenai isi manusia berdjalan dengan sebaik baiknja, maka kita harus mengadakan pimpinan dan planning. Tanpa pimpinan dan planning. Tanpa pimpinan dan planning maka revolusi kita jang multi kompleks ini mendjadi satu kompleksitet daripada kekatjauan. Kita harus mengadakan " planned policy”, politik jang terentjana. Tidak bisa lagi kita mendjalankan politik liberalisme jang kita serahkan politik itu kepada, sudah, sak maunja sadja daripada masjarakat. Tidak, saja tadi telah berkata bahwa revolusi kita ini adalah satu revolusi jang multi kompleks, " a summing up of many revolutions in one generation ” , jang semuanja membawa pergolakan -pergolakan, konflikten . Djika lau tidak diberi pimpinan , tidak diberi planning dimasing-masing bidang dari kompleksitet daripada revolusi ini, maka kita achirnja sebagai tadi sudah saja katakan, datang kepada kompleksitet keka tjauan. Kita harus mengadakan " planned policy”, politik jang terentjana. Dan inilah pokok daripada demokrasi terpimpin . Kita harus mengadakan ekonomi jang terentjana untuk memberi pim pinan kepada revolusi ekonomi, Planned economy, ekonomi terpimpin. Kita harus mengadakan revolusi sosial jang terpimpin , planned political activity, planned economic activity, planned social activity, planned cultural activity, planned mental activity, semuanja planned , semuanja terentjana. Dan kalau Saudara mengerti hal ini, maka Saudara mengerti inti-pokoknja, maka diadakan Depernas. Sebab pekerdjaan Saudara-saudara bukan hanja mengurus planning daripada satu bidang sadja. Tidak ! Depernas mengadakan " overall planning”, planning semesta, planning jang meliputi semua bidang, planning jang mengenai ja ekonomi, ja kulturil, ja mental, planning diatas segala bidang. Planning overall. Maka oleh karena itulah Depernas disusun demikian rupa sehingga dianggap Depernas mampu mengadakan planning overall jang saja maksudkan itu .
Maka djikalau Saudara -saudara mulai bekerdja untuk mengada kan planning jang demikian itu, sebagai tadi saja katakan, seluruh rakjat melihat kepada Saudara-saudara, seluruh rakjat menunggu nunggu kepada hasil daripada Depernas. Seluruh rakjat mengharap agar supaja Saudara- saudara bekerdja dengan tjepat dan tidak ber tele- tele. Saja tadi berkata bahwa kita ini menjaksikan rakjat telah berpuluh -puluh tahun berdjoang untuk tjita-tjita kita ini . Didalam beberapa pidato saja katakan, bahwa rakjat sekedar mempunjai angan- angan, sekedar mempunjai tjita-tjita . Didalam beberapa pidato saja katakan, bahwa tjita - tjita rakjat itu sekedar tampak dengan remeng -remeng. Dimuka pandangan rakjat tampak dengan remeng. remeng suatu masjarakat jang adil dan makmur. Dengan remeng. remeng dilihatnja : Ha, didalam masjarakat jang demikian itu aku akan tjukup sandang dan tjukup pangan, didalam masjarakat jang demikian itu anakku tidak lagi menderita, didalam masjarakat jang demikian itu aku tidak lagi basah djikalau hudjan turun , dan tidak lagi kepanasan djikalau matahari terik. Didalam masjarakat jang demikian itu aku mudah sekali bergerak dari suatu tempat kelain tempat. Didalam masjarakat jang demikian itu aku mudah sekali menghirup segala udara segar daripada kebudajaan jang tinggi. Didalam masjarakat jang demikian itu aku akan hidup bahagia menurut tjita -tjita orang tua djaman dahulu „tata tentrem kerta rahardja ”. Remeng-remeng dilihatnja, remeng-remeng dengan mak sud – kata saja — tidak djelas apa jang mendjadi bagian-bagian daripada apa jang mereka lihat itu . Maka sebagaimana jang saja katakan didalam beberapa pidato, orang jang memerlukan atau jang berhadjat membuat rumah pun, biasanja pun tidak tahu dengan djelas bagaimana rupanja rumah itu . Sekedar dengan remeng.remeng didalam tjita-tjita orang mengingini suatu rumah tinggal dimana dia bisa bernaung daripada hudjan, dimana ia bernaung daripada teriknja matahari, dimana dia bisa menghadapi hari kemudian dengan tenteram dan sedjahtera. Tetapi djikalau ditanja kepadanja : „ He Saudara, apakah engkau mengetahui persis dan bagaimana rumah jang kau tjita-tjitakan itu harus diselenggarakan ? Ia akan mendjawab : „Saja tidak tahu. Saja sekedar berpuluh- puluh tahun mengumpulkan uang untuk nantinja uang ini aku bikinkan rumah bagiku, bagi isteriku , bagi anakku, bagi tjutjuku ”. Maka orang jang demikian itu memanggil seorang arsitek, kataku didalam pidato pidato jang populer, dan kepada arsitek ini diwadjibkan , diminta, ditugaskan untuk membuat blue -print daripada rumah itu . „ Saudara arsitek, saja ada uang sekian. Saja ingin dengan uang sekian ini membuat suatu rumah, mempunjai suatu rumah untuk anak saja, untuk isteri saja, untuk tjutju -tjutju saja, untuk hari kemudian saja, rumah jang berisi sekian kamar, bidang tanahnja sekian . Saja tidak bisa membuat rumah jang demikian itu . Saja minta kepada Saudara arsitek untuk membuat blue-print bagi rumah jang demikian itu " .Maka sang arsiteklah membuat blue-printnja. Dan djikalau blue-print ini sudah diterima baik oleh sang opdrachtgever, maka blue-print ini harus diselenggarakan. Dan penjelenggaraan blue-print ini tidak dapat berdjalan dengan tanpa pimpinan. Saja sendiri adalah seorang insinjur-arsitek. Saja mengetahui bahwa penjelenggaraan sesuatu pola, sesuatu blue-print tidak dapat did jalankan dengan tjara mele paskan sadja semua orang -orang pekerdja. Tidak ! Tetapi harus dengan pimpinanku sebagai insinjur-arsitek, dengan pimpinanku atau dengan pimpinan overseer, opseter-opseter. Segala sesuatu dise lenggarakan dengan pimpinan agar supaja blue -print ini terseleng gara mendjadi suatu rumah jang baik.
Nah, bangsa Indonesia adalah sematjam jang demikian itu, bangsa Indonesia jang 88 djuta sekedar remeng-remeng, remeng. remeng dalam garis-garisnja, tetapi tjahajanja gilang- gemilang, tjahajanja selalu memanggil-manggil ditjakrawala, tjahajanja selalu menarik kepada fantasi dan inspirasi dari kesediaan berkorban daripada rakjat Indonesia bersedia untuk berkorban mentjapai tjahaja gemilang ita, tetapi garis-garis besarnja remeng-remeng didalam matanja. Ia membutuhkan seorang arsitek. Maka arsitek itu adalah Saudara - saudara. Saja sendiri, terus terang sadja, pun tidak tahu garis-garis presis daripada masjarakat adil dan makmur itu . Saja sekadar mengetahui garis- garis besarnja, saja sekadar sebagai penjambung lidah daripada rakjat, ikut tertarik kepada tjahaja gemilang jang telah berpuluh- puluh tahun bersinar memanggil-manggil ditepi langit. Saja serahkan sekarang kepada Saudara-saudara, dibawah pimpinan Saudara Ketua, Mr. Muhammad Yamin , untuk bertindak sebagai arsitek , membuat blue-print dari pada masjarakat jang demikian itu , agar supaja blue-print ini nanti djikalau sudah diterima oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, bisa dilaksanakan, diselenggarakan oleh seluruh rakjat Indonesia jang 88 djuta, dengan mengholopiskuntulbariskan segenap ia punja minat dan tenaga pekerdja. Blue-print jang achirnja, Saudara saudara, harus membawa kita kepada paradiso jang tertulis didalam kitab Divina Commedia -nja Dante Alighieri.
Saudara-saudara, demikianlah amanat seremoniil jang saja beri. kan kepada Saudara -saudara. Sebagai tadi saja katakan , tjatatan tjatatan tertulis didalam naskah sudah saja serahkan kepada Ketua Saudara -saudara.
Moga-moga Tuhan Jang Maha Esa memberkati pekerdjaan Saudara-saudara. Moga-moga saudara dengan pimpinanNja dapat mengadakan blue-print jang demikian itu , dan nanti djikalau blue-print itu sudah selesai, marilah kita semua, Saudara -saudara, mengerahkan kita punja tenaga agar supaja blue -print itu terseleng gara . Kita hidup didalam masjarakat adil dan makmur jang Saudara. saudara rentjanakan .
Sekian. Terima kasih.
PENDAHULUAN
Dalam pidato saja tanggal 17 Agustus 1959 telah saja djandji kan bahwa saja akan memberi pedoman bekerdja pada Depernas.
Setjara garis besar telah saja singgung beberapa hal mengenai Depernas.
Saja ingin lebih dahulu memperingatkan Saudara-saudara pada apa jang saja telah utjapkan pada hari kemerdekaan mengenai De pernas sebelum saja uraikan lebih landjut keinginan -keinginan ma sjarakat dari Saudara-saudara sebagai anggota Depernas. Waktu itu saja katakan : Saudara-saudara adalah berasal dari seluruh tanah air, dan tugas pokok Saudara - saudara ialah merantjangkan pola masja rakat jang adil dan makmur, makmur dan adil sebagai dimaksudkan oleh Mukaddimah U.U.D. 1945.
Pola jang Saudara -saudara susun akan saja sampaikan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk disjahkan dan kemudian dikerdjakan oleh seluruh masjarakat.
Kini saja ingin meminta perhatian Saudara -saudara untuk dua
hal jang harus Saudara -saudara perhitungkan dalam pekerd jaan De
pernas :
1. Semangat dan djiwa U.U.D. '45 .
2. Program Kabinet Kerdja.
Djiwa U.U.D. 45 adalah tegas, tepat, dan tidak ragu - ragu . Pekerdjaan Saudara hendaklah tegas dan tidak samar - samar. Garis garis jang Saudara akan gariskan, gariskanlah dengan tegas.
Depernas harus menggariskan gambarnja dengan djiwa pelukis jang tegas, kuat, terang. Gambarkanlah sesuatu dengan garis- garis jang fors , sehingga gambar itu berkata kepada bangsa Indonesia. Gambar itu harus mengandung harapan bagi Bangsa Indonesia, sebagai Undang-undang Dasar 1945 djuga memberi harapan kepada kita semua. Gambar itu harus dapat mengadjak bangsa Indonesia untuk mengerdjakan pola jang dimaksud.
U.U.D. kita adalah tepat bagi Bangsa Indonesia . Pola jang Sau dara tjiptakan harus sesuai dengan irama, rasa, kepribadian dan tindjauan hidup Bangsa Indonesia.
Pola jang membuat Bangsa Indonesia mendjadi mirip kebangsa lain tidak akan dapat memikat hati Bangsa Indonesia.
U.U.D. 1945 kita mengandung sifat tjepat. Depernas djangan bertélé- télé dalam pekerdjaan. Procedure-procedure jang berlangsung di Konstituante diwaktu jang lampau harus mendjadi tjermin bagi Saudara -saudara. Masjarakat mengingini tindakan jang tjepat.
Djika Saudara -saudara dapat memahami dan melaksanakan apa jang saja andjurkan diatas, maka Saudara telah dapat menangkap djiwa U.U.D. '45 dan Insja Allah Saudara akan dapat memenuhi keinginan nusa dan bangsa. Kemudian saja mengharapkan supaja Program Kabinet Kerdja mendapat perhatian pula dari Depernas. Apa jang harus kita perbuat dalam djangka pendek dan djangka pandjang untuk melaksanakan program tersebut. Chusus untuk pro gram pertama dari program Kabinet, jaitu jang mengenai sandang pangan, masjarakat mengharapkan sangat saran Depernas. Tindakan apa jang harus kita adakan untuk mengatasi kesulitan -kesulitan dila pangan sandang- pangan, dan bagaimana achirnja tindakan kita untuk menguasai persoalan ini seluruhnja.
Saja akan uraikan sekarang garis-garis besar pembangunan ng harus mendapat perhatian Depernas.
Dalam Pergolakan Revolusi Kemerdekaan sedjak hari Prokla masi 1945 maka Rakjat Indonesia telah berhasil membentuk negara kesatuan Republik Indonesia jang bebas dan berkedaulatan Rakjat dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan itu ialah Negara Kebangsaan.
Setelah 14 tahun berdjuang dalam kantjah Revolusi Indonesia, maka datanglah kini waktunja, karena keamanan dalam negeri telah membuka kemungkinan untuk itu, supaja meland jutkan pembangu nan semesta dan berentjana dengan bertekad bulat hendak menudju masjarakat jang adil dan makmur. Pembangunan berentjana dengan pengerahan rakjat Indonesia ialah djalan utama untuk mentjapai tudjuan membentuk masjarakat sosialis à la Indonesia, seraja meng habiskan dan membinasakan segala penghalang sebagai sisa- sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme jang masih bertjokol dalam masjarakat kita.
Rentjana pembangunan semesta atau overall seperti jang akan selesai diselenggarakan oleh Dewan Perantjang Nasional ditahun depan itu, adalah pembangunan dizaman peralihan . Zaman transisi ini bermula sedjak waktu sekarang sampai kewaktu sudah terbentuk nja negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila dengan meliputi masjarakat Indonesia jang adil dan makmur jang djuga berdasarkan adjaran Pantjasila . Berapa lamanja'zaman perali han itu, adalah tergantung kepada dajanja lekas putar rodanja Revo lusi Kemerdekaan Indonesia dihari depan dan lekas terbentuknja ma Bjarakat adil dan makmur itu. Banjak jang berlaku dalam per djuangan kemerdekaan : menghilangkan tjatjat- tjatjat badan rakjat : dan Negara karena perdjuangan dalam Revolusi, atau karena ber tempur dan berdjuang; menghilangkan pengaruh Hollandsdenken dalam tjara kita berpikir dan dalam dunia perundang-undangan serta dalam tingkah - laku orang Indonesia, jang dipikulkan oleh pendja djahan Belanda selama 350 tahun kepada pundak kita. Likwidasi masjarakat kolonial adalah sjarat-mutlak untuk merintis djalan menudju pembentukan masjarakat jang mengenal ekonomi nasional.
Sukar sekali kita dapat meramalkan berapa lamanja zaman per alihan itu. Mudah -mudahan setelah beberapa kali pembangunan semesta berentjana berdjalan, misalnja sesudah lima atau enam kali, maka hendaknja kita telah memasuki atau minimal telah mendekati masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila jang diidam idamkan perd juangan rakjat Indonesia.
Djadi tudjuan dan maksud pembangunan semesta ialah memba ngun masjarakat jang adil dan makmur; adil dan makmur jaitu menurut tindjauan adjaran Pantjasila , jang saja duga telah dikenal dengan sempurna oleh para anggota Dewan Perantjang Nasional sebelum dan sesudah mengangkat sumpah mendjadi anggota Dewan Perantjang Nasional.
Mengenal dasar- dasar pembangunan dan merenungkan berbagai faktor sekeliling perentjanaan pembangunan itu adalah pula sum bangan berisi djaminan kepada hasil pekerdjaan Dewan Perantjang Nasional jang diharapkan oleh Undang -undang dan Peraturan Pembangunan.
Terutama sekali maka sebelum Dewan Perantjang Nasional mu lai memutar rodanja untuk bekerdja dengan pemandangan jang djelas dan kegiatan jang tangkas, haruslah para anggota jang terhor mat lebih dahulu merenungkan sedalam- dalamnja hubungan pem bangunan semesta berentjana dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dengan U.U.D. 1945 dan dengan program Pemerintah Kabinet Kerdja serta pidato saja pada hari Proklamasi jang mendjadi pokok azasi landjutan Revolusi Kemerdekaan kita . Hubungannja itu terletak pada tenaga Rakjat dalam kesanggup an memberi isi dan tudjuan kepada Proklamasi jang luhur dan megah. Atau lebih tegas lagi dapat saja ulangi dengan memakai perkataan lain :
Kemerdekaan jang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu mengandung pesanan luhur supaja diisi dengan pembangunan. Membangun mempunjai arti jang sangat luas, jaitu membangun dalam segala bidang kehidupan Negara dan masjarakat, membangun dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik dan sosial, dalam bidang pendidikan dan kebudajaan dan jang tidak kurang pentingnja dalam bidang spirituil, guna mentjapai penghidupan jang berbahagia bagi seluruh rakjat Indonesia. Oleh karenanja men djadilah kewadjiban bagi setiap warga-negara tanpa perketjualian, karena Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu adalah manifestasi dari pada perdjuangan seluruh bangsa Indonesia jang penuh dengan pengorbanan.
Dalam Revolusi Kemerdekaan jang belum selesai itu, Rakjat Indonesia telah berhasil memberi isi-politik kepada Proklamasi dengan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pendjelmaan adjaran Pantjasila. Organisasi negara kita telah diabadikan resmi dalam tiga Undang -undang Dasar jang berturut turut berlaku sedjak tahun 1945 sampai kini, Konstituante Bandung tidak berhasil menjusun konstitusi jang ke- empat, jang akan me nuliskan dalam buku kodipikasi dengan djari para wakil pilihan rakjat bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kini sesudah 14 tahun berdjuang maka U.U.D. '45 telah ber. laku lagi . Dewan Perantjang Nasional akan memberi isi kepada Proklamasi dengan bertudjuan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur dengan mempertimbangkan faktor-faktor dibawah ini.
A. Artinja ada suatu perentjanaan overall.
Oleh karena soal pembangunan adalah soal jang tidak berdiri sendiri, jang tidak lepas dari hubungannja dengan bidang-bidang lain jang kehidupan Negara dan masjarakat, maka dalam melaksana kan pembangunan semesta, perlu adanja suatu perentjanaan overall, suatu perentjanaan semesta, jang didasarkan kepada kebutuhan dan kepribadian Rakjat Indonesia, tanpa mengabaikan tjontoh penga laman- pengalaman dalam pembangunan diluar negeri dengan per paduan pengalaman dan keadaan jang konkrit didalam negeri .
Perlu kiranja kita mengambil perbandingan dari pada pengala man pembangunan jang dilaksanakan oleh beberapa negara-negara jang kita ambil sebagai bahan- bahan perbandingan, kesemuanja me nudju kepembangunan sosialisme. Tidaklah sadja kemadjuan pem bangunan diluar negeri kita harus perhatikan, tetapi djuga bidang bidang pembangunan jang menemui kegagalan diluar negeri karena bersifat individualisme harus diperhatikan . Dengan berpokok kepada kebutuhan dan kepribadian bangsa Indonesia, maka tjontoh pem bangunan diluar negeri jang sesuai atau sedjadjar dengan kebu tuhan dan kepribadian nasional itu dapat dipertimbangkan untuk diteladani.
Berlainan dengan beberapa negara dibenua Asia, maka Republik Rakjat Tiongkok, mendasarkan pembangunannja kepada kolektivis me dan pengalaman- pengalaman pembangunan diluar negeri jang disesuaikan dengan keadaan serta pengalaman jang konkrit di Tiongkok sendiri. Pembangunan R.R.T., India dan Yugoslavia ini ternjata telah berhasil dengan memuaskan dengan rentjana- rentjana lima tahunnja. Hal itu ternjata dalam masa proces pembangunan selama 8 tahun belakangan ini . Dan suatu kenjataan jang tidak di pungkiri ialah, bahwa pembangunan di R.R.T. tersebut, adalah pembangunan dengan rentjana keseluruhannja dibawah pimpinan kebidjaksanaan dari pada Demokrasi Baru atau Demokrasi Rakjat, jaitu suatu bentuk ketata-negaraan jang sesuai dengan kepribadian bangsa Tionghoa, seperti Demokrasi Terpimpin ditanah Indonesia jang akan kita laksanakan dewasa ini untuk menggantikan demokrasi liberal jang telah usang dan tidak memenuhi tuntutan zaman . Terutama hasrat rakjat jang dikerahkan tenaganja untuk ikut membangun dengan melihatkan tendens untuk berhemat pembiaja an, waktu dan tenaga, hendaklah diperhatikan benar-benar, supaja ditimbulkan pula pada rakjat membangun : berhemat biaja, waktu dan bahan.
Untuk ini perlu adanja blue-print, adanja rentjana overall jang konkrit berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia jang pada hakekatnja bukanlah barang baru bagi kita, jang telah dirumuskan dengan kata-kata jang bersahadja, jaitu gotong-rojong dan dilengkapi dengan pengalaman- pengalaman pembangunan jang baik diluar negeri .
B. Hubungan Pembangunan Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin.
Oleh karena tidak ada suatu persoalan dalam kehidupan Negara dan Bangsa jang berdiri sendiri, terpisah antara satu sama lain , maka hal inipun perlu mendapat perhatian dari Dewan Perantjang Nasio nal, apabila kita tidak mau gagal dalam pekerdjaan kita. Ekonomi sebagai sendi dari pada kehidupan dan kesedjahteraan Nasional, haruslah dapat dilaksanakan sebagai dasar dari pada pembangunan keseluruhannja. Sistim ekonomi itu ialah Ekonomi Ter pimpin dan untuk melaksanakan ekonomi terpimpin ini diperlukan suatu kebidjaksanaan dalam sistim pemerintahan, jang memungkin kan stabilisasi politik . Bentuk ketata -negaraan kita pada waktu se karang memungkinkan dan membuka pintu seluas-luasnja bagi pe laksanaan Demokrasi Terpimpin. Dasar Demokrasi Terpimpin telah didjamin dan tersusun pada garis- garis besarnja dalam U.U.D. '45 jang kini berlaku lagi.
Atas alasan - alasan diatas, maka dalam merentjanakan pemba ngunan , hendaklah diperhatikan benar-benar:
Pedoman dasar Ekonomi Terpimpin.
1. Supaja, sesuai dengan tjita- tjita Proklamasi 17 Agustus 1945 menegaskan, bahwa tudjuan dari pada segala usaha dalam la pangan ekonomi dan keuangan ialah mewudjudkan keadilan, melenjapkan pendjadjahan dalam bentuk apapun , memberantas penindasan dan perbudakan, jang memandang manusia hanja sebagai alat untuk kepentingan sendiri atau golongan sendiri.
2. Supaja mengarahkan segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan kesuatu masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, dan jang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan bangsa Indonesia . Kepribadian bangsa Indonesia mengenai sifat gotong-rojong dan azas kekeluargaan. Hal ini perlu diperkem bang dan diatur . dalam lapangan ekonomi dan keuangan.
3 . Supaja pembangunan mewudjudkan dengan tegas apa jang di tentukan oleh pasal 33 Undang-undang Dasar.
4. Supaja pembangunan menjempurnakan ekonomi terpimpin se djalan dengan tjita - tjita demokrasi terpimpin, untuk melenjap kan sisa- sisa ekonomi kolonial, bahaja-bahaja paham kapitalisme dan free fight liberalism, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri .
5. Supaja dalam menjusun pola pembangunan harus dipikirkan Depernas konsentrasi produksi, distribusi dan pembangunan untuk memenuhi hadjat hidup rakjat terbanjak dikuasai oleh Negara.
6. Supaja djuga dalam lapangan ekonomi dan keuangan meme gang teguh, pada politik bebas dan actief terhadap luar negeri terutama dalam mendjalankan export, import dan kredit . Dalam melaksanakan rantjangan Dasar Undang-undang Pem bangunan Semesta, hendaklah Dewan Perantjang Nasional berpe gang teguh kepada pedoman pelaksanaan pembangunan seperti ber ikut :
( a ) Produksi
1 . Untuk mentjapai kedudukan selfsufficiency dilapangan sandang pangan , bahan makanan dan pakaian dan obat-obatan, dilaku kan intensifikasi pertanian untuk menaikkan produksi dalam negeri, berupa hasil- hasil bahan makanan dan bahan pakaian, mendjadi selfsupporting.
2. Untuk memperkokoh alat- alat pembajaran luar negeri, harus di intensiveer menaikkan produksi bahan- bahan export .
3. a ) Inventarisasi dan penggunaan industri- industri jang sudah
ada setjara efficient.
b ) Mendahulukan pendirian industri- industri pengolahan ba
han- bahan mentah hasil Indonesia mendjadi barang-barang
jang siap untuk dipakai.
c ) Memperluas/mengusahakan industri- industri besar/ketjil
dan sedang jang menghasilkan barang-barang kebutuhan
konsumsi rakjat sehari-hari.
d ) Mengusahakan industri-industri jang menghasilkan bahan
untuk keperluan pertanian dan perkebunan.
e ) Mempergiat dan memperluas pertambangan bahan -bahan
galian dan bahan-bahan tenaga nuklir.
1 ) Memenuhi research jang berentjana dan usaha-usaha kearah pendirian industri- industri berat.
4. Supaja diadakan pembangunan jang akan berakibat adanja per ubahan jang radikal dalam peraturan hak agraria, sebagai sjarat untuk meninggikan taraf hidup dan daja-beli rakjat, sehingga memberikan kemungkinan peninggian pendapatan nasional, dan tersebut terutama harus berisi usul djaminan pemilikan dan penggunaan tanah setjara lajak dan adil untuk petani, perdjan djian kerdja jang pantas antara pemilik dan penjewa atau pemaro serta penguasaan Negara atas tanah untuk memudahkan penjebaran penduduk dan herverkaveling, sesuai dengan sema ngat pasal 33 U.U.D. 1945.
5. Supaja pembangunan semesta menindjau dalam rangka indus trialisasi dan mekanisasi masalah penduduk, transmigrasi besar besaran teristimewa jang akan berakibat perentjanaan dan pe laksanaan penjebarannja dari daerah jang padat kedaerah jang masih tipis penghuninja setjara integral, massal, rasionil dan tegas, sehingga faktor tanah dan ruang sekitarnja mendjadi sum ber- sumber positif dari keperluan hidup sehari-hari chususnja, perekonomian dan kesedjahteraan umumnja.
( b ) Distribusi sebagai akibat Pembangunan Semesta
a. Konsentrasi import dan export ditangan Pemerintah.
b. Distribusi Pemerintah disalurkan melalui alat- alat perdagangan
jang dimiliki oleh warga-negara Indonesia.
c. Mengandjurkan koperasi dalam mendjalankan distribusi.
d. Menguasai alat-alat komunikasi jang vital dan mengawasi ko munikasi partikelir.
( c ) Keuangan sebagai akibat Pembangunan Semesta
1. Pemetjahan Anggaran Belandja mendjadi dua :
a ) Anggaran Belandja untuk routine;
b) Anggaran Belandja untuk pembangunan .
2. Melakukan ” deficit financing ” untuk pembangunan produktif.
3. Padjak :
a ) Padjak langsung diutamakan ;
b) Penjempurnaan pelaksanaan padjak progresip ;
c ) Penjempurnaan apparat dan sistim penarikan padjak .
4. a ) Mendirikan Bank Pembangunan ;
b ) Konsentrasi dari Bank -bank ditangan Pemerintah.
5. Pindjaman dari dalam dan luar negeri, dimana perlu dengan memperhitungkan plafond pindjaman dan kesanggupan pemba jaran kembali .
( d ) Apparatuur sebagai akibat Pembangunan Semesta
1. Kerdja, Organisasi dan Pimpinan :
a ) Mengeffectifkan pekerdjaan-pekerdjaan menurut ketentuan djam kerdja 40 djam seminggu dengan maximum 7 djam se
hari, disertai perbaikan -perbaikan nasib buruh.
b) Memperluas kesempatan kerdja dengan mendjalankan ploeg
system .
c) Memperhebat pendidikan dalam lapangan tehnik dan pim pinan ( technical and managerial skill ) , dengan djalan antara
lain mengadakan applikasi-kursus.
d) Menghargai serta menggunakan ketjakapan berdasarkan
prestasi kerdja.
e ) Mempertjepat Indonesianisasi, industrialisasi dan mekanisasi.
2. Mengenai Koperasi :
Menjempurnakan bimbingan dan mengawasi perkoperasian rak
jat dibidang produksi, distribusi dan industri.
C. Faktor- faktor penghambat Pembangunan sedjak tahun 1950.
Pembangunan semesta dan berentjana baru dapat berdjalan se telah kembali ke U.U.D. 1945 jang memungkinkan demokrasi ter pimpin dan ekonomi terpimpin .
Sebelum tahun 1959 pembangunan terbentur pada berbagai ma tjam faktor jang mendjadi penghambat bagi terlaksananja pemba ngunan tersebut. Sebab-sebab pokok sudah sama kita fahami, se hingga pada achir -achir ini setelah pikiran liberalisme, sabotage, per tjobaan intervensi dan gerakan subversif dan pemberontakan berha sil ditindas, timbul kebulatan fikiran untuk mengadakan retooling dalam susunan ekonomi, ketatanegaraan dan susunan masjarakat, jang tentu akan berakibat besar bagi kebidjaksanaan politik dalam stuktura ketatanegaraan Indonesia, jaitu suatu susunan jang pada hakekatnja bukan merupakan barang baru bagi masjarakat Indonesia jang disebut pelaksanaan Demokrasi Terpimpin atau jang disebut dengan kata-kata jang sederhana oleh rakjat kita, ialah masjarakat gotong-rojong sebagai satu-satunja djalan keluar menudju kepada pembangunan semesta atau pembangunan sosialisme á la Indonesia.
Faktor - faktor jang telah merupakan kebulatan fikiran itu kira nja tidak perlu kita kupas lagi, akan tetapi karena persoalan itu merupakan suatu persoalan jang sangat luas, karena tidak berdiri sendiri, maka perlulah kiranja meminta perhatian kepada aspek aspek jang ditimbulkan oleh sebab -sebab pokok itu, agar kita men dapat hasil jang tetap guna tertjapainja pembangunan semesta .
( a ) Faktor politis.
Pelaksanaan pembangunan berlangsung atas stabilisasi dibidang politik, sehingga pelaksanaannja itu tidak terbentur pada seringkali diadakannja pergantian program Pemerintah jang mungkin berten tangan dengan jang telah dilaksanakan. Akan tetapi praktek mem buktikan sebaliknja. Dalam kehidupan politik Negara kita sedjak Proşlamasi Kemerdekaan, belum pernah ditjapai stabilisasi jang kuat dan kokoh sehingga hampir setiap tahun , bahkan kadang kadang kurang dari setahun Kabinet sudah harus berganti. Perpe tjahan timbul dikalangan masjarakat luas. Operasi didjalankan sebagai suatu hobby ; oposisi didjalankan hanja untuk mendjatuh kan lawan politik dan menggantikannja. Lebih djauh faktor itu mengakibatkan lemahnja kedudukan kita diforum politik interna sional. Pada waktu ini semendjak 5 Djuli 1959, ketika bangsa Indonesia dengan tegas kembali ke U.U.D. 1945, stabilisasi dan keamanan dalam negeri sudah sampai ketaraf jang memungkinkan pelaksanaan pembangunan semesta berentjana. Situasi politik 1959 membuka pintu kearah itu.
( b) Faktor psychologis.
Tekanan ekonomi , kegontjangan politik, pertentangan ideologi dan akihat- akibat revolusi bersendjata masih sangat berkesan pada kaum buruh, tani dan pemuda serta potensi nasional lainnja ditam bah pula dengan politik adu -domba imperialisme jang dengan sadar atau tidak, telah dilaksanakan djustru oleh gembong-gembong poli. tik, mengakibatkan rakjat diam dalam seribu bahasa dalam perdjuangan menjelesaikan Revolusi : Mereka bersikap menanti, atau apatis dalam menghadapi pekerdjaan pembangunan. Faktor psycho logis ini akan dapat dihidupkan kembali dengan melaksanakan pembangunan semesta .
( c ) Faktor pendidikan.
Sistim pendidikan jang sebagian besar menurut dasarnja masih mempergunakan sistim lama, jaitu sistim pendidikan-kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan nasional. Pendidikan jang diberi kan setjara umum itu memang memberikan pengetahuan kepada se seorang tentang berbagai matjam ilmu, akan tetapi sangat terbatas, sehingga sukar untuk menudju kepada differensiasi, dimana tiap tiap bidang ilmu- pengetahuan ada ahli- ahlinja. Tidak adanja literatur jang bernilai tinggi bagi para pemuda kita, pun telah me njebabkan unsur- unsur jang baik dan tenaga kreatif dalam kebuda jaan kita itu mendjadi samar - samar.
Semua ini telah menambahkan kekurangan keahlian dikalangan bangsa kita jang seharusnja didalam masa pembangunan ini meme gang peranan penting. Padahal pembangunan semesta dan beren tjana sangat memerlukan tenaga ahli pembangunan jang kini sangat terbatas djumlahnja. Tetapi pembangunan tak boleh ditangguhkan karena djumlah ahli pembangunan jang terbatas itu. Melainkan kita harus bersemangat : Sambil membangun akan memperkaja keahlian dengan pengalaman jang dibutuhkan untuk melandjutkan pemba ngunan. Sekolah teknik hendaklah ditindjau kembali dan diarahkan kepada penanaman tenaga pembangunan jang ahli dan berdjiwa 1945.
( d ) Faktor Administrasi Negara.
Dalam pembangunan raksasa, maka organisasi dan administrasi pun menentukan berhasil atau tidaknja pelaksanaan dari sesuatu planning. Walaupun planning itu telah disusun dengan sebaik baiknja, semuluk -muluknja, akan tetapi dengan organisasi dan admi nistrasi jang tidak teratur dan tjepat, maka rentjana'itu mungkin akan merupakan suatu impian belaka. Oleh karena faktor itu harus dilaksanakan dengan baik disemua instansi dan /atau lembaga jang mengatur kebidjaksanaan politik, ekonomi dan sosial bagi masjarakat. Birokrasi jang berlebih - lebihan jang meradjalela di -instansi Pemerintah, mengakibatkan pekerdjaan jang seharusnja dapat diselesaikan dalam waktu sehari, mendjadi berbulan- bulan.
Mismanagement dan korupsi pun merupakan suatu kebobrokan atau faktor penghalang dalam suatu masjarakat jang disebabkan kurangnja ahli-ahli terutama dalam bidang administrasi kenegaraan. Penempatan tenaga -ahli pada Dewan Perantjang Nasional dan pe laksanaan perantjang pembangunan harus dipertimbangkan dari sudut bakat, ketjakapan dan keahlian jang dibutuhkan.
( e ) Menghidupkan potensi rakjat.
Pembangunan semesta dan berentjana baru terdjamin akan ber hasil baik, apabila pembangunan itu tidak sadja mempunjai tudjuan untuk membentuk masjarakat jang adil dan makmur, tetapi djuga harus mendukung oleh rakjat sendiri jang diikut- sertakan dalam me njusun, mengesahkan, menilai, mengawasi dan melaksanakan pem bangunan itu .
Sangatlah penting faktor potensi rakjat, jang harus dihi. dupkan untuk mendjamin terlaksananja overall planning dengan berhasil baik. Dalam hal pengerahan tenaga-benda, baik berupa uang ataupun bahan pembangunan, harus lebih dahulu dikerahkan jang ada ditanah air kita, dan sesudah itu apabila tak tjukup baru difi. kirkan pentjarian tenaga-benda dari luar negeri. Begitu pula untuk menaikkan potensi rakjat, supaja dapat berhemat tenaga dan berhe mat waktu dalam melaksanakan pembangunan , maka haruslah Dewan Perantjang Nasional menindjau sedalam- dalamnja dan menundjukkan djalan setjara konkrit, bagaimana pada hari depan tenaga rakjat dapat dikerahkan untuk pelaksanaan pembangunan jang harus berhasil baik itu.
( f ) Faktor tjampur- tangan negara asing.
Kalau faktor-faktor jang dikemukakan diatas tadi merupakan faktor- faktor jang tumbuh didalam negeri, maka faktor- faktor lain dari luar negeri pun banjak mempengaruhi djalannja pembangunan dinegara kita jang masih muda ini. Satu diantara faktor-faktor jangdatangnja dari luar negeri, ialah faktor tjampur- tangannja negara negara asing terhadap persoalan dalam negeri kita.
Sesudahnja selesai perang dunia kedua, maka timbullah dua „ matjam stabilisasi” didunia ini, jaitu stabilisasi kapitalisme dan stabilisasi sosialisme. Ketenangan jang ditimbulkan oleh stabilisasi ini hanja untuk sementara sadja, karena kedua belah pihak selalu bertentangan antara satu sama lain. Kalau stabilisasi kapitalisme jang ditudjukan untuk kepentingan finans-kapitalis mengandung pertentangan antara sesama negara-negara imperialisme dan diantara negara-negara imperialisme dengan rakjat- rakjat djadjahan, maka stabilisasi sosialisme mengandung konsolidasi kedalam dan keluar. Untuk mengimbangi stabilisasi sosialisme ini, maka negara-negara imperialis dengan berbagai matjam djalan telah mengusahakan mempengaruhi negara-negara setengah djadjahan dan jang baru mendapatkan kemerdekaannja, terutama dengan menanamkan modal monopolinja dan mengikatnja dengan pakta-pakta militer jang tidak boleh tidak mengandung kerugian besar dipihak negara sete ngah djadjahan atau jang baru menerima kemerdekaannja . Timbul lah kekatjauan-kekatjauan dibidang ekonomi, politik dan sosial dan hal ini membawakan kesempatan bagi negara -negara imperialis untuk mengadakan tjampur- tangan jang langsung terhadap persoalan dalam negeri dari negara-negara tersebut. Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin akan memimpin pembentukan masjarakat jang makmur, jang lepas dari pada tindasan imperialisme dan kolonialisme berupa apapun.
Demikianlah diantaranja faktor-faktor jang telah menimbulkan penghambatan bagi pembangunan semesta negara kita ini .
D. Faktor- faktor pelantjar pembangunan.
1. Stabilisasi harga.
Untuk pembangunan perlu adanja stabilisasi harga, dengan kon sentrasi perdagangan ( jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara U.U.D. 1945 pasal 33 ) .
Hal-hal jang diuraikan dibawah ini akan dapat mentjapai stabilisasi harga tersebut malahan menekan harga itu .
Lapangan keuangan dan perusahaan.
a. National saving.
Menaikkan national saving dengan djalan :
1. penghematan sektor- sektor Pemerintah maupun partikelir ;
2. intensifikasi sumber -sumber jang sudah ada ; menggali sum
ber- sumber jang belum ada.
b. Deficit financing.
1. Menjalurkan keusaha-usaha produktip (agar supaja anggaran
belandja dalam waktu tertentu dapat seimbang) .
2. menarik " hot-money ” diantaranja dengan djalan mendjual
obligasi ( djuga perusahaan -perusahaan partikelir nasional didalam masa peralihan dibolehkan untuk mengeluarkan obligasi tidak bernama ( aan toonder) .
Akan tetapi untuk menjalurkan uang itu kearah produksi, perlu pentjegahan akan adanja spekulasi. Bahan -bahan perdagangan jang penting harus dikuasai oleh negata, sebagai taraf pertama bahan -bahan kebutuhan rakjat sehari -hari (beras, gula, ikan asin, bahan pakaian ) .
a. Sistim padjak mungkin akan ditindjau kembali.
1. langsung ;
2. progressip ;
3. penjempurnaan aparat ;
4. mentjari objek-objek baru , tjontoh : mobil jang dari satu
lebih berat padjaknja ; rumah jang melebihi jang normal dikenakan padjak jang berat, dan sebagainja.
d. Bank.
Pada dasarnja perputaran modal harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk membiajai pembangunan menudju masjarakat sosialis à la Indonesia, oleh karenanja bank-bank seharusnja dikuasai oleh negara.
Politik perkriditan seharusnja membantu untuk mentjapai tjita tjita itu.
Mengusahakan terpentjarnja pembagian modal dalam negara. Modal warga-negara diatur supaja dapat merupakan modal nasional dan dipakai untuk membantu pembangunan negara. Pada prinsipnja modal asing dapat diterima hanja sebagai pin . djaman.
Bank-bank dan badan -badan kredit jang banjak djum lahnja di Indonesia ini perlu diatur dan dikonsentreer oleh Pemerintah ( sentralisasi keuangan) .
Bank Indonesia baik dipusat maupun didaerah hanja bekerdja sebagai bank sentral. Bank-bank Negara lain diberi fungsi jang tertentu sesuai dengan rentjana pembangunan semesta, diantara mana harus ada jang bekerdja aktip sebagai pelopor pemba ngunan ( Bank Pembangunan ) dan lainnja mengerdjakan onder houd dan spesialisasi.
Bank- bank Negara ialah :
Bank Industri ;
Bank Negara ;
Bank Rakjat ;
Bank Tani Nelajan.
Selainnja dari pada itu ada pula bank asing jang baru diambil alih. Bank- bank Nasional partikulir mengadakan gabungan gabungan sehingga merupakan bank-bank besar jang mudah diawasi oleh Pemerintah . Sesuai dengan politik pada sektor usaha nasional pertikelir masih dibolehkan untuk bekerdja jang lambat-laun akan menjesuaikan diri dengan rentjana Pemerin tah sesuai dengan berkembangnja masjarakat jang adil dan makmur. Sesuai dengan tudjuan pokok, maka seharusnja bank bank itu bekerdja menudju kemasjarakat jang adil dan makmur.
Sesuai dengan tudjuan, maka pembiajaan hendaknja ditudju.
kan kepada :
1. Usaha -usaha masjarakat desa.
2. Usaha Negara ( Industri berat, pertanian, perkembangan, per hubungan, dan sebagainja ).
3. Sedang usaha nasional partikelir ( dalam masa peralihan,
dus masa sebelum 1 dan 2 bertumbuh ) dapat dibantu oleh negara dalam bidang-bidang jang sifatnja membantu usaha
usaha, satu dan dua dengan diberi keuntungan tertentu .
Dalam rentjana pembiajaan perlu didjaga :
1. Penafsiran modal.
2. Penentuan produksi.
3. Djumlah modal pembangunan djangka pandjang.
4. Faktor tempo.
5. Penggunaan tenaga.
6. Penggunaan transport.
e. Inventarisasi dan mobilisasi alat-alat produksi baik kepunjaan
Pemerintah ataupun partikelir.
1. Jang hantjur akibat perang kolonial dipulihkan dan dipro
duksikan kembali.
2. Jang masih ada, dikerahkan produksinja ( pabrik -pabrik
tenun, pabrik -pabrik beras, gula dan lain -lain ).
3. Segala peralatan, mesin-mesin dan sebagainja jang dapat di
gunakan oleh negara untuk pembangunan. Baru kalau ada
kekurangan- kekurangan, dapat mengimport dari luar negeri
( penghematan dan mengurangi pemakaian devisen ) .
4. Perusahaan -perusahaan Belanda jang dinasionalisasi dengan
umumnja didjadikan perusahaan -perusahaan Negara jang
keuntungannja digunakan untuk pembangunan ( perusahaan
perusahaan, bank-bank, asuransi, dan lain- lain ) .
5. Perusahaan - perusahaan Negara perlu diintensifeer dan di pimpin sebaik-baiknja dan keuntungannja dipakai untuk
pembangunan. Tjontoh perusahaan -perusahaan, bank -bank,
dan lain-lain perusahaan negara .
6. Nutsbedrijven jang hanja bersifat sosial sadja dan merugi.
kan negara perlu ditindjau lebih dalam dan diatur setjara
komersiil biasa jang harus menguntungkan bagi negara
dengan tidak meninggalkan sifat-sifat sosialnja. Tjontoh : air,
tilpon , listrik .
2. Kegiatan ekonomi berhubung dengan luar negeri.
1. Pimpinan import dan export keluar negeri,
2. Foreign aid dan lain-lainnja dikuasai negara .
3. Pampasan
Mengingat pentingnja pembangunan, tidak dibenarkan pema kaian pampasan untuk keperluan konsumtief.
Dalam masa peralihan, pindjaman luar negeri melalui partikelir pun dipermudah dengan mengadakan modus : dapat mengguna kan hasilnja untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan rentjana Pemerintah. Pindjaman luar negeri untuk kepentingan partikelir dibawah pengawasan dan djaminan Republik Indone sia hendaklah dimungkinkan.
4. Produksi bahan export dipergiat untuk memperlipat-gandakan
devisen.
5 . Penghematan devisen ( tidak mengimport bahan- bahan jang se
benarnja masih dapat diusahakan didalam negeri ) .
Sektor-sektor :
a. import
b. export dikuasai negara .
c. distribusi
Dapatlah dengan negara setjara tegas dikuasai oleh negara ke butuhan penting rakjat ( beras, gula, ikan asin, bahan pakaian ) . Sifat sifat jang monopolistis hendaknja ditiadakan dan dialihkan kene gara, maupun koperasi- koperasi rakjat. Memperbesar produksi barang- barang konsumsi jang dibutuhkan rakjat banjak mengurangi tenaga administrasi dan disalurkan ketenaga produksi. Untuk men tjegah inflasi perlu pembangunan besar- besaran untuk mengimbangi produksi dan peredaran uang.
3. Standard kebutuhan.
Untuk rakjat dibuat standard kebutuhan, dan selebihnja di kenakan pembajaran mahal.
Hal ini mendjadi inti -sari dari ekonomi terpimpin in a nut shell.
4. Ketjepatan .
Sedang rentjana-rentjana harus setjepat-tjepatnja dilaksanakan.
5. Tjara gotong-rojong.
Mengikut-sertakan rakjat . Bekerdja dengan mendapat upah.
Memupuk kepribadian kita jang ada ( gotong -rojong) terutama di desa -desa.
Pembangunan jang kiranja sesuai dengan kebutuhan mereka dan dalam djangka pendek kelihatan hasilnja ; misalnja : pembangunan waduk, saluran air, djalan- djalan dan sebagainja. Dalam hal ini hendaknja para pemimpin memberi tjontoh untuk kepentingan mereka.
Structura Anggaran Negara .
Anggaran Belandja dipetjah mendjadi dua jakni :
1. Anggaran Belandja untuk routine,
2. Anggaran Belandja untuk pembangunan.
2. Rentjana bertahun
Untuk pelaksanaan usaha seperti tersebut diatas, dibutuhkan adanja rentjana jang dilaksanakan dengan konsekwen ( rentjana 5-7 tahun ) . Tiap- tiap habis rentjana diadakan koreksi dan balans. Rentjana tersebut harus memenuhi soal umum seperti :
a. sesuai dengan ketentuan diatas maka usaha- usaha penanaman dapat ditentukan intensifikasi atau extensifikasinja, dimana letak daerah-daerah itu dan bagaimana pelaksanaannja,
b. menggunakan setjara baik, tentang pilot- pilot project, proef-sta tion -proef-station dan usaha-usaha lain sed jenis, terutama menge nai pemberantasan hama dan penambahan hasil, mentjari vareteit-vareteit dan klimatiseren djenis -djenis baru,
c. penjesuaian perbaikan tehnis, pengairan dan lain- lain,
d. memberikan stimulans dan penghargaan setjara wadjar, mem berikan subsidi, dan hadiah-hadiah atau penghargaan lain terhadap perintis dan penemu usaha kemadjuan tani, umpama penemuan djenis tanaman, pemberantasan hama, djenis ikan mudjair, hewan dan lain - lain .
3. Titik berat dan susunan utama pembangunan
Sesuai dengan tudjuan pokok, bahwa pembangunan harus memberi kemakmuran kepada 95 % dari rakjat, maka seharusnja titik berat pembiajaan diarahkan kesitu .
a. Masjarakat Desa .
Didalam taraf pertama perlu kita perhatikan masjarakat desa, karena desa adalah landasan dari masjarakat negara kita . Kita semua maklum, bahwa masjarakat desa dari dahulu sampai 13 tahun merdeka tetap rendah tingkat hidupnja. Terutama di Djawa dimanapenduduk sangat padat, pembagian tanah sangat ketjil, rakjat hidup dalam kemiskinan. Masjarakat desa masih hidup dalam zaman prae- kapitalisme. Produksi hanja ditud jukan kepada mentjukupi kebutuhan sendiri: motief ekonomi tidak dikenal; berpikir setjara tradisionil dan unsur- unsur tradisi masih terlalu besar mempenga ruhi hidup perekonomian masjarakat desa. Pembentukan modal tidak mungkin , paling tinggi kekajaan berupa tanah, ternak dan perhiasan jang nanti terpetjah- petjah kepada warisnja kalau suatu keluarga meninggal. Maka mudah mereka mendjadi mangsa lintah darat, warung -warung asing, sistim idjon dan lain- lain. Selamatan selamatan dan rupa - rupa upatjara tradisionil menambah lemahnja hidup ekonomi masjarakat desa. Aspek physik , sjarat-sjarat kese hatan (makan, pakaian dan perumahan ) jang serba kurang melum puhkan mereka.
Berlawanan dengan itu hidup subur perusahaan -perusahaan asing jang sifatnja kapitalistis jang tak memberi kesempatan untuk tumbuhnja masjarakat desa . Keadaan ini telah berubah, tetapi hanja sedikit dan tidak seimbang dengan tambahan penduduk, hingga tingkat hidup tetap rendah.
Dengan adanja desa jang tetap melarat dengan daja beli jang rendah tidak mungkin pembangunan berdjalan lantjar. Itulah sebabnja maka kemakmuran harus ditudjukan kepada masjarakat desa . Perlu koperasi- koperasi dibangun, misalnja :
1 . Koperasi Penggarapan Tanah,
2. Koperasi Pembelian Alat-alat Pertanian,
3. Koperasi Pembelian Rabuk,
4. Koperasi Transport,
5. Koperasi Kebutuhan Sehari-hari,
6. Koperasi Kredit Lumbung.
Mengadakan kredit sistim jang baik terutama bagi mereka jang berkoperasi. Perusahaan ketjil ( gamping, genting, batu merah dan sebagainja ) hendaknja djangan dimiliki perseorangan , tetapi supaja dimiliki desa . Pun masjarakat desa harus turut memperlipat-ganda kan produksi usaha negara.
b. Usaha Negara.
Kalau masjarakat desa sebagai landasan masjarakat Indonesia perlu pembangunan setjepat-tjepatnja, maka untuk mengimbangi itu perlu usaha -usaha negara dalam projek- projek besar jang betul- betul untuk kepentingan rakjat dipergiat guna mempertjepat proses kemakmuran rakjat jang merata .
Industri.
Industri berat perlu mendapat perhatian dalam rentjana djang. ka pandjang, sebab industri berat merupakan landasan bagi indus trialisasi Indonesia dimasa depan. Industri sedang dan ketjil jang tak membutuhkan permodalan banjak harus dimobilisir dengan per timbangan :
1 . menampung tenaga buruh sebanjak- banjaknja ( pasal 36 Un
dang-undang Dasar Sementara ).
2. mengganti kekurangan-kekurangan tenaga kita sementara (mo
dal, tehnisi dan lain- lain ) sambil menunggu modernisasi jang
memakai waktu .
Intensifikasi/
Extensifikasi
terhadap :
1. perusahaan - perusahaan jang tidak berdjalan ,
2. perusahaan -perusahaan / pabrik - pabrik jang belum bekerdja de ngan full capacity.
3. mendirikan pabrik- pabrik komplementer disamping pabrik
pabrik jang sudah ada ( pabrik tebu, pabrik beras, dan lain -lain ) .
Disamping tjara-tjara mekanis untuk sementara perlu tjara se derhana asal mentjukupi kebutuhan rakjat banjak. Djuga kwaliteit jang tjukup untuk kebutuhan rakjat misalnja tekstil.
Mekanisasi tanpa pembangunan industri hanja akan menambah import belaka dan memperberat devisen negara . Industri memper kuat dasar atau sendi- sendi sektor pertanian, pertambangan , transport dan pula Angkatan Perang kita . Industrialisasi akan membebaskan negara kita dari terus menerus menggantungkan diri pada import dari luar negeri. Kemadjuan sektor agraria diimbangi dengan kemdjuan sektor industri akan mendjadikan Indonesia satu negara jang betul- betul kuat dan sentausa.
C. Usaha partikelir.
Didalam sidang MUNAP 1957, pernah ditegaskan, bahwa banjak dalam angkatan muda Indonesia ada inisiatip jang sehat, tetapi keku rangan modal. Bahwa memang ada hanja sedikit djumlahnja dan sebagian besar membutuhkan kredit djangka pandang dari Pemerin tah. Kalau demikian, apakah tidak sebaiknja kalau modal dari pada rakjat itu dipakai sendiri oleh Pemerintah untuk pembangunan peru sahaan- perusahaan negara, djadi untuk umum. Djika perlu dengan orang-orang partikelir sebagai pimpinan dan atau perusahaan-tjam puran. Pengusaha-pengusaha partikelir jang dapat berdiri sendiri, memiliki perusahaan/industri dengan hanja bantuan kredit usaha, dibolehkan berdiri terus.
Pengusaha-pengusaha partikelir jang tidak tjukup modal, tetapi banjak inisiatip dapat disalurkan keperusahaan negara untuk menga badikan kepada kepentingan umum menurut sjarat U.U.D.S. pasal 28 : Pengusaha -pengusaha partikelir jang hanja dapat hidup atas perlindungan Pemerintah senantiasa, hanja merugikan rakjat banjak.
Untuk golongan ketjil ini , rakjat seluruhnja djadi dirugikan . Pemerintah nasional manakah jang dapat membangun dengan tjara demikian itu ? Telah ditegaskan, bahwa kapitalis Indonesia sudah ketinggalan djaman. Kalau toch golongan ini masih getolereerd maka lambat- laun harus menjesuaikan diri dengan rentjana Pemerintah .
Kenjataan bahwa masih adanja :
1. perusahaan -perusahaan besar asing ;
2. perusahaan -perusahaan ketjil asing jang djumlahnja besar dan
kuat :
3. belum lengkapnja alat- alat dalam negara ;
maka disamping melengkapi diri, memperkuat usaha desa dan usaha negara, sektor partikelir nasional dapat bergerak dalam fungsi mem bantu usaha -usaha pembangunan . Demikian pula usaha- usaha par tikelir asing harus membantu usaha -usaha pembangunan, tetapi lambat- laun harus meninggalkan Indonesia. Dengan madjunja masjara kat desa dan usaha-usaha negara, usaha -usaha partikelir, nasional dengan sendirinja akan menempatkan fungsinja dalam masjarakat Indonesia setjara komplementair. Dengan demikian achirnja tiap-tiap anggota masjarakat Indonesia akan menempatkan dirinja dengan fungsi jang tertentu didalam masjarakat jang adil dan makmur. Untuk melaksanakan itu perlu faktor- faktor tersebut dibawah ini mendapat perhatian .
4. Pimpinan Management
Didalam pelaksanaannja perlu pimpinan jang tegas sebagai mana diterangkan diatas. Tanpa pimpinan tegas pembangunan tak akan lantjar, malahan dapat menggagalkan rentjana jang teratur rapi. Kedjudjuran dan sifat patriotik perlu dimiliki oleh mereka jang diserahi tugas serta tanggung -djawab pelaksanaan rentjana. Pimpinan dalam segala lapangan harus diadakan setjara terbuka, agar kesempatan menjalah - gunakan djabatan ditjegah . Fungsi demi kian selajaknja diatur dengan peraturan jang tegas. Dalam manage ment harus ada desentralisasi dan demokratisering dalam kontrole. Disamping faktor management untuk efficiency kerdja perlu faktor penggunaan tenaga dan faktor tempo mendapat perhatian .
Dalam mengambil tenaga-tenaga buruh / pegawai seharusnja kita tidak semata- mata menitik beratkan kepada idjazah, tetapi djuga kepada ketjakapan dan bakat, agar supaja dapat menduduki tempat jang lajak ( pasal 28 U.U.D.S. ) dan dengan demikian dapat mendorong tertjapainja efficiency kerdja. Sebagaimana dimuka telah dikemukakan, dalam taraf pertama hendaknja pembangunan jang memberi employment (menampung sebanjak mungkin tenaga buruh ), mengikut- sertakan rakjat, terutama untuk memberantas pengangguran ( pasal 3 ajat 1 Undang-undang Dewan Perantjang Nasional jo pasal- pasal 36 dan 38 U.U.D.S. ) . Dalam taraf selandjutnja hendaknja disesuaikan dengan kemadjuan dilapangan industri dan mekanisasi . Tjara kerdja gotong-rojong perlu dipupuk /dipulihkan kembali dengan menginsjafkan manfaat dan kegunaan pembangunan untuk rakjat . Disamping rentjana- rentjana djangka pandjang, perlu pelaksanaan rentjana -rentjana djangka pendek .
Berhasilnja pembangunan djangka pendek akan menarik rakjat dalam memberikan bantuannja guna melaksanakan pembangunan djangka pandjang. Maka oleh sebab itu perlu berhasilnja pentjuku pan bahan makan, pakaian agar dapat menarik rakjat dalam ikut sertanja dalam pembangunan djangka pandjang. Faktor tempo penting untuk memperhitungkan ketjepatan kerdja . Ketjepatan kerdja dapat ditentukan oleh mesin, sebab segala sesuatu berdjalan otomatis. Tjara- tjara ini dipakai untuk mengedjar tempo dalam memperlipat gandakan produksi. Di Indonesia soal tempo itu dapat djuga dikedjar dengan membangun perusahaan - perusahaan sederha na disamping memberi djaminan-djaminan sosial, menempatkan orang- orang jang semestinja dan pimpinan sebagaimana tersebut diatas. Didalam perusahaan -perusahaan negara tjara- tjara organisasi perusahaan partikelir dapat ditiru dengan memberikan sebagian keuntungan / tantieme kepada pimpinan dari staf, serta gratifikasi kepada pegawai-pegawainja. Untuk projek- projek penting misalnja, dapat diadakan perdjandjian tentang lamanja djam kerdja, sistim kerdja ( ploeg, dan lain -lain ) jang menjimpang dari sjarat - sjarat kerdja biasa .
Perlu pula faktor-faktor:
a. Komposisi kerdja,
b. Hubungan kerdja.
c. Djaminan Sosial sebaik -baiknja mendapat perhatian.
Didalam masa pembangunan disamping pendidikan umum mela lui sistim pendidikan biasa, perlu diperhebat pembentukan kader kader pembangunan. Rentjana pendidikan harus seimbang dengan rentjana pembangunan semesta. Pendidikan technical dan manage rial skill dapat diperhebat dengan djalan mengadakan kursus-kursus aplikasi , korrespondensi dan lain - lain . Sistim perpaduan sekolah dan kerdja ( teori dan praktek ) dapat mengerahkan pembentukan kader kader pembangunan . Pun perusahaan -perusahaan baik kepunjaan Pemerintah maupun partikelir dapat mendidik kader-kadernja. Dengan djalan demikian kekurangan tenaga ahli akan segera dapat diatasi guna modal pembangunan semesta . Djangan dilupakan mendidik kader- kader koperasi, oleh karena koperasi adalah salah satu landasan jang sangat penting untuk pembangunan masjarakat Indonesia seperti jang kita tjita- tjitakan.
5. Pokok -pokok keselarasan
Bagi pembentukan pola projek jang dimungkinkan supaja didja min terlaksananja, maka untuk kepentingan potensi nasional dan bantuan luar negeri , haruslah Depernas memikirkan fikiran- fikiran dibawah ini sebagai pedoman dalam menjusun pola pertama.
Dalam perdjalanan sedjarah Indonesia selama dua ribu tahun jang achir ini senantiasalah ternjata, bahwa seluruh kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan ekonomi dari Sabang dipulau Sama tera sampai Merauke di Irian Barat .
Kesatuan ekonomi itu terletak geografis antara dua benua Asia dan Australia dan antara dua samudera : samudera India dan samu dera Pasifik . Kesatuan ekonomi itu memungkinkan pembangunan nasional jang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian bangsa Indonesia, apabila kepulauan Indonesia berdiri dibawah kesatuan administrasi jang nasional dan merdeka .
Dilapangan ekonomi Indonesia kelihatan berdjalan dua soal jang seolah -olah sangat bertentangan, jaitu : kekajaan Indonesia dila pangan tenaga manusia dan tenaga bahan dalam negeri, serta keku rangan sumber pertukaran ( foreign exchange funds) diluar negeri. Kekajaan dalam negeri itu terletak dibidang tenaga manusia Indonesia sebagai pekerdja jang hampir tak ada batasnja ; kemung. kinan industri berat, menengah dan ringan ; kemungkinan export jang besar ( timah , karet , kopra, kaju, teh, tembakau , gula, hasil hutan dan lain- lain ) ; bidang ekonomi jang belum intensif diexploi teer : perikanan, pertanian dan pertambangan.
Untuk pembangunan pada hari jang akan datang, Indonesia membutuhkan : devisen jang besar, pindjaman uang diluar negeri, bantuan tehnik dan bahan industri dan untuk sementara djuga bahan makanan . Terutama jang sangat urgent, ialah : bantuan tehnik dan pind jaman uang dari negara apapun , dengan sjarat supaja djangan mengikat Indonesia.
Pembangunan berentjana jang kedua, buatan dan susunan De pernas, akan mulai berdjalan pada tahun 1961 depan ; untuk itu dalam tahun 1959 ini harus sudah ada kepastian Indonesia menghi dupkan potensi nasional dan akan mendapat bantuan pindjaman uang dan bantuan tehnik disegala lapangan. Politik luar negeri jang aktif dan bebas itu pada tahun 1959 ini harus sudah diarahkan kearah supaja mendapat bantuan tehnik dan pindjaman uang untuk membangun dengan hak mengikat.
Tahun ini dan dalam waktu depan politik luar negeri Indonesia akan mendapat warna ekonomi untuk kepentingan pembangunan dan kesedjahteraan rakjat Indonesia.
Itupun dengan mendahulukan sumbangan tenaga uang nasional, pindjaman rakjat Indonesia sendiri, jang masuk bidang kehidupan potensi nasional .
Disebelah itu seluruh dunia mendapat kesempatan membantu Indonesia dalam rangka post-war reconstruction didaerah kepulauan Indonesia jang sangat penting dan kaja dengan manpower serta materialpower.
Dengan uraian pola berisi pilihan projek pembangunan jang overall ( semesta ) dan mengenai segala lapisan Rakjat diseluruh Indonesia, supaja tiap-tiap daerah mendapat alokasi pembangunan, maka dapatlah kita berkisar kepada pola kedua, jaitu jang mendje laskan pola projek pembangunan tadi itu .
B. POLA PENDJELASAN PEMBANGUNAN
Pola kedua berisi pendjelasan dari pada pola pertama jang me nentukan projek pembangunan dengan alokasinja bagi daerah-dae rah.
Pada bagian ini , Amanat ini memberi pendjelasan kepada uraian tentang pola pertama. Bagi pendjelasan ini hendaklah Depernas mentjurahkan perhatian kepada naskah -naskah :
a. Amanat Presiden pada sidang Munap bulan Nopember 1957 jang menegaskan arti naskah proklamasi 17 Agustus 1945, jang tidak lain dari pada amanat rakjat sebagai pengorbanan beri bu-ribu pemimpin / pedjoang nasional dalam masa berpuluhmendjadi tjita- tjita bangsa Indonesia, jakni :
1. Berdirinja negara kesatuan Republik Indonesia jang berwi lajah dari Sabang sampai Merauke.
2. Dibidang sosial ekonomi mentjiptakan suatu masjarakat
adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, jaitu masjarakat
jang berkeadilan sosial seperti dimaksud pasal 38 U.U.D.S.
b. Amanat Presiden pada sidang Dewan Nasional ke-IV bulan September 1957, jang menegaskan arti dari pada masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila adalah masjarakat sosialis á la Indonesia, dan bukan masjarakat seperti di Sovjet Uni, Hongaria, Tjekoslowakia dan lain -lainnja, karena Indonesia mempunjai tjorak sendiri .
Supaja lebih mudah rumusan diatas diperlukan pula pendje lasan.
1. Unsur pokok
Disamping itu tidak boleh dilupakan bahwa masih ada 5 unsur pokok jang harus diperhatikan dalam masalah ini, ialah bahwa per: kembangan pertanian dan perubahan agraria jang menguntungkan kaum tani dan memberikan perspektif sebagai berikut:
a. Meninggikan taraf hidup dan meninggikan daja beli rakjat
banjak.
b.
Meningkatkan daja tjipta kaum tani jang merupakan bagian ter besar dari massa rakjat.
c. Mentjukupi (menjediakan ) bahan mentah hasil pertanian untuk industri dalam negeri.
d . Supply bahan makanan untuk seluruh rakjat. Termasuk kota
kota dan daerah - daerah industri (bahan hidup primair ) .
e . Bahan export hasil pertanian untuk pembelian barang- barang
modal, bahan -bahan baku dan lain -lainnja .
Lima unsur pokok ini adalah mutlak dibutuhkan untuk indus trialisasi industri itu sendiri dan untuk menstabilisasi pada umum nja .
Kalau perbaikan politik agraris ini berhasil, maka bisa didja. min :
a . Kelangsungan hidupnja industri.
b. Menghemat devisen untuk pembelian raw material ( umpama,
kapas dan lain - lain ) serta bahan makanan beras.
c. Menambah devisen untuk pembelian barang- barang modal dan bahan- bahan baku untuk keperluan industri.
2. Menaikkan Produksi
Tetapi ini bukanlah kesulitan-kesulitan jang tidak dapat diatasi. Untuk mengatasinja ialah dengan djalan meninggikan produksi per kapita disamping usaha- usaha sampingan jang lain , jaitu pro duktiviteit tenaga, anthusiasme bekerdja, serta penekanan ( onder drukken ) terhadap tengkulak, woeker dan lain - lain . Kenaikan produksi dapat ditjapai dari dua segi, ialah :
1. Perluasan tanaman , pembukaan tanah - tanah baru , penanaman
tanah -tanah kosong dan lain- lain.
2. Peningkatan produksi tiap ha-nja. Dengan djalan perbaikan.
perbaikan tjara kerdja, pemakaian pupuk, perbaikan pengairan,
terasering, penggunaan mesin- mesin, seleksi dan pemilihan
bibit- bibit baru, dan lain - lain.
Tetapi peningkatan penghasilan buat seluruh kaum tani belum merupakan djaminan bahwa kaum tani sebagai perseorangan akan naik pula tingkat hidupnja.
Djuga perluasan areal dan perbaikan tehnis belum tentu akan memberikan hasil jang memuaskan , kalau kita melupakan faktor tenaga kerdja faktor petani itu sendiri sebagai manusia.
Sebagai manusia petani djuga mempunjai harapan, dan mem punjai pula rasa gembira dan rasa ketjewa . Kaum tani harus jakin bahwa dia bekerdja untuk masa depannja.
Petani tak akan gembira bekerdja, mengerdjakan (memburuh ) tanahnja orang lain , kalau dia tidak mendapat upah atau bagian jang lajak . Djuga dia tidak akan gembira memupuk atau menjang kul lebih dalam , kalau sesudah panen , tanah garapannja diberikan oleh pemilik tanah kepada lain orang jang disukainja. Djuga dia tidak akan sungguh -oungguh bekerdja menggarap tanahnja, kalaupada musim panen hasilnja sudah mendjadi milik orang lain ( woeker jang ngidjo ) .
Sebab itu peningkatan produktiviteit kerdja sangat erat hubung. annja dengan :
a. Sektor agraris.
b. Sosial ekonomis.
Dalam sektor agraris diperlukan adanja :
1 . Pemberian tanah ( transmigrasi, lokal, regional atau kelain pu lau ) .
2. Penentuan batas luas pemilikan dan pembagian tanah - tanah ke
lebihan ( tanah - tanah kosong, tjadangan ) kepada buruh tani dan
tani tak bertanah .
Dalam sektor sosial ekonomis :
1. Perlindungan terhadap buruh tani, penaikan upah, mengadakan
perdjandjian kerdja ( lebih baik setjara kolektif ) . .
2. Penurunan / perubahan sistim deelbouw dan upah dengan sewa atau upah uang.
3. Perlindungan terhadap penghisapan woeker, ngidjon dengan
bantuan kredit jang mudah dan murah.
Masalah kredit .
Tentang sistimnja jang terutama dititik beratkan kepada sistim „ Kredit dengan djaminan produksi”.
Tetapi perlu didjelaskan sekali lagi bahwa pokok -pokok terpen ting dalam kredit ini ada 3 ialah :
1 . Besarnja kredit sesuai dengan hasil jang akan dikeluarkan . Djadi
tentu harus ada perbedaan antara penanaman fanili, tembakau,
padi, polowidjo dan lain - lain . Pun didalam djaminan pemba
jaran kembali hal ini dapat dipertanggung.djawabkan , sedang djuga sipetani hanja mempunjai kemungkinan ketjil untuk
menggunakan setjara tidak wadjar.
2. Murah, mudah dan djangka pandjang. Ini perlu untuk membe
baskan kaum tani dari hutang baru , jang didapatnja dari woe
ker. Kredit jang kaku hanja akan menambah beban , sebabsipetani tetap akan mendjadi langganan jang setia dari lintah
darat.
3. Pemberian kredit tepat pada waktu dibutuhkannja. Umumnja
ada 3 kali keperluan , dalam waktu -waktu :
a . Waktu mulai garap ( untuk biaja pertanian) ,
b. Waktu patjeklik ( untuk biaja hidup ) ,
c. Waktu panen , untuk menghindari desakan kaum tengkulak.
Untuk memberikan kemungkinan lebih besar kepada pelaksa naan rentjana tersebut diatas, maka haruslah diusahakan djenis tanaman jang lebih terang. Keadaan sekarang adalah sebaliknja. Mungkin dalam artian ekonomis, rakjat banjak, ada kemad juan untuk sementara waktu, tetapi itu hanja dapat terlaksana selama produksi tanaman itu masih belum seimbang dengan konsumsi. Di. mana -mana sekarang orang menanam seolah -olah setjara anarkistis, tidak memikirkan dari segi technis dan kepentingan umum untuk djangka pandjang. Tidak berdasarkan ilmiah .
Kita lihat orang menanam tebu, tembakau, dan lain-lain diatas tanah jang tidak baik untuk tanaman tersebut dipandang dari sudut ilmu, atau penanaman 2 á 3 kali setahun dengan tidak ada penje suaian dengan musim dan tanah. Akibatnja, disatu pihak ada produksi melimpah -limpah dengan tidak mempunjai pasar dan keperluan jang mendesak, sedangkan dilain pihak ada kekurangan jang sangat mengenai sesuatu matjam produksi jang lebih diperlu kan. Memang tidak adil kalau kita menganalisa kekurangan -keku rangan hanja dari satu sudut sadja. Banjak segi - seginja jang memaksa kaum tani berbuat demikian. Dan alasannja pun masuk akal , ialah untuk memburu keuntungan jang lebih besar, untuk mentjukupi hidupnja jang kekurangan. Tetapi setjara umum, diatas dasar pendirian ,, ekonomiberentjana ” seperti jang dimaksud dengan didirikannja Depernas, dengan berusaha mengatasi kepintjangan kepintjangan jang ada, pertanian seharusnja djuga berentjana.
Sebagai telah dikemukakan diatas, banjak sekali alasan -alasan mengapa hal-hal jang kurang baik ini dapat terdjadi. Ini harus dianalisa dari segala sudut, setjara menjeluruh. Dari segi- segi eko nomi umumnja, dari segi penghidupan sisa -sisa feodalisme, darisagisegi penghisapan woeker, ngidjo dan lain - lain . Pokoknja dari seluruh sebab -musabab mengapa rakjat mendjadi menderita .
Analisa hanja dari sudut technis semata -mata akan mengabur kan penilaian, dan tidak akan memberikan hasil pemetjahan jang memuaskan . Bahkan akan menambah penderitaan . Penjelesaian jang satu bersama dengan jang lain . Setjara integral. Perentjanaan jang pokok didalam segi -segi technik , ialah adanja penentuan setjara ilmiah daerah-daerah djenis tanaman sesuai dengan kebu tuhan ” .
Sesudah memberi garis kepada penjusunan pola kedua, maka Amanat ini meminta perhatian kepada penjusunan pola ketiga jang berisi perentjanaan pembiajaan.
3. Industrialisasi.
Industrialisasi dengan memperluas dan memperkuat industri negara sebagai tulang punggung dan memimpin perkembangan ekonomi negeri.
Industrialisasi Indonesia hanja dapat didasarkan atas kekuatan dalam negeri, sebab :
a. Adalah tidak mungkin kita merentjanakan atau mentjari pasar luar negeri, karena sebagai negara muda tidak mungkin Indo nesia mampu bersaingan dengan industri luar negeri jang sudah mempunjai tradisi dan pengalaman jang lama. Sebab itu kita harus berani bersandarkan pada dasar dalam negeri, jaitu pada kemampuan rakjat membelinja, dimana 60—70 % terdiri dari kaum tani. Sebab itu dalam masalah industrialisasi Indonesia, adalah tidak mungkin kalau daja beli rakjat tidak dinaikkan .
Mengenai menaikkan daja -beli rakjat ini akan didjelaskan dalam bab IV .
b. Disamping tjukup pembelinja, industri memerlukan pula bahan mentah ( raw material) dan tenaga .
Bahan mental hanja terdapat dari dua sumber, jalah basil
tambang atau sumber-Humber alam lainnja dan pertanian.
Dalam sektor pertanian nampak sekali belum mendapat perba tian semestinja. Hal itu tertjermin dalam Anggaran Belandja Negara ataupun dalam sektor perkreditan. Pun ada satu soal pokok jang mesti diperhatikan, bahwa dalam soal agraris kita belum mendapat kemad juan jang sewadjarnja . Sebab, industrialisasi Indonesia tidak mungkin berpisahan dengan masalah agraris. Djelasnja, industrialisasi tidak mungkin terlaksana dengan tidak ada pemetjahan soal-soal agraris, jang membuka kemungkinan untuk menaikkan daja -beli rakjat.
4. Agraria
Penentuan jang adil terhadap penguasaan tanah pertanian . Tanah pertanian hanja ada dua :
a. Pertanian Rakjat, maupun sendiri- sendiri atau bersama-sama,
b. Pertanian Negara.
Tiap-tiap petani ( dalam arti jang mengerdjakan sendiri) harus memiliki tanah jang sesuai dengan tingkatan hidup dan kemadjuan teknik dalam waktu itu . Tiap -tiap achir plan ini diadakan penin . djauan kembali. Pemilik tanah pertanian jang tidak dikerdjakan sendiri dalam batas waktu jang tertentu didjadikan :
-- . pertanian Negara,
-- dikerdjakan sendiri,
-- didjadikan pertanian Rakjat ( sebagai masa peralihan diadakan kontrak kolektif dengan para penggarap ) .
Dengan keterangan sebagai diatas ini maka pembatasan maxi mum pemilikan tanah pertanian, selalu disesuaikan tiap achir jaarplan :
a. taraf hidup dalam waktu itu ;
b. kemadjuan productiviteit;
c. tebal tipisnja petani dalam sesuatu daerah.
Pemilikan atas tanah bukan tanah pertanian ( perhewanan atau perikanan dan lain-lain sedjenis ) disesuaikan dengan pendirian bahwa itu sangat perlu untuk lainnja ( untuk tempat tinggal dan pabrik- pabrik ) dengan sendirinja dibatasi sesuai dengan keperluan .
5. Pimpinan
Dikehendaki adanja pimpinan jang berani bertindak dengan tegas serta berani merobah tradisi- tradisi, terutama tjara berpikir dialam kolonial dan dapat pertjaja pada diri sendiri. Idee demo krasi terpimpin hendaknja selekas mungkin direaliseer.
Idee tersebut adalah suatu djalan guna mentjegah penjalah gunaan jang terus menerus dan djalan jang dapat menjelamatkan keadaan untuk selekas-lek asnja menudju ketjita - tjita rakjat sebagai telah diamanatkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Walaupun Indonesia berlainan ideologi misalnja dengan R.R.T. ( Indonesia Pantjasila ; R.R.T. Komunis ), tetapi dengan pimpinan tegas, seperti termakktub dalam demokrasi terpimpin dan pembangunan ter pimpin, maka Indonesia akan mentjapai tjita -tjitanja . Kita perlu untuk mentjapai tudjuan itu mendidik kader-kader Pantjasila, untuk melaksanakan tudjuan itu dengan tegas.
Pertanian Negara. Harus selalu lebih baik dari pertanian Rakjat untuk tjontoh.
Dari uraian - uraian tersebut diatas djelaslah adanja tudjuan jang mutlak jang harus kita pakai sebagai pedoman didalam kita membangun, jaitu menudju kemasjarakat adil dan makmur ber dasarkan Pantjasila atau sosialis á la Indonesia; pembangunan jang dapat memberi kemakmuran kepada djustru bagian rakjat Indonesia jog terbanjak jaitu jang 95%, bukan jang 5 % sadja jang nota bene termasuk dalam orang -orang jang berada dan terdiri dari sebagian besar orang -orang asing.
Sebagai konsekwensi dari tudjuan itu , maka tidak dapat dise tudjui adanja sifat -sifat kearah kapitalisme dan liberalisme. Siapa sadja, baik pendjabat Pemerintah maupun pemimpin -pemimpin rakjat dan para arsitek -arsitek jang bertugas untuk membikin pola itu harus mempunjai tanggung djawab akan terlaksananja tjita- tjita jang merupakan amanat rakjat seluruhnja.
C. POLA PEMBIAJAAN
Pola ketiga tentang anggaran belandja untuk membelandjai pembangunan seperti direntjanakan dalam pola pertama dan kedua adalah berisi angka-angka jang sangat penting.
Dibentuknja Dewan Perantjang Nasional tidak sadja meru . pakan kedjadian jang sangat penting, meskipun djuga adalah satu kedjadian jang bersedjarah bagi Anggaran Belandja Republik Indonesia. Dengan terbentuknja Dewan Perantjang Nasional kita memasuki taraf baru dalam tata-tjara pembangunan negara dan bangsa. Ini berarti, bahwa pengalaman dimasa jang lalu dengan pembuatan rentjana pembangunan tidak boleh terulang lagi satu plan pembangunan jang tidak mendjadi plannja massa, tapi hanja merupakan suatu plan akademis belaka jang tidak difahami oleh sebagian besar rakjat Indonesia. Bukan itu sadja, rentjana pem bangunan dimasa jang lalu bukan untuk pembangunan semesta , dan dalam perentjanaan dan pelaksanaannja tidak ada pula koor dinasi satu daerah dengan daerah lainnja , antara satu kementerian dengan kementerian lainnja, malahan tidak ada koordinasi antara satu dengan lain djawatan didalam satu kementerian . Keadaan jang demikian ini adalah satu keadaan jang harus diatasi bersama. Dari angka-angka dalam pola pembiajaan, Parlemen akan dapat melihat rangkaian Anggaran Pembangunan dengan Anggaran Negara dan Alokasi Daerah .
Berbeda dengan diwaktu jang lalu, kini kita telah memba ngunkan Dewan Perantjang Nasional jang komposisi keanggota annja terdiri dari achli -achli akademisi bersama dengan wakil-wakil golongan fungsionil buruh, tani dan lain -lain . Dengan begitu Dewan Perantjang Nasional akan dapat mengkombinasi dibidang peren tjanaan pembangunan dua pengalaman dari para achli Anggaran Belandja pembangunan dipusat dan daerah dengan pengalaman pembangunan dari golongan fungsionil sebagai sjarat penting untuk berhasilnja menjusun blue -print masjarakat adil dan makmur ber dasarkan Pantjasila.
Dewan Perantjang Nasional, mempunjai tugas membuat blue print masjarakat adil dan makmur, satu masjarakat jang bertentangan dengan struktur ekonomi, politik dan sosial dari pada masjarakat liberal Indonesia pada waktu sekarang. Blue- print itu diwudjudkan dalam Undang -undang Pembangunan Nasional jang berentjana. Dengan begitu rentjana pembangunan dalam pelaksanaannja tidak bergantung pada silih bergantinja Kabinet. Setiap Kabinet harus melaksanakan Undang-undang Pembangunan Nasional, karena Undang- undang itu jang pada mulanja dibuat oleh Dewan Peran tjang Nasional harus disahkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai badan legislatief tertinggi dalam tata -kenegaraan Republik Indonesia.
Sebagai badan perentjanaan, maka Dewan Perantjang Nasio nal dan setiap anggotanja harus terpimpin oleh idee masjarakat adil dan makmur. Karena itu setiap tindakan kita dan setiap perentja. naan jang dibuat oleh Dewan Perantjang Nasional harus mendjurus pada satu titik pada idee jang memimpin kita , idee masjarakat adil dan makmur, tjita-tjita dari seluruh rakjat Indonesia sebagai ter. sirat dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945,
Blue- print pembiajaan pembangunan harus dibuat oleh Dewan Perantjang Nasional meliputi seluruh segi kehidupan dan penghi dupan bangsa, baik usaha untuk memperbaiki rakjat sehari-hari maupun usaha pembangunan besar-besaran, misalnja pembangunan dalam bidang agraria, industrialisasi, transmigrasi, angkatan perang, pendidikan , kebudajaan, kesehatan, perundang-undangan, ibukota dan sebagainja. Memang sangat berat tugas Dewan Perantjang Nasional dalam menjusun tripola pembangunan itu , tapi tugas itu adalah amanat dan djeritan seluruh bangsa Indonesia jang djutaan itu untuk membina Indonesia jang merdeka penuh, lepas dari kekuasaan politik, ekonomi dan kebudajaan asing, satu Indonesia jang rakjatnja bebas dari sistim penghisapan kapitalis dan feodal, satu Indonesia jang rakjatnja 100 % mendjadi tuan atas rumah halamannja sendiri.
Atas adjaran filsafah Pantjasila maka dalam pergolakan Revo lusi selama 14 tahun jang lampau maka rakjat Indonesia telah berdaja membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Dihari Proklamasi jang luhur itu dengan membentuk masjarakat adil dan makmur atas kemerdekaan jang telah tertjapai.
Untuk melaksanakan pembangunan semesta jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan dibutuhkan dasar-dasar dan sjarat- sjarat politis, ekonomis dan sosial jang diperlukan sebagai masa persiapan atau rentjana djangka pendek dalam bidang politik , keamanan dan pembangunan, seperti telah didjelaskan diatas.
Dalam bidang politik , rakjat Indonesia tidak bosan -bosan terus menerus mengusahakan penggalangan persatuan nasional; rakjat Indonesia sekarang harus menjiapkan diri untuk melaksanakan idee demokrasi terpimpin sebagai pelaksanaan Konsepsi Presiden jang ditjetuskan pada tanggal 21 Pebruari 1957. Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, kita harus mem perkuat sektor ekonomi negara, menguasai export- import dan distribusi bahan- bahan kebutuhan hidup jang pokok. Segala daja upaja untuk merealisasi memenuhi kebutuhan sendiri dalam per ekonomian dan terutama sekali dalam soal bahan makanan dan pakaian .
Dalam memperbesar produksi barang -barang konsumsi pokok itu , terutama ditudjukan pada beras sehingga terlaksana selfsup porting, serta mendatangkan tjukup bahan-bahan baku untuk keper. luan industri dalam negeri seperti bahan -bahan baku untuk industri tekstil dan lain - lain . Pembangunan djangka pendek ini harus djuga ditudjukan pada merehabilitasi irigasi, djalan- djalan raja, djalan kereta api, meluaskan djaring-djaring pelajaran antar nusa, menje lesaikan projek -projek setengah djadi atau projek baru jang sedang dikerdjakan, dan mendirikan industri- industri terutama industri guna mengolah sendiri bahan-bahan mentah jang dihasilkan Indo pesia.
Soal lain jang sangat erat dengan suksesnja pembangunan tanah - air kita sangat erat hubungannja dengan masalah beaja pem bangunan, Anggaran Belandja Negara. Dalam hal itu supaja ditindjau harus adanja pergeseran -pergeseran dalam menggunakanAnggaran Belandja, sehingga rentjana pembangunan djangka pen dek jang sesuai dengan urgensinja dapat dibeajai sebaik -baiknja dan diselesaikan setjepat-tjepatnja sebagai starting point untuk perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan semesta jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa. Penggunaan Ang. garan Belandja setjara effektif hendaknja dilakukan disatu fihak mengintensifkan penghematan terhadap pengeluaran jang tidak perlu, pembasmian korupsi, pemborosan dan penjelundupan, dan dilain fihak mengusahakan sumber -sumber penghasilan baru serta mengadakan kredit -kredit luar negeri jang bebas dari ikatan politik dan militer.
Masa persiapan atau kita namakan pembangunan djangka pen. dek , harus berhasil baik dengan sukses, supaja menimbulkan antu siasme dikalangan rakjat sebagai djąminan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan semesta . Djadi pada hari depan, maka pembangunan akan dapat dibatja dalam Undang-undang Pemba ngunan Semesta dan dalam Undang-undang Anggaran Belandja untuk pembangunan routine.
Plan pembangunan nasional harus mendjadi miliknja seluruh rakjat Indonesia.
Supaja plan pembangunan ini sungguh-sungguh mentjapai sukses, kita harus selalu ingat menarik peladjaran dari pengalaman pengalaman dimasa jang lalu . Kita nantinja hanja mempunjai satu plan pembangunan sebagai hasil Dewan Perantjang Nasional. Dan plan pembangunan ini harus merupakan plan masea , bukan plan dari sesuatu Kementerian , bukan plan dari sesuatu golongan , tapi plan Negara, plan milik nasional dari seluruh rakjat Indonesia. Agar plan ini bisa mendjadi miliknja rakjat Indonesia, maka dalam pembikinannja plan itu harus bersandarkan kepada kepentingan massa rakjat Indonesia dan bukan untuk kepentingan kaum impe rialis asing.
Perlu sekali ditegaskan, bahwa Dewan Perantjang Nasional dalam menjusun plan pembangunan harus selalu ingat, tidak boleh berorientasi pada kepentingan modal asing, tapi harus berorientasi pada kepentingan nasional rakjat Indonesia jang berdjuta djuta banjaknja.
Dihadapan Dewan Perantjang Nasional tersedia kesempatan jang sangat luas untuk berbuat kebadjikan bagi pembangunan tanah air kita. Sekarang bergantung kepada kita dan terutama kepada Dewan Perantjang Nasional untuk bekerdja sebaik -baiknja guna terselenggaranja dan tertjiptanja pola masjarakat adil dan makmur, masjarakat sosialis Indonesia, jang dirindukan oleh seluruh rakjat. Segala pertjurahan tenaga dan pikiran dalam Dewan Perantjang Nasional dan dikombinasi dengan saran -saran dari massa rakjat luas. Dewan Perantjang Nasional menggodok. segala pendapat itu dan djadilah plan pembangunan jang mendjadi miliknja rakjat Indonesia. Dengan demikian akan tertjapai pula dengan pelaksanaan Undang-undang Pembangunan Semesta tjita-tjita rakjat Indonesia dalam bidang ekonomi dan sosial sebagai tersirat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 .
Pembangunan membutuhkan suatu keseluruhan Anggaran Pem biajaan misalnja untuk lima tahun, jang akan dibagi-bagi menurut besarnja prosentasi bagi pembangunan projek. Kita ambillah bebe rapa misalnja angka-angka ini belumlah tetap, dan dinjatakan sekedar untuk mengarahkan fikiran para anggota jang terhormat.
Pembangunan I membutuhkan pembiajaan kira -kira 15 miljard rupiah , djadi kira -kira 15 ribu djuta rupiah dalam harga rupiah kira-kira 5 tahun dahulu, jaitu ketika rupiah mempunjai valuta lebih tinggi dari pada sekarang. Harga rupiah dahulu djauh lebih tinggi dari waktu sekarang, adalah sekian kali lebih tinggi dari pada sekarang. Sekiranja Pembangunan II membutuhkan Anggaran Pembiajaan kira-kira 200 ribu djuta rupiah sekarang pada tahun 1959, maka angka 200 ribu djuta rupiah ini akan dibagikan me nurut prosentasinja kedalam bidang- bidang pembangunan jaing memerlukannja.
Rantjangan sementara ini adalah disusun hanja sebagai tjontoh , dan Dewan Perantjang Nasional hendaklah menetapkan dengan diberi alasan, manakah gabungan projek pembangunan, daberapa besar prosentasi pembiajaannja, dihitung dari djumlah Anggaran Pembiajaan.
Djuga harus diperhatikan , bahwa Anggaran Pembiajaan Pem bangunan kedua itu adalah lepas dari pada Anggaran Pembia jaar Pembangunan routine oleh Kementerian -kementerian pusat; lepas dari pada pembangunan oleh Pemerintah daerah dan oleh partikelir. Selain dari pada Dewan Perantjang Nasional diharapkan, supaja harus berhati-hati dalam menentukan anggaran pembiajaan itu, karena mengenai angka djumlah jang konkrit, tetapi djuga hen daklah Dewan Perantjang Nasional dalam menetapkan angka-angka itu djangan berasa inferior kepada besarnja pembangunan diluar negeri. Segala pekerdjaan Dewan Perantjang Nasional dalam meng olah dan menetapkan pembiajaan, hendaklah dilaksanakan dengan teliti, saksama serta penuh rasa tanggung djawab kepada uang rakjat dan kepentingan rakjat.
PENUTUP PEMBANGUNAN MASJARAKAT ADIL DAN MAKMUR
Tidak adalah bentjana suatu perentjanaan pembangunan semesta lebih besar dari pada djikalau pekerdjaan menjusun rantjangan itu sudah kelihatan akan bertèlè - télè. Oleh sebab itu kemungkinan akan bertèlè tèlè itu harus sedjak dari mulanja disingkirkan. Ini perlu saja tegaskan dengan Amanat ini . Dewan Perantjang Nasional harus bekerdja menjelesaikan tugasnja menurut rantjangan waktu, supaja terdjamin mendapat pola pembangunan jang berisi, padat dan tertentu .
Pembangunan II mendapat tempat dalam sebagian zaman per alihan sed jak dari sekarang sampai terbentuknja masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.
Belum dapat diramalkan dalam berapa kali pembangunan berentjana rakjat Indonesia akan sampai ketempat jang ditudjui itu. Tetapi nilai tiap -tiap rantjangan pembangunan adalah suatu faktor penting untuk mendjamin sampai ketudjuan itu .
Jang dapat dipastikan, seperti djuga dengan tegas diharapkan oleh peraturan pembangunan kepada Dewan Perantjang Nasional, supaja pada pertengahan tahun 1960 rantjangan Dasar Undang undang Pembangunan tempaan Dewan Perantjang Nasional sudah sampai ke Kabinet untuk dimintakan persetudjuan Madjelis Permu ajawaratan Rakjat. Oleh sebab itu Dewan Perantjang Nasional harus bekerdja sekuat tenaga, supaja sebelum pertengahan tahun 1960 Dewan Perantjang Nasional telah berhasil menjelesaikan rantjangan Pembangunan Semesta II. Ada termaksud, supaja begitu Pemba ngunan pertama selesai maka Pembangunan kedua lalu berdjalan memutar rodanja .
Oleh sebab itu maka dalam rangka waktu kira -kira selama 17 bulan pekerdjaan Dewan Perantjang Nasional sudah selesai melalui seksi, panitia keachlian dan sidang.pleno Dewan Perantjang Na sional, jang memberi pengesahan kepada hasil final dari Dewan Perantjang Nasional seluruhnja setelah rantjangan pembangunan dibahas, disusun dan dirundingkan masak-masak oleh para anggota jang terhormat.
Pimpinan Dewan Perantjang Nasional membagi-bagi waktu selama 12 bulan itu atas beberapa djangka waktu pendek untu ! bekerdja bagi seksi, panitia dan sidang pleno seksi atau sidang plenu Depernas. Dengan demikian para anggota Depernas harus menjum bangkan tenaga dan memeras keringatnja menurut bakat dan ke achlian jang ada padanja, supaja rantjangan pembangunan dapat selesai dalam rantjangan waktu jang lebih dahulu telah ditetap kan. Tak ada kesempatan bagi Depernas akan bertélé - télé, selainnja harus bekerdjalah keras penuh rasa tanggung -djawab dengan men djamin hasil baik dan sempurna, baik formil ataupun materiil. Pem bangunan tak boleh gagal karena pembangunan adalah teras dan inti- sari kemerdekaan.
Pembangunan harus dapat dilaksanakan dengan segala kesem purnaan rantjangan dalam rantjangan waktu untuk kepentingan rakjat jang hendak memasuki masjarakat jang diidam -idamkannja . Haruslah Depernas merenungkan hal-hal tersebut.
Apakah nama Pembangunan Semesta Berentjana, jang akan mulai memutar rodanja pada tahun 1961 ? Dalam hal ini dasar dan tudjuan Pembangunan Berentjana sudah menundjukkan djalan, nama apa jang baik dilekatkan . Dalam pertanjaan sudah tersimpul djawabannja.
Pembangunan Semesta jang kedua adalah dilaksanakan dalam alam demokrasi terpimpin. Pelaksanaan pembangunan itu akan berlangsung dengan pimpinan hendak menjusun masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan tindjauan -hidup Pantjasila. Dizaman jang lampau sedjak hari Proklamasi perdjuangan Revolusi telah berhasil menjusun dibidang ketata-negaraan kemerdekaan jang telah tertjapai mendjadi negara kesatuan Republik Indonesia berdasar kan adjaran Pantjasila seperti diabadikan dalam kata mukadimah Undang -undang Dasar Republik Indonesia, berturut- turut 14 tahun lamanja.
Dengan membangun Rakjat Indonesia hendak menikmati kemerdekaan dengan mempertinggi nafkah dan taraf hidupnja . Dizaman pendjadjahan Belanda dan dizaman pendjad jahan fascisme Djepang, memang terpaksa ketjakapan Rakjat Indonesia dalam mentjari nafkah sangatlah rendah : ekonomi-kolonial Belanda dalam mengeruk kekajaan Indonesia dari tenaga rakjat, karena ekonomi pendjadjahan mengharapkan untung untuk luar negeri; ekonomi fascisme Djepang mengerahkan tenaga Rakjat tanpa upah dan diarahkan kepada kemenangan tentara fascis dan tidaklah untuk kemakmuran rakjat Indonesia. Sedjak Proklamasi 1945 kebutuhan rakjat bertambah meningkat, dan keinginan bekerdja mendapat upah dalam suasana kemerdekaan nasional mendjadi meningkat, sehingga living-standaard berlipat- ganda, supaja ke naikan atau kemad juan living -standaard terdjamin , maka akan diper hitungkan, supaja membangun dengan berentjana itu :
1 . Trend naiknja upah perseorangan dan naiknja tenaga pembeli.
2. Memperbaiki organisasi buruh dan perusahaan nasional.
3. Mendjamin perkembangan industri.
4. Produksi hulpronnen lebih diintensifkan ; pertanian , perikanan ,
export pertambangan dan persekolahan.
5. Mentjari sumber hidup jang baru dengan research.
6. Mengerahkan tenaga Rakjat dengan memberi upah.
Supaja ada djaminan madjunja kesedjahteraan Rakjat Indon nesia, maka pentinglah adanja perimbangan antar taraf nafkah per seorangan ( individual living standard ) dengan naiknja kekajaaa nasional ( national income ) .
Dan djaminan itu baru dapat terlaksana apabila perusahaan perusahaan negara dan perusahaan -perusahaan partikelir dimadju kan dalam rangka ekonomi terpimpin artinja dipimpin oleh Peme rintah Republik Indonesia. Ekonomi terpimpin sudah mungkin dan harus didjalankan di Indonesia berkat kemerdekaan sudah tertjapai dengan perdjuangan sehingga antara Pemerintah jang memimpin dan rakjat jang dipimpin adalah hubungan persatuan jang erat dan menguntungkan Negara.
Kini telah melandjutkan pembangunan dengan segala kein sjafan dan kesadaran perd juangan. Dan sekali saja bertanja : apa kah nama Pembangunan Berentjana jang kedua ini ?
Negara -kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjavila dibangun dengan pengorbanan djiwa- raga jang tak ternilai banjak nja, dan perdjoangan itu mentjapai hasil jang dapat dibanggakan sedjak Sabang sampai Merauke, berkat kebulatan tekad dan kese diaan bekerdja serta berdjuang melaksanakan adjaran Pantjasila, jang terbentuk atas sila sokoguru jang lima: Peri-Ketuhanan Jang Maha Esa, Peri-Kerakjatan, Peri-Kebangsaan, Peri- Keadilan Sosial dan Peri- Kemanusiaan . Dengan diberkati Maha Perantjang Allab Jang Maha Esa, Jang Maha Penjajang dan Maha Pemurah , maka perdjuangan rakjat jang hendak menegakkan sila jang lima telah berhasil alhamdulillah membangun susunan Negara Republik Indo nesia. Kini telah datang waktunja menjusun kemerdekaan nasional dengan membangun masjarakat adil dan makmur, melandjutkan tekad perdjuangan jang telah kita miliki sedjak hari Permakluman Proklamasi jang luhur mengisi kemerdekaan jang telah ada dalam genggaman rakjat Indonesia jang bergolak dalam kantjah Revolusi jang belum selesai. Setelah mengolah kemerdekaan mendjadi susunan ketata-negaraan Republik Indonesia sebagai pendjelmaan adjaran Pantjasila, maka kini telah datang waktunja Revolusi Indo nesia dalam suasana Demokrasi Terpimpin melandjutkan peng olahan kemerdekaan membangun susunan masjarakat adil dan makmur djuga berdasarkan adjaran Pantjasila. Revolusi Kemer dekaan Indonesia atas dasar Proklamasi 17 Agustus 1945 bertekad bulat menjusun negara dan masjarakat berdasarkan tindjauan hidup Pantjasila. Pekerdjaan membangun masjarakat adil dan makmur berdasar kan Pantjasila dilakukan dengan tekad jang bulat oleh para anggota Dewan Perantjang Nasional dibawah sumpah, supaja senantiasa bokerdja dalam suasana roohani jang menggemakan tekad jang bulat. Itulah alasannja mengapa Pembangunan Semesta dan Beren tjana menurut pola olahan Dewan Perantjang Nasional jang saja amanati pada hari ini bernama: Pembangunan Masjarakat Pantja sila .
Saja telah hampir tiba pada achir amanat saja.
Saja ingin menegaskan sekali lagi apa jang diharapkan rakjat dari Depernas.
1. , Depernas bekerdja berpedoman pada tertjapainja masjarakat
Indonesia adil dan makmur á la Sosialisme Indonesia dalam
rangka demokrasi á la Indonesia.
2. Depernas menggariskan dengan tegas pola pembangunan semes
ta dan berentjana mentjapai masjarakat adil dan makmur.
3. Depernas berusaha dalam waktu jang sesingkat mungkin men
tjiptakan pola tersebut.
Saja sangat gembira bahwa Depernas dalam sidang informilnja pada tanggal 18 Agustus 1959 ditempat ini djuga, telah membulat kan tekad menjelesaikan tugas pertama sebelum hari kemerdekaan dalam tahun 1960.
Saja harap supaja para Anggota jang terhormat menebus tekad bulat jang telah diambil dalam rapat dan jang sungguh -sungguh akan dihargakan oleh rakjat.
Demikianlah bunji Amanat saja dalam sidang pleno Dewan Perantjang Nasional jang pertama ini . Bekerdjalah dengan sepenuh hati melantjarkan kewadjiban nasional dalam rantjangan waktu dan menurut tugas-kewadjiban jang diharapkan peraturan -peraturan Ne gara Hukum Republik Indonesia dari pada Saudara-saudara para anggota sekalian. Dari pimpinan Depernas dan dari Pemerintah jang saja pimpin, saja menunggu pelapuran sampai kemana Ama nat ini dipergunakan dan diindahkan oleh Dewan Perantjang Nasional untuk menjusun rantjangan Dasar Undang-undang Pembangunan Masjarakat Pantjasila.
Saja memberi pangestu kepada Saudara -saudara dan selurub keluarga Dewan Perantjang Nasional dalam menunaikan tugas pekerdjaannja dengan penuh harapan supaja rakjat Indonesia dalam tahun 1961 sudah mulai dapat menjaksikan pekerdjaan Saudara- saudara sekalian sekalian dibidang dibidang Pembangunan Masjarakat Pantjasila.
Saksikanlah : Rakjat Indonesia membangun!
Sekian !
Social Media